Reforma Agraria di Beranda Negeri

Reforma Agraria di Beranda Negeri

SHNet, JAKARTA – Perjalanan reforma agraria kerap menjadi sorotan para pegiat agraria. Dalam pelaksanaanya, banyak kritik yang datang bahkan ada yang mengatakan bahwa pelaksanaan reforma agraria hanya bagi-bagi sertipikat tanah dan tidak menyentuh program redistribusi tanah.

Padahal, kenyataan mengungkapkan hal lain. Bahwa redistribusi tanah itu juga dilaksanakan di seluruh Indonesia bahkan di batas negara sekalipun, yang merupakan garda terdepan negara.

Salah satu provinsi di batas negara yang melaksanakan program redistribusi tanah adalah Kalimantan Barat yaitu di Kabupaten Sanggau. Kabupaten Sanggau terletak di tengah Kalimantan Barat, dan dibelah oleh Sungai Kapuas dengan segala sumberdaya yang terkandung di dalamnya. Sanggau menjadi istimewa karena di bagian Utara berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Reforma Agraria saat ini tengah bergeliat di Beranda Negeri ini.

Bupati Sanggau, Paolus Hadi, mengatakan reforma agraria ini adalah oase bagi kepastian hak atas tanah masyarakatnya. “Banyak warga kami telah mendiami suatu desa bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka, namun tidak mendapatkan kepastian hak karena ternyata wilayah yang dia tempati merupakan kawasan hutan, dan reforma agraria adalah solusinya,” kata Paolus Hadi.

Ia mengatakan, ini adalah program yang ditunggu-tunggu. Karenanya, ia mendorong semua pihak untuk mendukung. “Saya panggil kepala desa, saya perintahkan mereka untuk bekerja dengan BPN menyelesaikan program ini, jangan sampai tertinggal,” tegasnya.

Nah, dalam rangka menyukseskan program PTSL, Pemda Sanggau telah menerbitkan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dengan demikian, pelaksana di lapangan mempunyai payung hukum dalam melaksanakan pekerjaan.

Bahkan, Paolus menetapkan program reforma agraria menjadi visi misi utama pemerintahannya selama 5 tahun ke depan setelah terpilih kembali beberapa waktu lalu. Saat ini tengah dibahas untuk biaya PTSL yang tidak ditanggung APBN yang akan dianggarkan dalam APBD tahun mendatang.

Lahan Terlantar

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau, Yuliana, mengakui bahwa keberhasilan reforma agraria di wilayahnya tidak terlepas dari dukungan penuh dari pemerintah daerah dan juga pemangku kepentingan lainnya. “Di Sanggau telah terbentuk Gugus Tugas Reforma Agraria, yang merupakan forum koordinasi dan sinergi berbagai pihak untuk melaksanakan Reforma Agraria,”kata Yuliana.

Tahun 2018 lalu, tidak kurang dari 8.450 sertipikat hasil reforma agraria telah dibagikan kepada masyarakat. Tahun 2019 ini ditargetkan 15.000 sertipikat dapat dibagikan kepada masyarakat. Jumlah yang luar biasa karena ini adalah hasil dari skema redistribusi tanah, berasal dari pelepasan kawasan hutan dan hak guna usaha yang terlantar.

Di Desa Ngkode, Kecamatan Mukok, pedalaman Sanggau ada lokasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang berasal dari kawasan hutan. Kawasan ini adalah dulunya merupakan kawasan hutan yang sudah ditinggali masyarakat selama kurang lebih 50 tahun. Kemudian saat ini sudah dilepaskan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan menjadi TORA yang kemudian dapat disertipikatkan tanahnya.

Petrus, warga setempat, mengatakan sangat bersyukur dan mengapresiasi kinerja pemerintah karena sudah memberikan kepastian hukum terhadap tanahnya. Petrus mengaku sebenarnya ia bukan orang asli dari Desa Ngkode. Ia hanya menantu dari seorang warga di Desa Ngkode. Namun, karena sesuai adat jika ada menantu yang merawat mertuanya dengan baik, ia berhak mendapatkan hibah tanah dari mertuanya, maka ia mendapatkan sebidang tanah yang sudah dikuasai oleh mertuanya selama 35 tahun.

Petrus adalah salah seorang warga yang mendapatkan kesempatan untuk pergi ke Pontianak menjemput kepastian hukum hak atas tanah miliknya melalui sertipikat yang diserahkan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil. Ia merasa senang karena memiliki kesempatan ini, meskipun membutuhkan waktu sekitar 8 jam dari desanya menuju Pontianak, tak mengurungkan niatnya untuk pergi.

Ia mengatakan, dirinya sempat ingin mengurus tanah yang dimilikinya untuk mendapatkan sertipikat, namun mengurungkan niatnya lantaran tetangga di sekitar rumahnya mengatakan bahwa tanah di kawasan ini tidak bisa disertipikatkan karena masuk kawasan hutan. “Saya berterima kasih karena desa kami sudah dilepaskan statusnya dari kawasan hutan, sehingga tanah kami dapat disertipikatkan dan memperoleh kepastian. Kami harap program ini terus dilanjutkan, karena masih ada di desa ini yang tanahnya belum bersertipikat,” katanya.

Kepala Desa Ngkode, Bone, mengatakan masyarakat desanya sangat menantikan adanya sertipikat tanah. Namun, karena selama ini tidak tahu prosedurnya, belum tahu caranya maka warga mengurungkan niat itu. Begitu adanya program ini dari pemerintah, masyarakat sangat antusias untuk ikut dan menyukseskan. “Saya sangat bersyukur karena sudah dua tahun berturut-turut Desa Engkode menerima program. Saya harap tahun-tahun berikutnya juga menerima sampai seluruh Ngkode yang luasnya mencapai 7.900 Hektare dapat bersertipikat,” ujarnya.

Bone mengusulkan agar tanah-tanah untuk kegiatan keagamaan, seperti gereja juga disahkan. Pada tahun 2018, ada dua gereja di Desa Ngkode yang ikut disertipikatkan yaitu Gereja Santo Matius Seriam Landak dan Gereja Gappin Seriam Landak. (ro/wn/ino)