Begini Hasil Diplomasi Sawit di Brussel

Begini Hasil Diplomasi Sawit di Brussel

Kebun Sawit (Ist)

SHNet, JAKARTA – Indonesia, Malaysia dan Kolombia melakukan joint mission ke Brussel, Belgia pada 8-9 April 2019 sebagai upaya diplomasi kepada Uni Eropa (UE). Diplomasi ini dilakukan untuk menjaga kelangsungan industri dan perlindungan kepada para petani kelapa sawit atas diskriminasi terhadap komoditas kelapa sawit.

Kebijakan diskriminatif yang dilakukan oleh Komisi Eropa melalui penerbitan Delegated Regulation merupakan turunan dari Renewable Energy Directive II (RED II) yang menempatkan kelapa sawit sebagai komoditas berisiko tinggi terhadap perusakan hutan (deforestasi) atau indirect land-use change (ILUC) (Delegated Regulation/DR Article 3 and Annex).

“Metodologi dan hipotesa yang digunakan UE tentang risiko dan pengaruh buruk kelapa sawit terhadap perusakan hutan tersebut ditetapkan secara sepihak, bertentangan dengan fakta yang ada, dan tanpa dilakukan impact analysis,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, Jumat (12/4) di Jakarta.

Ia menjelaskan, ada beberapa keberatan dan concern Indonesia pada delegated regulation tersebut. Di antaranya adalah fakta kelapa sawit memiliki produktivitas yang jauh lebih tinggi (8-10 kali) dan penggunaan lahan yang jauh lebih kecil dibandingkan vegetable oils lainnya. Dengan pertumbuhan permintaan vegetable oils yang terus bertumbuh, apabila phase-out terhadap kelapa sawit dilakukan, justru akan menyebabkan pembukaan lahan baru yang masif untuk produk vegetable oils lainnya.

Indonesia juga menegaskan, kata Darmin, bahwa penggunaan basis awal tahun 2008 sebagai metodologi penghitungan dari ILUC dilakukan tanpa alasan yang kuat. Penetapan tahun 2008-2015 sangat merugikan kelapa sawit dan menguntungkan vegetable oils lainnya.

Dari pertemuan yang dilakukan, ada beberapa kesimpulan yang didapatkan, yakni ada gap pemahaman yang besar terhadap produk kelapa sawit maupun kebijakan pengembangannya. Masifnya kampanye negatif terhadap kelapa sawit menimbulkan persepsi yang salah. Ia mencontohkan, di Italia, kampanye produk bebas kelapa sawit (palm oil free) 5 kali lebih besar dan masif dari pada iklan coca cola.

Ist

Ada “kompetisi” antara minyak kelapa sawit dengan minyak rapeseed maupun sunflower. Namun demkian, UE dan negara-negara produsen kelapa sawit sepakat untuk terus melanjutkan diskusi yang konstruktif untuk menjembatani pemahaman kedua pihak dalam menyelesaikan isu kepala sawit.

Ada beberapa langkah yang akan dilakukan, menurutnya, yakni setelah parlemen Eropa yang baru terbentuk hasil pemilu Mei 2019, akan segera dilakukan diskusi dengan pemerintah Indonesia. Pemangku kepentingan industri kelapa sawit di UE juga akan membentuk wadah komunikasi terkait upaya kampanye positif kelapa sawit di UE.

Selain itu, para pelaku usaha dari perusahaan multinasional (MNCs) juga sepakat untuk mendukung secara penuh upaya pemerintah Indonesia dalam menanggapi kebijakan yang diskriminatif tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia juga telah menyampaikan langkah-langkah yang akan dilakukan apabila pengesahan Delegated Regulation RED II tetap dilakukan, termasuk melakukan review terhadap kerjasama bilateral Indonesia dengan UE dan negara-negara anggotanya serta menempuh proses litigasi melalui forum World Trade Organization (WTO).

Darmin mengatakan, gangguan dan diskriminasi kelapa sawit tentunya akan berdampak negatif terhadap program pengentasan kemiskinan dan menghambat pencapaian Indonesia dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah ditetapkan oleh PBB. Saat ini ada 19,5 juta orang bekerja pada industri kelapa sawit, termasuk 2,6 juta petani kecil (smallholders farmer).

Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) juga telah menyampaikan kekecewaan dan meminta agar proses pengesahan aturan diskriminatif tersebut dapat dihentikan. (ino/pr)