Kepedulian DPRD Provinsi Maluku Terhadap Rakyat Yang Mencari Keadilan

Kepedulian DPRD Provinsi Maluku Terhadap Rakyat Yang Mencari Keadilan

BERCERITA - PLT Sekwan DPRD Provinsi Maluku, Bodewin Wattimena ketika bercerita di ruang kerjanya kepada SHNet, Rabu (11/7) soal kedatangan ratusan karyawan PT WLI yang datang mengadu ke DPRD Provinsi Maluku. (SHNet/Nonnie Rering)

SHNet, AMBON – Sebagai Wakil Rakyat, DPRD Provinsi Maluku sadar betul akan tugas dan tanggung jawab mereka terhadap rakyat. Mereka merasa perlu mendengar suara dan keluhan rakyat. Ya, itu tak sekadar wacana, tapi dibuktikan lewat tindakan.

Hal ini terlihat ketika ratusan karyawan PT Wana Lestari Investama (WLI) yang akhirnya memutuskan meninggalkan gedung DPRD Provinsi Maluku, setelah sempat bermalam di gedung rakyat itu sejak sore hingga masuk pagi di hart berikutnya.

Para karyawan yang jumlahnya lebih dari 100 orang ini beranjak meninggalkan gedung DPRD Provinsi Maluku pada Selasa (9/7) pagi, untuk kembali menuju ke Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, tempat asal mereka.

Menurut Ketua Komisi C DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremías mereka semua totalnya ada 125 orang yang sudah dipulangkan, belum juga termasuk anak-anak mereka yang diikutsertakan untuk menginap di kantor DPRD Provinsi Maluku.

Masih menurut Yeremias, sebagai wakil rakyat, pihaknya memiliki tanggung jawab untuk mengantarkan para karyawan dan memastikan mereka sampai ditempat tujuan dengan selamat dan itu semua sudah diatur langsung oleh Sekwan DPRD Provinsi Maluku, Bodewin Wattimena.

Salah satu karyawan PT WLI, Ismet Payapo mengatakan tak menyangka pihak DPRD Provinsi begitu perhatian dan bertanggungjawab dengan mendengar suara mereka. “Kami sangat berterima kasih kepada pihak Pak PLT Sekwan DPRD Provinsi Maluku, Bodewin Wattimena dan seluruh staf serta pegawai sekretariat yang sudah menyediakan segala keperluan yang dibutuhkan selama kami disini mengadu, hingga menyiapkan makanan,” cerita Ismet.

Ratusan karyawan PT WLI menuntut keadilan, dengan cara menduduki kantor DPRD Provinsi Maluku, di kawasan Karang Panjang, Ambon. (Ist)

Seperti yang ramai diberitakan sejumlah media di Maluku, ratusan karyawan PT WLI menuntut keadilan, dengan cara menduduki kantor DPRD Provinsi Maluku, di kawasan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Senin (8/7). Mereka menduduki kantor DPRD Maluku sejak siang hingga memasuki pagi di hari berikutnya.

Para karyawan PT. WLI ini membawa sanak keluarga mereka, serta menggelar tikar dan karpet untuk bisa tidur. Tak ketinggalan, mereka juga membawa anak-anak mereka. Bukan saja di dalam lobi gedung kantor DPRD Provinsi Maluku, tapi mereka meluber sampai ke luar gedung lima lantai itu.

Para karyawan PT WLI menggelar aksi demonstrasi, lantaran mereka merasa diperlakukan seperti budak oleh pihak perusahaan. Para karyawan ini dipaksa kerja lebih dari 9 jam, tapi uang lembur tidak diberikan. Setiap hari, mereka bekerja dan tidak diizinkan sakit. Jika tertimpa kecelakaan, resiko ditanggung sendiri.

Bahkan, BPJS dihapus dan karyawan yang di PHK tidak mendapat pesangon sesuai Undang-Undang ketenagakerjaan. Lebih sakit lagi, pemerintah daerah diduga membela pihak perusahaan.

PT WLI diduga menerapkan sistem kerja romusha alias kerja paksa kepada karyawannya. Selain itu, karyawan yang menikah tidak diizinkan cuti. Jika ada karyawan yang hamil, hanya diijinkan sampai melahirkan dan beberapa hari kemudian harus kembali masuk kerja. Tak cuma itu, jika karyawan mengalami kecelakaan kerja, perusahaan tak menanggung biaya pengobatan mereka. Untungnya setelah mereka mengadu ke DPRD Provinsi Maluku, kabarnya banyak hal yang akan segera dirubah untuk kepentingan karyawan. (Nonnie Rering)