Pengembalian Arsip Bahan Sejarah Perjuangan RI

Sedang Dalam Pelaksanaan

Pengembalian Arsip Bahan Sejarah Perjuangan RI

Jakarta, 24 April 1973 – Dokumen sejarah yang kita usahakan supaya diperoleh dari pihak Belanda terutama meliputi masa sejak akhir abad ke-XX sekarang, demikian dikemukakan Direktris Arsip Nasional Dra. Sumartini kepada “SH” Senin siang di ruang kerjanya.

Bahan sejarah dari akhir abad ke-XX sampai tahun 1942 kurang dimiliki Indonesia terutama karena adanya undang-undang Belanda yang menyebut masa waktu 60 tahun sebelum arsip resmi diharuskan diserahkan kepada Landaarchief (Arsip Negara).
Permintaan arsip sejarah Indonesia dari negeri Belanda sebenarnya sudah lama digarap, yakni sejak kunjungan Menteri Sosial dan Budaya Belanda Dr. Klompee, pada tahun 1970 ke Indonesia.

Departemennya membawahi Arsip Negara Belanda (Algemeen Rijks Archief). Sebagai kelanjutan kemudian diadakan persetujuan tukar menukar bahan antara lembaga tersebut dan arsip nasional bulan September tahun yang lalu.

Kalau Indonesia memintakan bahan sejarah meliputi akhir abad XIX sampai tahun 1942 maka Belanda menghendaki “dagregister” jaman VOC dan catatan perorangan (silsilah dan surat warisan). Dengan demikan nantinya ada pertukaran dokumen sejarah antara kedua negara baik dalam bentuk “micro-fiche” maupun foto copy.

Pentingnya pengaturan arsip
Berbicara tentang arsip nasional di Indonesia Dra. Sumartini mengemukakan adanya undang-undang kearsipan No.7/1971, namun masih memerlukan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang sampai kini belum disusun.
Ia menyebutkan adanya gagasan untuk mempersingkat batas waktu dari 60 tahun menjadi 30 tahun dimana dokumen negara dapat tersedia untuk umum. Sesuai anjuran Dewan Arsip Internasional.

Menekankan pentingnya penyimpanan dokumen negara, direktris Arsip Nasional (Arnas) mengemukakan tidak diketahui dimana beradanya dokumen penting bagi sejarah diplomatik RI seperti notulen serta konsep dari pembicaraan dengan pihak Belanda pada tahun 1946 di Hoge Veluwe, demikian juga dokumen asli dari perjanjian Lingar Jati (1947), perjanjian Reeville (1948), KMB (1949).

oleg sebab itu, untuk keseragaman dalam pengarsipan dokumen negara maka sejak tahun 1971 diadakan kerjasama antara Arnas dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) bagi pengarsipan departemen dan lembaga negara lainnya.

Melihat banyaknya tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia yang sudah meninggal dunia maupun yang kini masih ada dan sibuk dengan berbagai kegiatannya, Direktris Arnas menyarankan agar dokumen yang dimiliki dapat diserahkan kepada Arsip Nasional, dengan demikian para ahli akan mengharapkannya untuk menentukan mana yang bernilai sejarah.

Dokumen in pasti dapat diselamatkan dan apabila akan diserahkan kepada ahli waris supaya disimpan oleh arsip nasional.

Semacam “Nasional Archiev” di AS
Menjawab pertanyaan, Drs. Sumartini membenarkan adanya rencana menjadikan arsip nasional sebagai sebuah lembaga negara yang penting lengkap dengan gedung serta sarana lainnya yang didukung oleh perundang-undangan.

Sperti National Archives Amerika Serikat yang berkedudukan di Washington, katanya.
Dengan lembaga ini maka Arnas dapat melayani lebih luas murid sekolah dan pengunjung dari luar Jakarta untuk memupuk kesadaran nasional seperti tersimpul dalam dokumen sejarah perjuangan RI.

Pejabat Arnas ke Belanda
Sementara itu, hari Minggu seorang pejabat Arsip Naional Drs. Soeri Soeroto MA menuju negeri Belanda untuk mengadakan penelaah lebih mendalam arsip sejarah Indonesia yang tersimpan di negeri Belanda. Dan menyiapkan daftar lengkap dari arsip sejarah yang akan diperlukan antara Indnesia dan Belanda.

Menurut “Antara” duta besar Belanda untuk Indonesia Hugo Scheltema, pejabat Arnas ini setelah mengadakan inventarisasi semua bahan yang ada, kemudian bersama-sama pejabat Belanda membuat perhitungan mengenai biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan microfilm yang akan dilengkapi arsip nasional di Indonesia.

Dikemukakan pula bahwa hingga sekarang penulis yang berminat menulis tentang perjuangan Indonesia yang lengkap harus melengkapi naskahnya di negeri Belanda.
Ia menyebutkan Moh. Roem beberapa waktu yang lalu telah berkunjung ke Belanda guna mengumpulkan bahan mengenai konferensi internasional berhubung dengan pemulihan kedaulatan di Indonesia.

Sama halnya dengan Dr. Ruslan Abdulgani, juga mengumpulkan bahan sejarah perjuangan bangsa Indonesia di Belanda. Demikian dubes Scheltema dalam keterangannya selesai bertemu Wakil Presiden RI Sri Sultan Hamengkubuwono, hari Senin.

Angkut dokumen bernilai sejarah
Sementara itu dari sumber “SH” diketahui bahwa sampai pada tahun 50-an (terutama 1952 dan 1953), Belanda melalui perwakilannya di Jakarta (Hoge Commisariaat) masih mengangkut berpeti-peti dokumen bernilai sejarah ke negeri Belanda.
Antara lain dokumen mengenai perundingan dengan RI yang ditengahi oleh Komisi PBB (UNCI).

Arsip spoor
Lengkapnya bahan “Rijksarchief” di Den Haag mengenai masa pertentangan RI – Belanda, ternyata antara lain dengan adanya arsip pribadi Jenderal SH. Spoor almarhum, mantan panglima tentara Belanda di Indonesia (1946 – 1949) yang disismatisir dengan suatu daftar perincian.

Peninggalan itu digabungkan dengan arsip peninggalan mantan kepala staf dan kemudian penggantinya, yakni Jenderal DC Buurman Dan Vreeden. Dalam perincian daftar tersebut terdapat beberapa dokumen umpamanya laporan mengenai aksi polisonil I (47), ke II (48), laporan intelijen.

Dalam perinccian daftar tersebut terdapat beberapa dokumen umpamanya laporan mengenai aksi polisionil I (47), ke II (48), laporan intelijen mengenai kegiatan para pemimpin republik di Yogyakarta, perkiraan ekonomi di daerah republik dan laporan yang menyimpulkan sari pembicaraan antara pemimpin republik dan wakil tentara Inggris pada tahun 1946 yang disusun oleh dinas intel tentara Belanda Kol. J. Somer.

Demikian juga laporan mengenai pertemuan pada perwira Belanda ketika memasuki Keraton Sultan Yogyakarta tanggal 1 Maret 1949 setelah serangan umum dilancarkan (Versiag v/h betreden v/d Keraton Djokja door Nederlandse militairen van 1 Maart 1949). (SH)

 

0621