Kemenristeksikti Dorong Hasil Riset Berdampak Ekonomi

Kemenristeksikti Dorong Hasil Riset Berdampak Ekonomi

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir (kiri) dan Duta Besar Inggris untuk Indonesia , ASEAN dan Timor Leste, Moazzam Malik pada peluncuran kerjasama riset penyakit menular Indonesia. (Dok. Humas Kemenristekdikti)

SHNet.Jakarta- Kementerian Ristek Teknologi dan pendidikan Tinggi terus mendorong hasil riset yang dilakukan oleh para peneliti Indonesia bisa berdampak pada ekonomi masyarakat dan negara.

Hal tersebut diutarakan Menteri Riset teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir dalam peluncuran kerjasama riset penyakit menular Indonesia-Inggris di Jakarta, Senin (13/5).

Menteri Nasir mengungkapkan kinerja riset, publikasi dan paten Indonesia menunjukkan tren yang sangat menggembirakan. Namun demikian hal tersebut tidak cukup, hasil riset harus mampu dihilirisasi agar dapat memberikan dampak bagi perekonomian masyarakat dan negara.

“Jumlah paten di Indonesia sendiri saat ini sudah mencapai 2842, namun ini tidak cukup, hasil riset juga harus dapat dikomersialisasikan agar memiliki dampak ekonomi. Ini yang kita dorong. Saya meminta kepada Bapak Duta Besar agar kerjasama riset ini harus bisa diterapkan di dunia industri, agar memiliki dampak secara ekonomi,” ulasnya.

Ia mengatakan kolaborasi antar negara merupakan sebuah keniscayaan untuk mencapai Indonesia maju dan sejahtera. Menristekdikti menargetkan kolaborasi antara peneliti Indonesia dengan peneliti Inggris perlu meningkat agar riset di Indonesia dapat menghasilkan lebih banyak paten dan prototipe.

“Saya katakan tanpa kolaborasi tidak mungkin Indonesia akan maju. Kalau ingin maju, kita harus terbuka. Keterbukaan dan transparansi ini menjadi penting,” ungkap Menristekdikti.

Dia juga sempat menyinggung masalah perijinan untuk para peneliti asing yang ingin melakukan penelitian di Indonesia.

Menurutnya, masalah perijinan bagi peneliti asing harus disederhanakan. “Untuk maju, maka kita harus terbuka. Untuk itu, transparansi penting dan regulasi harus diperbaiki,” ujarnya.

Ia menjelaskan, masalah perijinan riset di Indonesia mash ditangani oleh 5 kementerian. Menurutnya, alangkah baiknya bila para peneliti asing tidak perlu menunggu selama 6 bulan untuk memperioleh ijin meneliti di Indonesia.

Cukup pengurusan ijinnya dilakukan secara online dan selesai dalam satu minggu. “Kalau itu menyangkut stabilitas negara, kita bisa bicarakan,” tegas Mohamad Nasir. (Stevani Elisabeth)