Pemerintah Harus Serius Tangani Konflik Agraria

Pemerintah Harus Serius Tangani Konflik Agraria

SHNet, JAKARTA – Tingginya angka sengketa dan konflik agrarian yang terjadi di beberapa daerah saat ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Menurut catatab Komnas HAM, dalam kurun waktu 2016-2018 setidaknya ada 211 kasus agrarian atau sekitar 23,14 persen dari total keseluruhan kasus yang diterima dan ditangani.

Lebih miris lagi, kebanyakan kasus di sektor pertanahan terkait barang milik negara yakni sebanyak 90 kasus. Selain itu ada yang terkait dengan perkebunan sebanyak 38 kasus, pembangunan infrstruktur 32 kasus, pertambangan 27 kasus dan kehutanan 24 kasus. Sementara berdasarkan sebaran wilayah, daerah penyumbang konflik agrarian tertinggi ada di DKI Jakarta, disusul Jawa Barat, Kepulauan Riau, Jawa Timur dan Sumatera Utara.

Analisa Komnas HAM memperlihatkan bahwa polarisasi konflik agrarian diduga lebih banyak dilatarbelakangi oleh kepentingan elite lokal (mekanisme elektoral) dan longgarnya perizinan konsesi baru bagi korporasi, dan adanya pemekaran wilayah yang berorientasi pada politik penguasaan sumber daya alam.

Banyak terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara negara yang berdampak pada munculnya praktik perampasan terhadap tanah dan ruang hidup rakyat (landgrabbing), penggusuran, marjinalisasi, kekerasan dan kriminalisasi  terhadap masyarakat, pengrusakan fasilitas perusahaan, kerusakan dan pencemaran  lingkungan, bahkan konflik terbuka yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa.

Komnas HAM berpandangan, semangat reforma grarian perlu ditindaklanjuti lebih serius oleh pemerintah agar keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam dapat diwujudkan tanpa diskiriminasi. Keputusan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, dalam implementasinya belum menyentuh substansi akar persoalan sengketa agrarian, seperti proses redistribusi sumber-sumber daya agrarian secara adil dan menyeluruh untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, menyelesaikan konflik grarian, memperbaiki akses  ekonomi masyarakat, mengurangi kemiskinan dan perluasan  lapangan kerja,serta ketahanan pangan dan perbaikan kualitas lingkungan hidup.

Berdasarkan kondisi itu, Komnas HAM kini sedang menyusun roadmap Penyelesaian Konflik Agraria di Indonesia. Hal tersebut digagas untuk memperkuat peran grarian dalam rangka mencegah dan meminimalisir tingginya kasus pelanggaran HAM disektor grarian.

RoadMap tersebut juga menjadi landasan dalam rangka percepatan reforma  grarian yang berbasis pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap HAM.

Output dari roadmap tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan seluruh stakeholder terkait dalam rangka mendorong reforma grarian secara menyeluruh yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. (ino/pr)