Semua Produk Harus Distandarisasi agar Mampu Bersaing

Semua Produk Harus Distandarisasi agar Mampu Bersaing

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir hadir dalam Hari Akreditasi Dunia, di Jakarta, Selasa (25/6). (Ist)

SHNet, Jakarta- Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengatakan semua produk baik barang dan jasa harus ada standarisasi agar mampu bersaing di pasar bebas.

“Semua produk baik barang dan jasa harus distandarisasi agar dapat bersaing di pasar bebas, Kalau tidak ada standaisasinya, maka produk tersebut tidak mampu besaing dan tidak laku di pasar,” ujarnya kepada wartawan usai membuka acara Peringatan Hari Akreditasi Dunia 2019, di Jakarta, Selasa (25/6).

Menurutnya, masyarakat juga akan merasa aman menggunakan barang-barang produksi dalam negeri karena ada standarisasinya yang dapat menjamin kualitas dan mutu barang tersebut.

“Dulu, awal saya jadi menteri, standarisasi masih rendah karena masyarakat tidak diedukasi,” ungkap Menteri Nasir.

Pada kesempatan tersebut, dia juga menyinggung akreditasi memainkan peran yang sangat penting dalam mengurangi biaya perdagangan dan kegiatan bisnis, meningkatkan transfer teknologi, serta meningkatkan investasi.

“Jaminan akreditasi memungkinkan pelaku bisnis untuk berintegrasi ke dalam rantai pasok global, dengan membuktikan mutu produk melalui “bahasa teknis” yang dibutuhkan untuk membangun kepercayaan antar mitra bisnis,” ujar Nasir.

Jaminan kesesuaian dengan standar / kualitas, lanjutnya, adalah hal yang mutlak dalam upaya meningkatkan daya saing produk. Mutu dan efisiensi merupakan kata kunci dalam daya saing global. BSN dan KAN selalu berupaya mempersiapkan infrastruktur mutu agar dapat memfasilitasi perdagangan barang atau jasa ke negara mitra.

Deputi Bidang Akreditasi BSN sekaligus Sekretaris Jenderal KAN, Kukuh S. Ahmad mengatakan, sampai dengan April 2019, KAN telah mengakreditasi 2.057 lembaga penilaian kesesuaian (LPK) yang terdiri dari 1.675 laboratorium (1315 laboratorium penguji, 278 laboratorium kalibrasi, 64 laboratorium medik, 18 penyelenggara uji profisiensi / uji banding antara laboratorium), 96 lembaga inspeksi dan 286 lembaga sertifikasi untuk berbagai skema, diantaranya skema akreditasi untuk sistem manajemen mutu SNI ISO 9001, sertifikasi produk, sertifikasi person, dan lain-lain.

Saat ini, KAN telah diakui secara internasional untuk 12 skema akreditasi yang dioperasikan karena sudah dipastikan kompetensinya melalui evaluasi oleh sesama anggota dari forum kerjasama badan akreditasi internasional yaitu International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) dan International Accreditation Forum (IAF). 12 skema akreditasi yang telah diakui internasional tersebut adalah laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi, lembaga inspeksi, laboratorium medik, penyelenggara uji prosfisiensi, sertifikasi sistem manajemen mutu, sertifikasi sistem manajemen lingkungan, sertifikasi produk, sertifikasi person, sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan, sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi dan sertifikasi sistem manajemen energi.

“Pengakuan tersebut menunjukkan kontribusi KAN dalam memfasilitasi penerimaan produk dan jasa Indonesia ke berbagai negara, sekaligus menciptakan infrastruktur global untuk mendukung perdagangan, pemenuhan regulasi, dan jaminan serta peningkatan kepercayaan terhadap rantai pasok,” ujar Kukuh

Dulu, perdagangan ekspor Indonesia ke Uni Emirat Arab sempat terkendala karena belum ada pengakuan akreditasi dari sertifikat halal yang diterbitkan terhadap produk Indonesia yang diekspor kesana. “Saat ini lembaga sertifikat halal yang ada di Indonesia sudah terakreditasi KAN. Setelah adanya saling pengakuan, kini kegiatan ekspor ke Uni Emirat Arab dalam konteks pengakuan sertifikat halal sangat lancar,” terang Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang juga Ketua Komite Akreditasi Nasional (KAN), Bambang Prasetya.

Tahun ini, Peringatan Hari Akreditasi Dunia 2019 berfokus pada tema “Accreditation: Adding Value to Supply Chains”. Akreditasi yang didukung oleh standar yang disepakati secara internasional, lanjut Bambang, merupakan kegiatan penilaian kesesuaian untuk memastikan kompetensi dari pengujian, kalibrasi, sertifikasi dan inspeksi dilakukan berdasarkan standar yang telah ditetapkan secara internasional.

“Objektifitas, transparansi, dan keterbukaan dalam proses akreditasi, yang menghasilkan lembaga penilaian kesesuaian yang kompeten, konsisten dan imparsial, menunjukkan akreditasi dapat menjadi jaminan yang kredibel dan terpercaya dalam mendukung perdagangan. Dapat dikatakan, akreditasi akan memberikan nilai lebih pada rantai pasok perdagangan,” ujar Bambang. (Stevani Elisabeth)