Ratusan Siswa Terdampak Bencana, Terancam Tak Ujian

Ratusan Siswa Terdampak Bencana, Terancam Tak Ujian

Sebagian anak-anak yang terdampak banjir bandang di Sentani, Jayapura, Papua, Sabtu (16/3) lalu. Foto dari BNPB. [SHNet/Ist]

SHNet, Jakarta – Bencana alam di sejumlah daerah menyebabkan ratusan siswa terancam tidak dapat mengikuti ujian. Untuk itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Kementerian Agama (Kemenag) segera turun tangan. Komisioner Bidang Pendidikan KPAI Retno Listyarti menyampaikan hal ini di Jakarta, Senin (18/3).

Retno menyebutkan bahwa institusinya telah menerima banyak pengaduan terkait Ujian Nasional (UN) 2019. Sebagaimana diketahui, saat ini hampir seluruh siswa SMA/SMK di seluruh Indonesia sudah melaksanakan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). Pada 25-28 Maret 2019 pelaksanaan UN bagi siswa SMK dan pada 1,2,4 serta 8 April 2019 pelaksanaan UN bagi siswa SMA/MA.

“UN tinggal menghitung hari. Namun, sampai hari ini ada ratusan anak yang sebenarnya sedang terancam tidak bisa mengikuti USBN dan UN Tahun 2019 karena berbagai sebab,” kata Retno.

Ia menjelaskan sejumlah kasus anak-anak yang terancam tidak dapat mengikuti USBN dan UN. Pertama, ada kurang lebih 200-an dari 600 lebih pelajar SD hingga SMA/SMK dari berbagai kampung dan distrik di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, yang terancam tidak bisa mengikuti UN 2019.

Ratusan pelajar asal Nduga tersebut kini berada di tenda-tenda darurat di halaman Gereja Kingmi, Distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya. Para siswa ini berada di Napua karena mengikuti orang tua mereka yang mengungsi.

“Mereka merupakan bagian dari 2.000 lebih pengungsi dari Nduga, imbas dari kekerasan awal Desember 2018,” kata Retno mengingatkan.

Selain itu, ada juga 80-an guru yang juga dari Nduga bersama mereka. Pelajar asal Nduga tersebut menginginkan mengikuti UN di ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Wamena dan tidak ingin ujian di Kenyam, Kabupaten Nduga.

“Sejak peristiwa kekerasan tersebut, anak-anak bersekolah di sekolah darurat,” kata Retno.

Meski pada Februari 2019, Wakil Bupati (Wabup) Nduga Wentius Nimiangge mengklaim kondisi keamanan di beberapa wilayah, khususnya ibu kota kabupaten setempat, sudah berangsur kondusif. Wabub juga mengatakan bahwa roda pemerintahan dan pendidikan mulai berjalan normal. Namun para pengungsi masih takut dan mengkhawtirkan keselamatan keluarganya, terutama anak-anak.

Korban Banjir, Longsor, dan Gempa
KPAI meminta pemerintah memastikan hak anak-anak di wilayah terdampak gempa untuk mengikuti USBN maupun UN meski dengan kondisi darurat atau dalam pemulihan akibat bencana. Anak-anak saat ini berada di berbagai daerah bencana karena banjir/banjir bandang, longsor, gempa dan bencana lain di berbagai daerah di Indonesia. Misalnya, di Lombok Timur dan Lombok Utara (NTB) yang masih terus diguncang gempa dengan magnitudo yang lumayan besar, yaitu 5.2 SR yang terjadi pada Minggu, 17 Maret 2019, pukul 15.07 Wita.

Retno menyebutkan bahwa KPAI berulangkali mengingatkan Kemendikbud dan Kemenag, agar saat USBN maupun UN, materi soalnya harus menyesuaikan atau mempertimbangkan kondisi anak-anak yang terpaksa harus bersekolah di sekolah darurat.

“Karena anak-anak yang berada di sekolah-sekolah darurat umumnya tidak dapat mengikuti proses pembelajaran maksimal dibandingkan dengan siswa yang sekolahnya tidak berada di lokasi bencana,” kata Retno mengingatkan.

Selain itu, pemerintah harus memikirkan cara mengantisipasi agar anak-anak di wilayah Sentani, Papua yang baru saja mengalami bencana banjir bandang tetap bisa mengikuti USBN dan UN yang pelaksanaannya tinggal menghitung hari.

Anak Bermasalah
Retno menyebutkan, ada anak-anak yang memiliki permasalahan tertentu, yang dikeluarkan sekolah tanpa mempertimbangkan hak mereka untuk tetap bisa difasilitasi ujiannya. Misalnya, siswa MAN di Depok, Jawa Barat dan di Padangsidempuan, yang dianggap melakukan perbuatan asusila langsung dikeluarkan, padahal keduanya sudah kelas XII.

“Dua bulan sebelum USBN dan UN dikeluarkan, tanpa diberi solusi menyelesaikan pendidikannya,” kata Retno.

Selain itu, siswa SMA di Jakarta dan di Bogor yang dikeluarkan karena diduga berkelahi dan harus berhadapan dengan hukum. Mereka dikeluarkan meski sudah kelas XII. Lalu, siswa berinisal A dari SMAN di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau yang diduga kuat melakukan kekerasan terhadap kepala sekolahnya di lingkungan sekolah saat sedang USBN, terpaksa harus berhadapan dengan hokum. KPAI berharap pihak kepolisan menindaklanjuti pelaporan setelah UN SMA selesai dilaksanakan pada awal April 2019 sehingga siswa yang bersangkutan tetap bisa mengikuti UN.

“Perbuatan A dipicu oleh tunggakan uang sekolah sebesar Rp740 ribu, tapi waktu itu uang yang ada cuma Rp500 ribu. Lantaran sekolah mewajibkan harus lunas hari itu juga, akhirnya ibunda A mencari pinjaman. Akan tetapi, A yang sudah di dalam kelas untuk ujian, justru disuruh keluar oleh guru bernama Y dengan alasan belum melunasi .tunggakan uang sekolah dan iuran OSIS lunas sampai bulan Juni,” kata Retno.

Ia menyampaikan KPAI mengecam tindakan pihak sekolah yang jelas melanggar hak anak, padahal uang SPP merupakan tanggung jawab orang tua, bukan A. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang mengedepankan nilai moral seharusnya tetap menjamin hak A mengkuti ujian sebagai pemenuhan hak atas pendidikan.

“Yang dilakukan SMAN 2 Rakit Kulim dengan sangat jelas melanggar hak-hak anak. Kasus semacam ini seringkali terjadi di berbagai sekolah di Indonesia, terutama sekolah swasta, tapi ini sekolah negeri milik pemerintah. Pemerintah wajib memenuhi hak atas pendidikan anak-anak di wilayahnya,” kata Retno. (whm/sp)