Pemekaran Daerah Tunggu Moratoroum Dicabut

Pemekaran Daerah Tunggu Moratoroum Dicabut

SHNet, PONTIANAK – Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia menegaskan realisasi pemekaran daerah, terlebih dahulu dengan mencabut moratorium yang diberlakukan sejak tahun 2012.

Hal itu dikemukakan Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, Robert Simbolon, pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, Kamis, 11 April 2019.

Sebelumnya Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, mengatakan, persiapan pembentukan provinsi baru sektor timur berkedudukan di Sintang, sudah dimulai melalui desain lokasi kantor.

Desain dilakukan setelah ada kesepakatan tertulis Gubernur Kalimantan Barat, dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat, Kebing Lyah.

Di mana disebutkan Provinsi Kalimantan Barat bersedia memberikan subsidi selama tiga tahun anggaran berturut-turut apabila pemekaran Provinsi Kalimantan Barat terwujud.

“Presiden langsung mengeluarkan surat pencabutan moratorium, apabila dipandang pembentukan Daerah Otonomi Baru dinilai merupakan kebutuhan,” ujar Robert.

Robert mengatakan, pencabutan moratorium baru dilakukan setelah Presiden mendengar masukan dari berbagai pihak, dan terlebih lagi jika dinilai kondisi keuangan negara memang sudah memungkinkan.

Dikatakan Robert, realisasi pemekaran daerah sedapat mungkin harus diselaraskan dengan Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2012-2025.

Di dalam Desartada Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2012 – 2025, digariskan Provinsi Kalimantan Barat, dirancang jadi tiga provinsi, yaitu sektor barat, tengah dan timur.

Sektor barat berkedudukan di Pontianak, meliputi Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Landak, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kota Singkawang dan Kabupaten Sambas, bersama wilayah hasil pemekaran.

Sektor tengah berkedudukan di Ketapang, meliputi Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara bersama wilayah hasil pemekaran.

Sektor timur berkedudukan di Sintang, meliputi Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuas Hulu, wilayah hasil pemekaran.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, disebut syarat pembentukan provinsi baru minimal lima kabupaten dan usia kabupatem dan kota diwilayah  yang akan dibentuk provinsi baru, berusia 15 tahun. (Aju)