TRANSFORMASI SISTEM PEMILU INDONESIA

TRANSFORMASI SISTEM PEMILU INDONESIA

Hasyibulloh Mulyawan

Oleh: Hasyibulloh Mulyawan., S.IP., M.Sos., Peneliti Politik , Lembaga Ethical Politics

SHNet – Pemilu merupakan salah satu instrument utama dalam demokrasi, sehingga pemilu memiliki arti penting dalam hak warga negara untuk dapat memilih pemimpinnya. Maka itu dalam tulisan ini saya akan melihat titik krusial dari perbaikan sistem pemilu yang harus dengan segera diwacanakan untuk dibenahi melalui perubahan perundang-undangan.

Memang tidak akan mudah untuk melakukan perbaikan tersebut tapi setidaknya kita harus  segera berupaya memperbaiki sistem tersebut agar tidak menciptakan sistem demokrasi yang cacat.

Mengapa sistem demokrasi bisa cacat akibat kurang baiknya sistem pemilu kita saat ini? pertanyaan mendasar ini telah dilontarkan kebanyakan praktisi maupun akademisi apabila kita menyinggung ‘kecacatan’ sistem pemilu di Indonesia.

Kecacatan sistem pemilu kita khususnya terjadi dalam pemilihan Kepala Pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, Presiden, Gubernur maupun Bupati dan Walikota. Khususnya kontestasi periode ke dua yang dilaksanakan oleh incumbent atau petahana. Celah kecacatan sistem pemilu kita sangat amat terasa ketika Kepala Pemerintahan , kandidat petahana maju kembali dalam pemilu untuk dapat dipilih ke dua kalinya.

Ekses Negatif

Bicara peluang ‘kecacatan’, ketika petahana maju kembali dalam kontestasi memperebutkan jabatan kepala eksekutif nasional maka ini akan membuka ruang yang sangat besar untuk adanya intervensi, bahkan penggunaan serta pengerahan sumber daya kekuasaan yang dimiliki oleh seorang kepala negara maupun gubernur, bupati atau walikota yang mengikuti kontestasi politik nasional dalam pemilu.

Seorang Presiden, Gubernur maupun Bupati – Walikota yang maju kembali dalam pemilu periode ke dua, bukan tak mungkin dapat melakukan intervensi terhadap penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), atau menggunakan sumber daya kekuasaannya juga untuk menekan menteri-menterinya ataupun kepala-kepala dinasnya untuk berpihak terhadap dirinya dalam memenangkan pemilu atau menggunakan kekuasaanya agar kepala daerah bahkan hingga ke tingkat desa mendukungnya secara langsung dalam pemilu.

Bukan hanya itu permasalahan lainnya yang akan muncul apabila seorang petahana  kembali maju untuk ke dua kalinya dalam pemilu juga akan dapat menyebabkan mereka akan membuat kebijakan yang populis untuk masyarakat pemilih agar dirinya dipilih oleh masyarakat di hari pemungutan suara. Hal ini bisa dilihat dalam beberapa contoh kasus ketika tiba-tiba kepala pemerintahan mengeluarkan aturan untuk menaikan gaji PNS jelang pemilu ataupun membagi-bagikan bantuan sosial jelang pemilu.

Tak kalah berbahaya,  ketika peluang upaya intervensi penegak hukum terjadi. Kekhawatiran bahwa kepala pemerintahan yang kembali maju dalam kontestasi berikutnya juga akan menggunakan aparatur hukum untuk bisa menekan bahkan memukul lawan politiknya agar kekuasaanya tidak bisa dikritik sehingga sumberdaya aparatur hukum negara bisa saja dijadikan alat oleh kepala pemerintahan yang merupakan petahana yang maju kembali dalam kontestasi pemilu.

Satu Periode

Jika  kita perhatikan dengan seksama, kontestasi petahana jadi satu celah ‘kecacatan’ sistem pemilu dua periode, bahkan bisa dibilang menjadi jalan pembuka kecurangan lainnya, sebut saja ‘money politics’ bahkan ‘suap dan korupsi’ demi memenuhi logistik pemilu yang tak sedikit. Jabatan public dua periode harus kembali dikaji bahkan dibenahi agar demokrasi yang telah kita bangun selama 21 tahun ini tidak berjalan ditempat atau bahkan mengalami kemunduran. Kita bisa belajar dari negara tetangga Fhilipina yang telah menerapkan satu periode masa jabatan Presiden dengan masa jabatan selama enam tahun, upaya yang dilakukan di Filipina sendiri didasari semangat membentuk sistem politik yang baru dan lebih demokratis.

Upaya itupun seharusnya segera diwacanakan oleh Indonesia untuk membentuk sistem pemilu Presiden, Gubenur, Bupati maupun Walikota dengan satu periode dan masa jabatan tujuh tahun. Wacana perubahan ini dilakukan untuk membentuk tatanan pemerintahan yang lebih fokus dalam melakukan pembanguan nasional khususnya di tengah persaingan antar bangsa-bangsa di dunia.

Jangan sampai kepala pemerintahan hilang fokusnya dalam menjalankan roda pemerintahan lantaran harus memikirkan kembali memenangkan pemilu periode berikutnya, bahkan bagaimana caranya agar masyarakat pemilih dapat loyal dan kembali mencoblosnya kelak di bilik suara. Ini adalah pekerjaan rumah kita bersama. Karena sekali lagi pastinya kita semua menginginkan pemerintahan yang memang fokus dalam mengurusi permasalah masyarakat dan tidak terpecah fokusnya di sisa masa jabatan untuk berkampanye agar kembali terpilih.

Kalau kita cermati sekali lagi bahwa perubahan sistem pemilu Presiden tersebut memang tidak mudah karena kita harus kembali melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7 (tujuh) yang menyatakan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahu. Sesudahnya mereka dapat dipilih dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Artinya di sisa masa transisi menuju perubahan gerenasi baru yang akan mengisi jabatan publik di tahun 2024 kita harus benar-benar berupaya untuk melakukan transformasi sistem pemilu kita kearah perbaikan agar tidak ada celah penyelewengan kekuasaan oleh kepala pemerintahan.

Bukan hanya itu saja pembatasan pemilihan Presiden yang hanya satu periode juga dalam upaya meminimalkan intervensi atau ketidak netralan aparatur negara khususnya aparat penegak hukum yang bisa saja dengan mudah digunakan oleh petahana untuk menekan lawan politiknya melalui kriminalisasi kasus hukum yang tidak subtansial atau mencari kesalahan-kesalahan hukum lawan politiknya untuk diserang secara hukum.

Jelas upaya perubahan ini semata-mata demi arah pemerintahan Indonesia yang lebih baik, untuk pembentukan pemerintahan yang efektif dan fokus pada penyelesaian permasalah bangsa dan masyarakat, serta untuk membentuk kewenangan kepala pemerintahan yang efektif dalam mengeluarkan kebijakan dalam pembangunan Indonesia dan juga untuk membentuk aparatur hukum negara yang netral dalam politik.