IGI: BLK Adalah Kegagalan Pendidikan Vokasi

IGI: BLK Adalah Kegagalan Pendidikan Vokasi

Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim. [SHNet/Ist]

SHNet, Jakarta – Ikatan Guru Indonesia (IGI) menyatakan bahwa kehadiran Balai Latihan Kerja (BLK) sejatinya merupakan bentuk dari kegagalan pendidikan vokasi. Ketua IGI Muhammad Ramli Rahim menyatakan hal ini dalam keterangannya kepada media dari Makassar, Senin (15/7).

Pernyataan Ramli tersebut merupakan tanggapan atas Pidato “Visi Indonesia” oleh Presiden Terpilih RI, Joko Widodo (Jokowi), Minggu (14/7).

Ramli mengutip Pidato “Visi Indonesia” oleh Presiden Terpilih RI, Jokowi sebagai berikut.

“Kualitas pendidikannya juga akan terus kita tingkatkan. Bisa dipastikan pentingnya ‘vocational training’, pentingnya ‘vocational school’. Kita juga akan membangun lembaga Manajemen Talenta Indonesia. Pemerintah akan mengidentifikasi, memfasilitasi, serta memberikan dukungan pendidikan dan pengembangan diri bagi talenta-talenta Indonesia.”

Jokowi juga menyatakan dukungan berupa penyiapan lembaga khusus yang mengurus manajemen talenta, sebagai berikut.

“Diaspora yang bertalenta tinggi harus kita berikan dukungan agar memberikan kontribusi besar bagi percepatan pembangunan Indonesia. Kita akan menyiapkan lembaga khusus yang mengurus manajemen talenta ini. Kita akan mengelola talenta-talenta hebat yang bisa membawa negara ini bersaing secara global.”

Perlu Guru Produktif Berkualitas Tinggi
Ramli mengomentari pidato terkait pendidikan vokasi. Menurutnya, jika Presiden Jokowi memang mau fokus kepada pendidikan vokasi, maka hal paling utama dan pertama adalah menyediakan guru mata pelajaran produktif. Guru mata pelajaran produktif tersebut menurut Ramli harus yang memiliki kemampuan penguasaan teori dan kemampuan praktik yang sangat baik dan seimbang.

“Jangan sampai kita berbicara pendidikan vokasi, tapi membiarkan sekolah diisi oleh guru yang tak jelas latar belakangnya, tidak jelas keterampilannya, tak jelas statusnya, dan yang lebih penting lagi jangan sampai tak jelas pendapatannya,” kata Ramli.

Ia berpendapat, negeri ini kekurangan guru mata pelajaran produktif. Akibatnya, pemerintah sampai menggunakan status keahlian ganda. Status keahlian ganda tersebut menurut Ramli telah “memaksa” guru agama menjadi guru mata pelajaran Elektronika.

“Pelajaran Matematika, Bahasa Inggris dan Sains sama saja di hampir semua SMK. Padahal, tak ada hubungan dengan keahlian mereka,” kata Ramli.

Untuk itu, ia berpendapat, apabila pemerintah ingin memfokuskan pada pendidikan vokasi, pemerintah harus memprioritaskan pada prasyarat utama sebuah SMK.

“Prasyarat utamanya adalah tersedia guru mata pelajaran produktif yang berkualitas tinggi,” usul Ramli.

Jangan Andalkan BLK
Ia berharap, Presiden Jokowi tidak lagi mengandalkan BLK-BLK. Pasalnya, keberadaan BLK menurut Ramli adalah kegagalan penyelenggaraan SMK dan pendidikan vokasi itu sendiri. Selain itu, menurut Ramli, pemerintah harus memberikan kewajiban kepada industri untuk membuka ruang bagi para siswa SMK.

“SMK harus menjadi prioritas pemerintah dan ketersedian guru mata pelajaran produktif berkemampuan tinggi. Selain itu, ada kewajiban industri membuka ruang untuk SMK. Itu adalah syarat utamanya,” kata Ramli lagi. (whm/sp)