KPAI: Sosialisasi PPDB Kurang Memadai

KPAI: Sosialisasi PPDB Kurang Memadai

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti. [SHNet/Ist].

SHNet, Kediri – Sejumlah orang tua calon peserta didik mengaku tidak pernah menerima sosialisasi tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi Tahun 2019. Kalaupun mereka menerima sosialisasi, informasi tersebut sangat minim sehingga menimbulkan kebingungan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyampaikan hal ini dalam keterangannya kepada media, di Jakarta, Senin (24/6).

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti menyampaikan bahwa institusinya telah membentuk tim pengawasan Pelaksanaan PPDB Sistem Zonasi Tahun 2019. Tim Pengawasan KPAI menurutnya telah melakukan pengawasan langsung dengan mewawancarai sekolah, petugas pendaftaran, orang tua dan calon peserta didik baru.

“Pengawasan dilakukan di beberapa daerah dan langsung ke sekolah,” kata Retno.

Menurutnya, KPAI telah melakukan pengawasan di sejumlah daerah, antara lain di Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bogor, Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan lain-lain.

“Hasil pengawasan akan dianalisis untuk kepentingan advokasi kebijakan PPDB ke depannya agar lebih baik,” kata Retno.

Ia menyampaikan bahwa hasil pengawasan langsung sementara menunjukkan bahwa para orang tua calon peserta didik mengaku tidak pernah menerima sosialisasi.

“Dan kalaupun menerima sosialisasi PPDB 2019, sangat minim informasinya sehingga menimbulkan kebingungan para orang tua,” kata Retno.

Ia menjelaskan, KPAI mulai membuka Posko Pengaduan PPDB pada 19 Juni 2019. Posko tersebut menurut Retno akan dibuka hingga PPDB berakhir.

“Mengingat PPDB mulainya tidak serentak, ada yang sudah mulai pertengahan Juni dan ada yang baru dimulai pada awal Juli 2019, maka Posko Pengaduan PPDB KPAI menerima pengaduan hingga 12 Juli 2019,” kata Retno.

Menerima Pengaduan Daring
Ia menyampaikan bahwa sejak tanggal 19 hingga 22 Juni 2019, KPAI sudah menerima sebanyak 19 pengaduan masyarakat melalui pengaduan daring (online). Pengaduan daring tersebut menurut Retno berasal dari berbagai daerah, seperti Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pengaduan dari Banten antara lain berasal dari Kota Tangerang Selatan. Pengaduan dari Jawa Barat berasal dari mereka yang tinggal di Kota Bandung, Kota Bekasi, dan Cikarang Utara. Pengaduan dari Jawa Tengah berasal dari Kota Solo. Pengaduan dari Jawa Timur antara datang dari Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, Kota Surabaya, Madiun, Kabupaten Jember, Kabupaten Gresik, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, dan Kota Malang.

Sementara, pengaduan dari NTT datang dari Kota Kupang.
Retno menyebutkan bahwa KPAI menerima pengaduan yang meliputi PPDB di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebaganyak 9 pengaduan dan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 10 pengaduan.

Sebanyak 9 pengaduan dari SMP Negeri dan 10 pengaduan dari SMA Negeri tersebut menurut Retno terdiri dari sejumlah masalah. Para orang tua calon peserta didik menyatakan tidak pernah menerima sosialisasi PPDB SMPN dan SMAN dengan Sistem Zonasi. Keluhan seperti ini datang dari orang tua calon peserta didik di Kabupaten Kediri dan Kabupaten Mojokerto.

Pengaduan lain datang dari Kota Surabaya, yang menyatakan ada penolakan kebijakan PPDB Sistem Zonasi yang menyebabkan PPDB SMAN di Jawa Timur sempat dihentikan sementara. Selain itu, KPAI juga menerima keluhan orang tua dari Kabupaten Gresik yang mengaku tidak memahami kebijakan dan petunjuk teknis (juknis) PPDB SMPN Sistem Zonasi.

KPAI menerima sejumlah pengaduan lainnya, antara lain dari Kota Bekasi. Pengadu menilai Juknis PPDB SMPN Sistem Zonasi bersifat kaku. Sementara pengaduan dari Jember menyebutkan, penyebaran SMAN belum merata di Jember sehingga pengadu tidak dapat mengakses sekolah negeri. Ia mencontohkan di kecamatan tempat domisili pengadu, tidak ada SMA Negeri.

“Akibatnya, pengadu tidak bisa mengakses sekolah negeri,” kata Retno.

Pengaduan lain, kuota zonasi murni PPDB yang seharusnya 90% diubah menjadi 50% di SMAN (Kabupaten Madiun). Jarak rumah tidak terverifikasi dengan tepat untuk PPDB SMAN (Cikarang Utara). Permasalahan pada jalur Kombinasi dalam PPDB SMPN (Kota Bandung) dan pengaduan tentang Jalur Afirmasi dalam PPDB SMAN (Kediri) .

Tidak Ada Zona Irisan
Pengaduan dari Kota Solo menyebutkan, tidak ada zona irisan antara Karanganyar dengan Kota Solo. SMP Negeri terdekat berjarak 10 km, Kartu Keluarga dianggap luar kota, sehingga anak pengadu terancam tidak dapat diterima di SMPN di Kota Solo.

Pengaduan lainnya dari Kota Malang. Pengadu mengatakan berdomisili di Kecamatan Sukun, namun SMAN terdekat berada di Kecamatan Klojen yang berjarak 2,5 km dan 2,9 km. Akibat penyebaran SMAN tidak merata, anak pengadu tidak diterima di sekolah negeri terdekat.

Pengadu dari Mojokerto menyatakan, masalah zonasi beririsan dalam PPDB SMAN, membuat calon siswa tidak diterima di sekolah pilihan, meski jarak rumah ke kedua pilihan sekolah tersebut hanya 600 meter dan 1185 meter.

Ada pula pengadu dari Jakarta yang ingin melanjutkan SMAN di Kota Kupang. Tapi pengadu terkendala oleh pindah domisili yang belum diurus. Sementara itu, pengadu dari Tangerang Selatan menduga PPDB SMAN di daerahnya tidak transparan.

Pengadu dari Bekasi Utara ke Bekasi Selatan menyebutkan mengalami masalah perpindahan domisili dan Kartu Keluarga. Akibatnya, anak pengadu tidak bisa mengakses SMPN terdekat dari rumahnya yang sekarang.

Ada pula informasi yang mengatakan bahwa Dinas Pendidikan Kota Bekasi menambah jumlah rombongan belajar (rombel) PPDB SMPN dari maksimal 32 menjadi maksimal 36 siswa. Akibatnya, masyarakat khawatir empat siswa lain di setiap kelas tidak bisa masuk dapodik.

Pengaduan lain dari Kota Bekasi, pengelola sekolah swasta khawatir tidak kebagian siswa karena pemerintah tahun 2019 membangun atau membuka sekolah baru, yaitu SMPN sebanyak tujuh sekolah, yaitu SMPN 50, 51, 52, 53, 54, 55 dan 56.

“Sehubungan dengan pengaduan tersebut, maka tim pengawasan PPDB KPAI akan melakukan proses konfirmasi kepada pihak-pihak terkait, seperti Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota maupun Dinas Pendidikan Provinsi, serta pihak sekolah jika diperlukan.

“Proses pelaksanaan PPDB masih panjang, karena banyak wilayah baru memulai PPDB pada 1 – 10 Juli 2019. KPAI akan terus melakukan pengawasan dan juga menerima pengaduan masyarakat terkait PPDB 2019,” kata Retno. (whm/sp)