Moeldoko Tegaskan, Pemerintah Tak Akan Bentuk Tim Pencari Fakta KPPS

Moeldoko Tegaskan, Pemerintah Tak Akan Bentuk Tim Pencari Fakta KPPS

PETUGAS - Kepala Staf Kepresidenan, Jendral Purnawirawan Moeldoko mengatakan, data Kementerian Kesehatan sudah jelas, kematian para petugas KPPS sebagian besar karena jantung juga stroke. Penyebab kematiannya bisa dibuktikan, bukan karena diracun. (Ist)

 
SHNet, JAKARTA – Kantor Staf Kepresidenan yang menggelar rapat dengan sejumlah menteri dan pihak terkait sejak Selasa (14/5) telah membahas meninggalnya ratusan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Pemilu 2019.

Ikut hadir dalam rapat yang dipimpin Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Moeldoko diantaranya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Sekretaris Jenderal KPU Arif Rahman Hakim dan perwakilan dari Ikatan Dokter Indonesia dan sebagainya.

Rapat membahas soal penyebab meninggalnya ratusan KPPS, penanganan bagi yang sakit dan bagaimana langkah-langkah mengatasinya. Soal santunan bagi keluarga korban dan anggota KPPS yang masih sakit, juga evaluasi terhadap keseriusan pemeriksaan kesehatan anggota KPPS  yang perlu menjadi perhatian pada Pemilu mendatang.

Langkah ini dilakukan agar tak lagi muncul korban seperti peristiwa Pemilu 2019. Moeldoko pun memastikan pemerintah tak akan membentuk tim pencari fakta atas meninggalnya ratusan petugas KPPS. Alasannya, karena menurut data Kementerian Kesehatan, kematian para petugas itu sebagian besar karena jantung juga stroke.

Penyebab kematiannya bisa dibuktikan. “Bukan karena diracun,” kata Moeldoko di kantor KSP, Jakarta, Selasa (14/5). Salah satu tokoh inti di tim TKN Jokowi Ma’ruf ini menyayangkan sejumlah pihak yang menyebut banyak petugas KPPS meninggal tak wajar hingga alasan keji, diracun.

Moeldoko menegaskan, itu adalah pernyataan yang sesat yang lahir dengan penuh kebencian. “Itu sesat dan ngawur, tak menghormati keluarga korban” katanya dalam rilis resmi yang diterima SHNet, Rabu (15/5) pagi. Menurut Moeldoko, tim yang diperlukan adalah tim yang disampaikan Menteri Kesehatan.

“ Terutama untuk mencari factor dari sisi kesehatan, beban kerjanya yang berat itu,” kata Moeldoko, Panglima TNI 2013- 2015. Hal lainnya yang perlu dilakukan adalah bagaimana memperbaiki sistem kerja KPU sampai ke jajaran terbawah di Pemilu berikutnya.

Moeldoko juga menyinggung masukan dari Ikatan Dokter Indonesia yang menurutnya bagus yaitu melihat resiko pekerjaan. “Kita harus pikirkan bagaimaan resiko pekerjaan, apakah pekerjaannya terlalu berlebihan? Hal-hal inilah yang perlu dipikirkan untuk diperbaiki ke depan, beban kerja yang semakin proporsional dengan jam kerja” kata Moeldoko. 

Sekretaris Jenderal KPU Arif Rahman Hakim mengatakan sampai hari ini ada 485 pahlawan demokrasi yang meninggal dan 10 .997 yang sakit. Kepada mereka, KPU telah memberikan uang santunan yang besarnya bervariasi.Arif mengakui dalam perekrutan petugas KPPS sebelumnya agak longgar. Mereka hanya diminta untuk menyertakan keterangan sehat dan belum diasuransikan. Arif meminta ada evaluasi dan ke depannya, masalah rekruitmen petugas diperbaiki. Terutama menyangkut kondisi kesehatan dan batasan usia. Kami mengusulkan ini diperbaiki,” katanya di kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Selasa (14/5/).

Dalam laporannya, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek memaparkan kalau dari jumlah korban meninggal, 39% meninggal di rumah sakit, sisanya meninggal di rumah (61%).Mereka yang meninggal,.kata Nila, sekitar 58 persen berusia di atas 60 hingga 70 tahun. “51 persen dikarenakan jantung, cardiovasculer,” ujar Nila.

Untuk meneliti korban yang meninggal di luar rumah sakit, kata  Nila, pihaknya akan bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan IDI untuk meneliti. Terhadap mereka ini, kata Nila, akan dilakukan autopsi verbal. Tim akan menanyakan riwayat sakit kepada keluarga dan orang-orang sekitarnya. “Tingkat ketepatannya bisa sampai 80 persen,” katanya. (Nonnie Rering)