Aparatur Desa Harus Loyal Sesuai Garis Komando

Aparatur Desa Harus Loyal Sesuai Garis Komando

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama perangkat desa.

SHNet, JAKARTA – Pelatihan pelatih fasilitator desa oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sangat penting dan mendesak untuk memperpendek penyelesaian masalah di masyarakat desa. Hal itu juga penting untuk mendudukan kembali desa dengan tepat dan benar agar aparatur pemerintah desa berjalan sesuai dengan garis komando.

Hal itu dikemukakan pengajar IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri), Muhadam Labolo, kepada SHNet di Jakarta, Senin (13/5). Menurutnya, Kemendagri adalah babon atau induk dari semua urusan dalam negeri. Dari sanalah ada spesialisasi dan spesifikasi tugas yang kemudian melahirkan urusan-urusan teknis. Urusan teknis itu selanjutnya dijalankan oleh kementerian teknis atau lembaga.

“Nah, kalau dilakukan peningkatan kapasitas aparatur desa oleh Kemendagri, memang itu sangat diperlukan. Sekarang kan banyak sekali kegiatan yang langsung ke desa. Seharusnya, kalau ada urusan bantuan ke desa, harus dipusatkan dulu Kemendagri, dan di situlah pentingnya dilakukan peningkatan kapasitas aparatur desa agar mereka paham bagimana mengatur dan mengelolanya sesuai aturan hukum,” kata Muhadam.

Ia mengatakan, saat ini banyak kementerian teknis yang menjalankan program langsung ke desa, dan terkadang kurang koordinasi dengan Kemendagri. Akibatnya, program yang satu dengan lainnya tumpang tindih dan aparatur desa tidak siap. Hal ini juga membuat apartur desa tidak memiliki loyalitas yang tetap dan kuat.

“Mereka jadi kehilangan induk, ada misorientasi, kehilangan garis komando. Ini bahaya. Kementerian A datang bawa uang, loyalitasnya ke sana. Kementerian B datang bawa uang, loyalitas pindah ke sana. Sesuai dengan peran dan fungsinya, mereka harus loyal dan sesuai garis komando dari Kemendagri,” tegas Muhadam.

Terhadap pelaksanaan pelatihan pelatih untuk menjadi fasilitator desa, Muhadam mengemukakan ada dua hal yang perlu diperhatikan oleh Direktorat Bina Pemdes Kemendagri. Pertama, ia mengusulkan agar pesertanya diambil lebih banyak dari perguruan tinggi dibandingkan dengan birokrat aparatur sipil negara (ASN). “Kalaua dari birokrat, apakah nanti ia bisa membagi waktu untuk mengerjakan tugas hariannya dengan waktu memberi pelatihan atau menjadi fasilitator? Kalau dari kampus, saya yakin waktunya lebih longgar,” katanya.

Kedua, peningkatan kapasitas aparatur desa harus menjadi program dengan tujuan konteks jangka panjang. Karena itu, menyekolahkan aparatur desa setingkat Diploma I atau Diploma II lebih tepat. Dengan demikian, seusai menjalani sekolah, tidak perlu lagi dilakukan bimbingan teknis (bimtek). “Sekarang banyak dilakukan bimtek. Yang jadi pelaksana bimtek, bukan lagi hanya Kementerian Dalam Negeri, tetapi juga pihak kepolisian. Jadinya, ada institusi yang seharusnya tak punya kaitan malah ikut menyelenggarakan bimtek ini,” katanya.

Libatkan K/L

Direktur Fasilitasi Pengembangan Pemerintahan Desa Kemendagri, Iman, mengatakan pihaknya tengah menyusun modul pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dengan melibatakan masukan dari berbagai kementerian/lembaga. “Kita siapkan roadmap pelatihan kapasitas aparatur desa, langkah-langkahnya seperti apa dan nanti targetnya harus sampai ke mana,” katanya kepada SHNet di Jakarta beberapa waktu lalu.

Selain melibatkan berbagai kementerian/lembaga, Kemendagri juga mengajak perguruan tinggi untuk ikut dalam pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa. Alasannya, banyak perguruan tinggi yang mengirim mahasiswanya melakukan studi lapangan di desa. “Kita siapkan modul. Materi dari Direktorat Jenderal Bina Pemdes, tapi ada berbagai masukan dari kementerian/lembaga,” kata Imran.

Setidaknya ada 1.500 pelatih fasilitator desa yang dilatih secara khusus oleh Direktorat Bina Pemdes hingga tahun 2020. Sementara dalam lima tahun mendatang ditargetkan bisa melatih pelatih fasilitator desa hingga mencapai 2.250 orang atau lima orang per kabupaten.

Pelatih fasilitator desa tersebut akan disertifikasi setelah sesuai dengan standar dan jam terbang pelatihan yang ditetapkan oleh Kemendagri. Kemendagri juga akan mengirim surat kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan kemampuan mereka dalam memberi pelatihan fasilitator di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Dengan demikian, efeknya makin baik.