Konflik Agraria di Kawasan Hutan Tak Kunjung Usai

Konflik Agraria di Kawasan Hutan Tak Kunjung Usai

SHNet, JAKARTA – Konflik agraria di kawasan hutan masih sering terjadi. Hal itu berpengaruh pada pemanfaatan hutan. Karena itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, mengatakan pihaknya kini sedang serius menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di sejumlah propinsi.

Hal itu tentu sesuai dengan skema penyelesaian dan peraturan perundangan yang berlaku. Siti Nurbaya di Jakarta, Kamis (13/6) mengungkapkan, laporan konfik penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang masuk ke KLHK sebanyak 320 kasus. Sebanyak 45 kasus telah diselesaikan dengan cara mediasi, dan 39 kasus telah mencapai kesepakatan dalam bentuk kerjasama. Sebanyak 131 kasus sedang dalam analisis dan dalam proses penyelesaian, sedangkan sebanyak 105 kasus belum lengkap berkas atau dokumennya.

“Berdasarkan data yang ada maka jumlah kasus terbanyak masuk dari Sumatera yaitu 201 kasus dan selanjutnya dari Kalimantan 47 kasus serta 43 kasus dari Jawa, Bali dan Nusa Tenggara,” katanya.

Siti Nurbaya juga menjelaskan bahwa dalam konteks LHK, penyelesaian konflik tenurial dalam kawasan hutan sudah ada skema-skema penyelesaiannya, yaitu melalui penyelesaian yang diatur dengan PP ataupun Permen. Pengaturan itu dengan cara Perubahan Batas Kawasan Hutan dalam proses pengukuhan kawasan hutan sesuai PP 44 Tahun 2004 dan Permen LHK Nomor P 44 Tahun 2012. Selain itu juga dengan cara Perubahan Batas Kawasan Hutan melalui pelepasan kawasan hutan/TORA,  tukar menukar kawasan hutan, resettlement dan perhutanan sosial sesuai Perpres Nomor 88 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH).

Penyelesaian konflik agraria juga melalui Permen Perekonomian Nomor 3 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan tugas  tim inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam Kawasan hutan dan Permen LHK Nomor P.17 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan untuk sumber TORA. Penyelesaian juga dilakukan dengan program perhutanan sosial sesuai PP Nomor 6 Tahun 2007, Permen LHK Nomor P.83 tahun 2016 tentang perhutanan sosial dan Permen LHK Nomor 39 tentang perhutanan sosial di wilayah kerja Perhutani.

Tapi masih ada juga cara lain, yakni dengan pemberian Izin Penggunaan Kawasan/Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk pemukiman non komersil (tidak termasuk di areal hutan konservasi). Namun, tidak boleh melanggar ketentuan UU 41/1999 dan UU 18/2013. Pemberian IPPKH tidak termasuk di areal hutan konservasi diatur dalam Permen LHK No. P.27/Menlhk/Setjen/ Kum.1/7/2018.

Kasus Perkebunan Paling Banyak

Semua penyelesaian konflik agraria dan proses yang masih berlangsung untuk dituntaskan, dilaporkan Menteri Siti Nurbaya pada Rapat Tingkat Menteri di Kantor KSP tentang Penyelesaian Konflik Agraria pada tanggal 12 Juni yang dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan dihadiri oleh Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil dan beberapa pejabat Eselon I yang mewakili Menteri-Menteri Keuangan, ESDM, KKP, Kemhan, TNI, POLRI.

Dalam rapat tersebut, pengantar rapat dari KSP menjelaskan tentang adanya laporan konflik sebanyak 666 kasus yang mencakup areal seluas 1.457.084 hektar dan 176.132 KK. Konflik tersebut terjadi di dalam kawasan hutan dan luar kawasan hutan yang melibatkan instansi pemerintah, BUMN dan swasta. Dari 666 kasus tersebut tercatat sebanyak 353 kasus perkebunan, 179 kasus kehutanan, 43 berkenaan dengan pembangunan konstruksi bangunan, 37 infrastruktur, transmigrasi dan lainnya.

Dalam catatan KSP, diproyeksikan bahwa sebanyak 167 kasus akan dapat diselesaikan dalam jangka pendek. Dan diantara bagian kasus yang harus diselesaikan itu tercatat sebanyak 52 kasus diproyeksikan akan dapat cepat diselesaikan oleh KLHK.P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019, dan lahan dapat digunakan selama jangka waktu digunakan. Tidak dikenakan PNBP, mendapatkan pelayanan publik, namun tidak dapat disertifikatkan.

Pengaturan khusus di kawasan konservasi sedang diatur dan sudah disiapkan dengan pola zona khusus pada kawasan konservasi, selain zona tradisional. Pengaturan ini merupakan upaya untuk menjalankan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar masyarakat merasa secure meski berada dalam kawasan hutan konservasi sekalipun. Di samping itu, juga ada mekanisme reforma agraria yang bisa melepaskan hutan dan menjadi tanah yang disertifikatkan bagi rakyat. 

Posisi Reforma Agrari

Menurut Siti Nurbaya, dalam kawasan hutan redistribusi lahan berasal dari dua kelompok sumber lahan, yaitu sumber lahan hutan yang sudah dihuni atau sudah menjadi garapan atau wilayah transmigrasi. Ini telah diproses dengan Perpres 88 Tahun 2017 serta telah diselesaikan, diolah bersama pemerintah daerah dan untuk di distribusikan dengan peran pemerintah daerah baik provinsi maupun Kabupaten. Dalam hal ini sudah dilaksanakan seperti di Sijunjung Sumatera Barat.

Progresnya saat ini, telah mencapai sebanyak 820.113 hektar yang diteliti dalam tim inventarisasi dan verifikasi yang dipimpin oleh Kemenko Perekonomian. Sumber lain yang dapat diberikan sebagai lahan dari hutan untuk diredistribusikan ialah kawasan hutan yang dapat dikonversi dan dinilai sudah tidak produktif atau tutupan hutan yang tipis dan diperkirakan merupakan potensi konflik juga, yang untuk ini telah direalisasikan dalam bentuk pencadangan SK bagi 21 Gubernur seluas 938.878 hektar.

Dijelaskan Siti Nurbaya, dalam Reforma Agraria dari kawasan hutan, yang penting sebetulnya hal-hal berkenaan dengan rencana usaha hutan yang meliputi identitas pemohon selaku penanggung jawab dengan daftar subyek penerima TORA yang dilengkapi dengan Nomor Induk  Kependudukan dan  fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pendistribusian untuk program pemanfaatan kawasan hutan bagi program pembangunan nasional dan daerah, pengembangan wilayah terpadu (area development), pertanian tanaman pangan (irigasi, reklamasi rawa),  perkebunan rakyat, perikanan, peternakan, ekowisata, wisata konservasi, agrowisata, sentra industri kecil/ lingkungan industri kecil, fasilitas pendukung budidaya pertanian, pemukiman/  resettlement/ pusat pemerintahan, fasilitas umum dan fasilitas sosial. Penyiapan ini oleh pemerintah daerah (pemda) atau instansi atau individu pemohon diperlukan untuk memperoleh lahan yang dilepaskan dari hutan.

Instrumen lain yang penting, ialah identifikasi dan penetapan hutan adat. Dengan cara ini diproyeksikan terdapat 6.551.305 ha potensi hutan adat yang diperoleh dari data partisipatif para aktivis dan diteliti bersama KLHK, untuk ditetapkan menjadi hutan adat. Karena itu membutuhkan dasar hukum identitas masyarakat hukum adat dengan perda, sesuai perintah UU 41/1999 dan PMK 35, sehingga untuk itu dilakukan terobosan dengan cara menetapkan hutan adat yang sudah dilengkapi dasar perda serta sekaligus menegaskan wilayah indikatif hutan adat yang sudah di verifikasi dengan Keputusan Menteri.

“Ini perlu untuk kepentingan kekuatan hukum bagi masyarakat dan agar tidak lagi diganggu  oleh atau untuk kepentingan lain, sehingga masyarakat bisa merasa secure,” kata Siti Nurbaya. (ino)