Susunan Dan Struktur Departemen Hankam Disempurnakan

Susunan Dan Struktur Departemen Hankam Disempurnakan

Jakarta, 18 April 1974 – Susunan dan struktur organisasi Departemen Hankam menurut Keppres No. 7/1974 disusun dalam dua tingkat yaitu tingkat departemen dan tingkat Komando Utama Operasional.
Pada tingkat departemen eselon pimpinan terdiri dari pimpinan, Menhankam/Pangab dan Wapangab, pembantu pimpinan terdiri dari Kepala Staf Operasi disingkat KASOPS, Kepala Staf Administrasi disingkat KASMIN, Kepala Staf Kekaryaan disingkat KASKAR dan Inspektur Jenderal dan Perbendaharaan disingkat IRJEN.

Eselon Staf terdiri dari Staf Operasi (SOPS), Staf Administrasi (SMIN), Staf Kekaryaan (SKAR), Inspektorat Jenderal dan Perbendaharaan (ITJEN), Staf Politik, Strategi dan Perencanann Umum (SRENUM), Staf Pribadi (SPRI) dan Staf Khusus (SUS).
Eselon Pelayanan terdiri dari Sekretaris Umum Hankam (KORMA HANKAM), Satuan Komunikasi Komando (SATKOM).

Eselon Markas Besar Angkatan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat disingkat MABES TNI AD dan seterusnya MABES TNI AL, MABES TNI AU dan MABES POLRI.
Eselon pelaksana Pusat terdiri dari AKABRI, SESKO – ABRI, LEMHANAS, LEMBINTAL ABRI, PUSLITBANG HANKAM, PUSJARAH ABRI, PUSKES ABRI, PUSCADNAS, PUSPOM, PUSINTELSTRAF HANKAM, PUSPULAHTA HANKAM, PUSSURTA ABRI, PUSPEN HANKAM, BABINKUM ABRI, BABEK ABRI DAN ABINKAR ABRI.

Tingkat Komando Utama Operasional terdiri dari Komando Strategis Nasional (KOSTRANAS), Komando Pertahanan Udara Nasional (KOHANUDNAS) dan Komando Wilayah Pertahanan (KOWILHAN).

Kekuasaan tertinggi
Keppres yang mulai berlaku sejak 18 Februari yang lalu ini juga menetapkan bahwa Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi atas TNI AD, TNI AL, TNI AU berdasarkan pasal 10 UUD 1945 serta atas Polri berdasarkan pasal 6 UU Pokok Kepolisian Negara No. 13/1961.

Presiden menentukan kebijaksanaan nasional yang bersangkutan dengan HANKAMNAS dalam ruang lingkup Ketahanan Nasional sesuai Tap MPR dengan memperhatikan doktrin Hankamnas dan doktrin perjuangan ABRI. Dalam menentukan kebijaksanaan ini, Presiden dibantu oleh Dewan Pertahanan – Keamanan Nasional sebagaimana dinyatakan dalam Keppres 51/70.

maksud dan tujuan Keppres ini dikatakan adalah untuk menyempurnakan pokok organisasi dan prosedur Departemen Hankam sebagaimana tercantum dalam Keppres 79/1969 agar dapat digunakan sebagai landasan dan pedoman dalam penentuan kebijaksanaan, perencanaan, penyusunan organisasi, pengendalian kegiatan dan pengambilan tindakan dibidang pertahanan keamanan/ABRI sehingga tercapai pelaksanaan yang tegas dari doktrin pertahanan dan keamanan nasional disingkat HANKAMNAS dan doktrin perjuangan ABRI serta penyelenggaraan administrasi secara tertib dan teratur dan dapat memenuhi kebutuhan organisasi modern dan memperhatikan keseimbangan antara faktor manusia fisik materiil dan tugas sebagaimana yang digariskan dalam Rencana Strategi Pertahanan Keamanan Nasional. (SH)