Instruksi Pangkopkamtib Tentang Larangan Judi Berlaku Seluruh Daerah Indonesia

Instruksi Pangkopkamtib Tentang Larangan Judi Berlaku Seluruh Daerah Indonesia

 – Masih Ada Ketentuan Khusus, Kata Humas Mabak
– Perjudian Yang Melembaga Akan Dipencilkan

Jakarta, 23 April 1973 – Instruksi Pangkopkamtib tentang larangan perjudian berlaku untuk seluruh daerah di Indonesia, demikian KBP Drs. Hoedioro, Kepala Dinas Humas Mabak, Senin pagi kepada “SH”.
Hoedioro mengatakan bahwa Markas Besar Kepolisian RI saat ini sudah mempersiapkan perintah pelaksanaan daripada Instruksi Pangkopkamtib yang akan mulai berlaku 1 Mei 1973.

pagi ini Kapolri, Danjen Koserse dan Asisten I sedang membahas followup pengawasan dari larangan judi tersebut yang akan menjadi pedoman pelaksanaan bagi Kadapol di daerah, kata Hoedioro.

Kadis Humas Mabak itu juga menerangkan sekalipun larangan itu berlaku untuk seluruh Indonesia tapi dalam pelaksanaannya ada beberapa ketentuan khusus. Polisi adalah instansi pertama yang melakukan pengawasan dan Gubernur yang mengeluarkan ijinnya. Mengenai ketentuan khusus daripada instruksi tersebut menurut Hoedioro, “masih dibahas”.

Merusak mental masyarakat
Instruksi Pangkopkamtib tentang larangan perjudian di daerah yang sampai kini baru dilaksanakan di Jawa Barat dan Jawa Tengah adalah didasarkan atas pertimbangan ekses yang mengganggu mental masyarakat.

Sumber “SH” mengatakan bahwa dalam instruksi Pangkopkamtib tersebut tidak tercantum secara terperinci mengenai jenis perjudian yang dilarang itu. Tapi penilaian tentang ekses judi yang merusak mental sosial diserahkan pada Pangkowilhan dan Pangdam selaku pelaksana khusus daripada Pangkopkamtib di daerah.
Sebegitu jauh belum diperoleh laporan tentang peniadaan judi di Jawa Timur.

Sedangkan Perwira Penerangan Laksus Kopkamtibda Jaya Letkol Mugni yang dihubungi “SH” Senin pagi menyatakan belum menerima instruksi Pangkopkamtib yang dikeluarkan tanggal 5 April dan ditandatangani oleh Jenderal Soemitro.

Jakarta lain, kata Mugni
Dijelaskan oleh Letkol Mugni mengenai masalah Casino, Lotto, dan Dana adalah hasil produk dari DKI jadi Laksus akan terus mengawasi sejauh hal itu tidak membuat efek negatif. Mengenai dilarangnya judi di daerah Jateng dan Jabar menurut Letkol Mugni, situasi di Ibukota berlainan dengan di daerah. Tidak dijelaskan Perwira Penerangan Laksus Kopkamtibda Jaya ini apakah untuk daerah Jakarta Raya ada juga larangan perjudian seperti yang berlaku di daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Tidak boleh melembaga
Sementara itu sumber “SH” mengatakan bahwa judi seperti pacuan kuda dan toto sepakbola tetap boleh diadakan tapi sifatnya insidentil hanya boleh diadakan pada waktu pertandingan atau pacuan dilangsungkan. Pertaruhan jenis ini tidak boleh melembaga artinya hanya boleh diadakan di tempat pertandingan dan tidak dibenarkan untuk menyelenggarakan agen penjualan.

Sumber tersebut mengatakan bahwa perjudian yang melembaga seperti casino, jackpot, pinball, roulette jelas akan dilarang. Tapi diterangkan selanjutnya, dalam hubungan dengan pertimbangan “merusak mental sosial”, dapat tersirat bahwa penyelenggaraan judi masih bisa diijinkan sejauh ia terpencil dari tempat yang ramai atau padat penduduknya.

Sebagai contoh dikemukakan kemungkinan untuk mengijinkan penyelenggarakan judi di Pulau Batam atau Pulau Sabang misalnya. Penilaian mengenai tempat tersebut diserahkan pada Laksus Pangkopkatib Wilayah atau Daerah.
Mengenai penyelenggaraan perjudian untuk wilayah Jakarta nantinya dilokalisir di Pulau Seribu, jurubicara Laksus Mugni mengatakan “Tidak tahu”.

Keterangan Syariful Alam
Dalam pada itu Kepala Humas DKI Jaya Syariful Alam mengatakan ia belum mempelajari tentang Instruksi Pangkopkatib tertanggal 5 April 1973 mengenai dilarangnya permainan judi yang telah dilaksanakan di daerah Jabar dan Jateng.
Dikatakannya bahwa ia belum mengetahui policy pemda DKI atas adanya instruksi tersebut. (SH)