KPAI: Investigasi Kepala Sekolah yang Tak Luluskan Siswa Kritis!

KPAI: Investigasi Kepala Sekolah yang Tak Luluskan Siswa Kritis!

Sebagai pemegang jabatan strategis dalam bidang pendidikan, kepala sekolah dan pengawas dituntut memiliki kualifikasi dan kompetensi mumpuni. Mendikbud Muhadjir Effendy menyampaikan hal ini saat membuka Sinkronisasi Program Pembinaan Tenaga Kependidikan dengan Dinas Provinsi/ Kabupaten/ Kota, di Jakarta, Rabu (27/3) lalu. [SHNet/Ist]

SHNet, Jakarta – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong Inspektorat Jenderal Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan investigasi dan evaluasi terhadap kepala sekolah yang tidak meluluskan siswa (AL) yang bersikap kritis terhadap kebijakan sekolahnya. Komisioner Bidang Pendidikan KPAI Retno Listyarti menyampaikan hal ini dalam keterangannya kepada media, Jumat (24/5).

“KPAI juga mendorong pembinaan terhadap atasan kepala sekolah,” kata Retno dalam salah satu rekomendasi institusinya terkait kasus ketidaklulusan AL.

Rekomendasi lainnya, KPAI mendorong pihak sekolah mempertimbangkan kembali keputusan tidak meluluskan AL karena kekritisannya. Pasalnya, kekritisan AL dinilai sekolah sebagai tindakan kurang ajar dan membangkang pada aturan sekolah. Aturan sekolah tersebut, padahal dibuat sepihak oleh Kepala Sekolah.

Irjen Kemendikbud Agar Menindaklanjuti
KPAI juga mendorong Inpektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Inspektorat Provinsi NTB untuk menindaklanjuti kasus ini agar tidak terulang di kemudian hari.

“Kasus ini harus diupayakan menjadi pembelajaran semua pihak agar lembaga pendidikan tidak alergi terhadap kritik peserta didik. Kritik di media sosial terjadi karena ada sumbatan menyampaikan pendapat di lingkungan sekolah,” kata Retno mengingatkan.

Retno menyatakan, berdasarkan ketiga rekomendasi tersebut, KPAI memutuskan akan segera bersurat kepada Gubenur Provinsi NTB dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.

Retno menuturkan, KPAI melakukan pengawasan pada 22-24 Mei 2019, terkait adanya pengaduan kasus dugaan pelanggaran hak-hak anak oleh sistem sekolah di Lombok, NTB. KPAI menduga ada pelanggaran hak anak yang ‘dibangun’ oleh oknum kepala sekolah yang baru menjabat setahun di sekolah tersebut, di mana seorang siswa bernama AL tidak diluluskan karena kerap mengkritisi kebijakan sekolah.

Kebijakan Sepihak Kepala Sekolah
“Padahal, secara keseluruhan nilai akademik, dari dokumen akademik yang diperlihatkan kepada KPAI, AL lebih dari cukup untuk dapat diluluskan. Sikap kritis AL terhadap kebijakan sekolah yang baru terjadi pada bulan Januari-Maret 2019 tersebut menjadi sebab utama yang bersangkutan tidak diluluskan,” demikian informasi Retno.

Ia menyatakan mendapatkan informasi bahwa keberatan AL terhadap kebijakan sekolah terjadi dipicu oleh adanya 30 ketentuan yang dibuat secara sepihak oleh kepala sekolah, tanpa proses musyawarah dan sosialisasi, di antaranya memulangkan siswa yang terlambat dan siswa tidak boleh mengenakan jaket di sekolah.

“Kedua kebijakan itu yang diprotes AL dkk. Protes mereka bukan tanpa alasan, mengingat dinginnya udara pada musim hujan di Sembalun, yang berlokasi persis di kaki Gunung Rinjani. Selain itu, jalan menuju sekolah juga rusak dan sulit dilalui ketika diguyur hujan,” kata Retno.

Ia menegaskan, tindakan kepala sekolah terhadap AL tersebut menunjukkan adanya indikasi bahwa hak partisipasi anak di sekolah dibungkam. Padahal, dalam UU Perlindungan Anak, suara anak harus didengar, dan partisipasi anak telah dijamin oleh UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA).

Rapat Koordinasi dengan Pemprov NTB
Retno menyebutkan bahwa pada 23 Mei 2019, KPAI mengadakan rapat koordinasi bersama Pemprov NTB dan OPD terkait. OPD terkait tersebut antara lain terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, (P2TP2A), Dinas (PPAKB), Inspektorat Provinsi, serta (LPMP) Provinsi NTB yang mewakili Kemendikbud RI.

“Rapat koordinasi berlangsung hampir tiga jam dan cukup alot mengungkapkan sejumlah hal,” kata Retno.

Salah satu hal yang terungkap dalam rapat koordinasi tersebut adalah fakta bahwa pihak sekolah mengakui tidak meluluskan AL karena tiga pelanggaran yang dilakukan AL. Ketiga pelanggaran tersebut menurut sekolah adalah AL kerap memakai jaket di kelas (saat musim hujan antara Januari-Maret 2019); AL kerap terlambat tiba di sekolah (banyak siswa yang terlambat juga karena pada Februari-Maret ada perbaikan dan pelebaran jalan pascalongsor dan gempa); dan AL mengkritisi kebijakan sekolah melalui media sosial pada 16 Januari 2019. (whm/sp)