Sosialisasi Penyaluran PKH dan BPNT di Pangkal Pinang

Sosialisasi Penyaluran PKH dan BPNT di Pangkal Pinang

Presiden RI Joko Widodo berdialog dengan para penerima PKH dan BPNT di Pangkal Pinang, Bangka Belitung (Babel), Kamis (14/3). (Dok. Humas Kemensos)

SHNet, Pangkal Pinang-Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana didampingi Menteri Sosial Agus Gumiwang Karasasmita bertemu dan berdialog dengan 1.200 Penerima Program PKH dan Program BPNT di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung (Babel), Kamis (14/3).

Presiden melakukan dialog dengan para penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), di Auditorium STMIK Atma Luhur, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung, pukul 13.00 WIB.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden mengingatkan agar dana PKH digunakan untuk pendidikan dan gizi anak. Ibu-ibu juga harus bisa mengatur keuangan dengan baik terutama mengelola penggunaan dananya.

“Kalau sudah habis ya tidak apa-apa. Senang saya kalau habis asal digunakan untuk pendidikan anak-anak, membeli makanan bergizi. Jadi betul-betul harus ada perencanaannya. Untuk apa saja anggarannya,” ujarnya.

Diketahui, Bantuan Sosial Tahap I Provinsi Bangka Belitung Tahun 2019 sebesar Rp33.934.130.000 dengan rincian PKH untuk 22.221 keluarga sebesar Rp29.153.750.000 dan BPNT untuk 43.458 keluarga sebesar Rp4.780.380.000.

Sementara Bantuan Sosial Tahap I Kota Pangkal Pinang Tahun 2019 sebesar Rp33.934.130.000 dengan rincian PKH untuk 3.475 keluarga sebesar Rp4.493.325.000 dan BPNT untuk 5.679 keluarga sebesar Rp624.690.000.

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita didampingi oleh Dirjen PFM Andi Z A Dulung berdialog dengan penerima PKH dan BPNT di pangkal Pinang, Bangka Belitung (Babel). (Dok. Humas Kemensos)

Sementara itu, Dirjen Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kementerian Sosial Andi Z A Dulung menyempatkan diri bertemu dengan para pendamping untuk menampung masukan terkait program penanganan fakir miskin baik BPNT, Rastra, Rutilahu dan KUBE.

Kali ini Dirjen PFM, Andi ZA Dulung, di dampingi Direktur PFM Wilayah I, AM. Asnandar bersama Kadis Sosial Provinsi Bangka Belitung serta Kabid PFM Provinsi Bangka Belitung melakukan dialog terkait proses penyaluran selama ini di Pangkalpinang, bersama Korteks dan TKSK diKantor Dinas Sosial Provinsi Bangka Belitung.

Pertemuan ini sekaligus memperkenalkan koperasi yang telah dibentuk dalam upaya penanganan fakir miskin, yaitu KJMIS. Program Kube yang seharusnya dapat berkembang untuk selanjutnya menjadi koperasi tetapi sangat sulit jika dilakukan secara sporadis karena beberapa kendala seperti akses ke notaris. Sehingga dibentuklah sebuah koperasi primer nasional yang dapat dipergunakan sebagai wadah gotong royong meningkatkan kesejahteraan.

“Melalui Koperasi ini menggunakan fitur digital atau Koperasi Digital. Hal ini mendukung gagasan Pemerintah dalam mendorong gerakan Non Tunai”, tambah Dirjen PFM.

Permasalahan tentang salah nama, saldo nol masih menjadi bahasan disetiap pertemuan dengan para pendamping. Disampaikan oleh Dirjen PFM, Beberapa kartu yg sudah dicetak tapi belum sebarkan itu karena kesalahan nama tersebut.

“Tugas pemda dan teman-teman inilah, yg harus melakukan pengecekan terhadap KPM yang hasilnya di sampaikan kepada dinas sosial, itulah pentingnya verivali data untuk meminimkan hal-hal seperti ini,” imbuh Dirjen PFM.

“Informasi ini akan coba terus kami cari solusi nya. Sehingga kedepannya masalah-masalah seperti ini akan berakhir”, ujar Dirjen PFM di akhir pertemuan dengan para Koteks dan TKSK. (*)