Hendardi: Sikapi Hasil Pemilu, Gunakan Mekanisme Demokratik

Hendardi: Sikapi Hasil Pemilu, Gunakan Mekanisme Demokratik

SHNet, JAKARTA – Direktur Setara Institut, Hendardi, mengharapkan, hasil Pemilihan Umum (Pemilu), Rabu, 17 April 2019, disikapi melalui mekanisme demokratik.

“Berdasarkan hitung cepat, Quick Count (QC) petahana Presiden Joko Widodo – K.H. Ma’ruf Amin di nomor urut 01, unggul atas Calon Prabowo Subianto – Sandiaga Salahudin Uno di nomor urut 02, di kisaran angka 10%,” kata Hendardi, Kamis, 18 April 2019.

Menurut Hendardi, QC adalah indikator dari penghitungan secara keseluruhan suara rakyat dalam Pemilu yang diambil dengan menggunakan teknik sampling dari real count perolehan suara di TPS. Oleh karena itu, QC yang dirilis oleh berbagai lembaga survei bisa dijadikan acuan untuk menyimpulkan keunggulan pasangan 01.

Menurut Hendardi, sebagai sebuah produk pengetahuan ilmiah, QC telah diterima dalam praktik demokrasi dan teruji validitasnya sebagai instrumen pengawasan penghitungan dari potensi kecurangan. Oleh karena itu, produk QC harus dibela.

“Bukan membela lembaga survei atau pasangan 01, tetapi membela suara rakyat yang sudah dihitung secara cepat,” ujar Hendardi.

Namun demikian, ujar Hendardi, untuk menghindari potensi ketegangan baru antarpendukung, semua pihak tidak melakukan klaim-klaim dan perayaan berlebihan.

Semua pihak tetap menunggu proses penghitungan manual yang dilakukan oleh KPU. Jika Jokowi hanya bersyukur atas QC, Prabowo justru menentang.

Ini suatu sikap normatif para calon dalam merespons hasil pemilihan, yang diharapkan tidak membakar emosi pendukung.

Dikatakan Hendardi, fakta sejumlah ketidakteraturan penyelenggaraan Pemilu dan klaim kecurangan yang diajukan pihak 02 sebaiknya diselesaikan dalam kerangka demokratik.

Kita punya Mahkamah Konstitusi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Maka ke sanalah semua komplain diajukan.

Ide menggerakkan warga untuk melakukan perlawanan atas produk demokrasi harus ditolak. Apalagi gagasan people power.

“Publik menyimak bahwa seluruh komplain atas penyelenggaraan Pemilu telah dan terus direspons dan disikapi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Karena itu tidak ada argumen legal dan konstitusional untuk mendelegitimasi kinerja para penyelenggaraan Pemilu,” kata Hendardi. (Aju)