KPAI: Kasus AL, Guru Mengaku “Ditekan” Kepala Sekolah

KPAI: Kasus AL, Guru Mengaku “Ditekan” Kepala Sekolah

Ketua KPAI Susanto bersama Komisioner Bidang Pendidikan KPAI Retno Listyarti dalam pertemuan dengan media di Jakarta beberapa waktu yang lalu. [SHNet/Ist]

SHNet, Jakarta – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyampaikan bahwa dalam kasus siswa kritis yang tidak diluluskan sekolah di Provinsi Nusat Tenggara Barat (NTB), para guru mengaku mereka ditekan kepala sekolah untuk memberikan penilian sikap C untuk AL.

“Yang mengejutkan, para guru mengaku bahwa mereka ditekan wakil kepala sekolah bidang kurikulum atas perintah kepala sekolah untuk memberikan penilaian sikap C khusus untuk AL,” kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti dalam keterangannya kepada media, Jumat (24/5) lalu.

Ia menjelaskan, 5 guru honorer menyatakan menolak perintah, meskipun mereka diancam akan dipecat saat tahun ajaran baru.

“Begitupun 2 guru pegawai negeri sipil (PNS) juga menolak meski ada ancaman yang berbeda untuk mereka–terkait sertifikasi dan pengajuan kenaikan pangkat,” kata Retno.

KPAI mendapatkan informasi tersebut menurut Retno dari kunjungan pengawasannya ke Lombok pada 22-24 Mei 2019 lalu. Hasil kunjungan pengawasan KPAI menurut Retno menunjukkan bahwa secara keseluruhan nilai akademik AL lebih dari cukup untuk dapat diluluskan. KPAI menemukan bahwa sikap kritis AL terhadap kebijakan sekolah yang terjadi pada Januari-Maret 2019-lah yang menjadi sebab utama yang bersangkutan tidak diluluskan oleh sekolah.

KPAI menemukan bahwa keberatan AL terhadap kebijakan sekolah dipicu adanya 30 ketentuan yang dibuat sepihak oleh kepala sekolah, tanpa proses musyawarah dan sosialisasi. Misalnya, kebijakan memulangkan siswa yang terlambat dan melarang siswa mengenakan jaket di sekolah.

Bertemu Guru dan Teman AL
Kunjungan KPAI menurut Retno juga menemukan kronologis AI tidak diluluskan dari perspektif AL, keluarganya, serta sejumlah guru dan kawan AL.

“KPAI juga berbicara dengan keluarga AL untuk menanyakan apakah selama bersekolah di SMA tersebut, orang tua kerap dipanggil ke sekolah terkait pembinaan dan penanganan pelanggaran yang dilakukan AL?” tanya Retno.

Orang tua AI, kata Retno menjawab, tidak pernah. Tapi, orang tua AL mengatakan pernah diminta wali kelas untuk mendatangi rumah kepala sekolah untuk meminta maaf.

“Namun belakangan, permintaan maaf tidak diterima dengan alasan karena dilakukan pada hari Minggu,” kata Retno.

Ia menyampaikan bahwa sejumlah guru dan teman AL memberikan kesaksian mengenai apa yang terjadi di sekolah. Kesaksian mereka menurut Retno sejalan dengan kesaksian AL.

“Teman-teman AL bersaksi bahwa AL adalah anak baik dan rajin, karena itulah mereka selama 3 tahun memilih AL menjadi ketua kelas. AL adalah panutan dan pemimpin bagi banyak kawannya di sekolah. Makanya mereka sangat heran kalau AL tidak lulus karena sikap dan perilakunya,” kata Retno.

Begitupun kesaksian para guru AL. Menurut Retno, dari total 17 guru AL, ada 7 guru yang menemui KPAI. Mereka bersaksi bahwa AL adalah murid yang sopan, baik, pintar dan kritis sejak kelas X SMA.

Tak Punya Dokumen Tertulis
Retno menyampaikan bahwa pada rapat koordinasi bersama Pemprov NTB dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, sekolah AL tidak bisa menunjukkan dokumen tertulis. Menurut Retno, sekolah AL tidak dapat menunjukkan dokumen tertulis yang membuktikan bahwa sekolah sudah melakukan pembinaan kepada AL atas tiga kesalahan yang dituduhkan dengan melibatkan orang tua AL.

OPD terkait yang dimaksud antara lain Dinas Pendidikan, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (PPAKB), Inspektorat Provinsi, serta Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi NTB yang mewakili Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

“Selain itu, AI sendiri mengaku tidak pernah diminta membuat surat pernyataan apa pun selama ini, yang berarti dia tidak pernah dibina sebagaimana salah satu tugas dan fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan,” kata Retno.

KPAI menurut Retno juga menemukan dokumen rapor selama 6 semester yang menunjukkan nilai akademik AL bagus, peringkat kelas 5-10. Dokumen rapor juga menunjukkan nilai sikap AL selalu baik, bahkan di atas baik.

“Diakui sekolah bahwa dasar ketidaklulusan yang digunakan adalah Januari-Maret 2019,” kata Retno.

KPAI Menyayangkan Sikap Dinas Pendidikan NTB
Atas ketiga hal tersebut, KPAI menurut Retno menyayangkan sikap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB yang mendukung keputusan sekolah. Namun, Kemendikbud yang diwakili LPMP Provinsi NTB sejalan dengan KPAI, berpendapat bahwa keputusan ketidaklulusan AL harus dipertimbangkan kembali karena berpotensi kuat melanggar hak-hak anak dan demi kepentingan terbaik bagi anak.

“Kesalahan-kesalahan AL bukanlah jenis pelanggaran berat dan bukan tindakan pidana. Mengungkapkan pendapat dan mengkritisi kebijakan sekolah dijamin Konstitusi Republik Indonesia (RI). Partisipasi anak juga dijamin UU Perlindungan Anak. Bahkan sekolah wajib mendengar suara anak,” kata Retno mengingatkan. (whm/sp)