Pendayagunaan “Data Dikbud Terintegrasi” Dioptimalkan

Pendayagunaan “Data Dikbud Terintegrasi” Dioptimalkan

Mendikbud Muhadjir Effendy saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Lembaga Pendataan Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019, di Jakarta, Rabu (13/3) lalu. [SHNet/Ist]

SHNet, Jakarta – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan terus mendorong optimalisasi pendayagunaan data pendidikan dan kebudayaan agar makin terintegrasi. Tujuannya, untuk mewujudkan tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menekankan hal itu saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Lembaga Pendataan Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019, di Jakarta, Rabu (13/3).

Ia menyampaikan pentingnya data yang akurat bagi pengambilan keputusan dan perancangan kebijakan strategis dalam rangka memajukan pendidikan dan kebudayaan.

“Penting bagi kita melakukan klarifikasi terhadap data-data yang masuk kepada kita. Agar dalam mengambil kebijakan juga tepat, jangan sampai keliru,” ujar Mendikbud.

Mendikbud juga memberikan apresiasi pada kinerja para peserta rakornas yang merupakan pengelola data pendidikan dan kebudayaan dari berbagai wilayah di Indonesia. Para operator yang mengunggah data disebutnya sebagai “akar rumput” yang sangat berjasa. Menurutnya, para pembuat kebijakan tidak dapat berbuat banyak tanpa asupan data yang berkualitas.

“Saya yakin orang yang berkutat dengan data adalah orang yang memiliki idealisme dan dedikasi atau semangat pengabdian yang tinggi,” kata Muhadjir.

Data Berbagai Jalur dan Jenjang Pendidikan
Sekretaris Jenderal (Sesjen) Didik Suhardi mengatakan bahwa Kemendikbud telah memiliki data yang terintegrasi dari berbagai jalur dan jenjang pendidikan. Integrasi data pokok pendidikan dasar dan menengah (dikdasmen) dimulai sejak tahun 2011, kemudian pada tahun 2015 mulai diperkenalkan data pokok pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat (PAUD dan Dikmas)

“Tahun 2019 ini kita sudah bisa menyajikan data secara komplit dan semuanya telah berbasis sistem. Sekarang kita bisa menyajikan data secara ‘real time’,” tutur Sesjen Didik dalam laporannya.

Ia menambahkan, data yang telah dihimpun dan diolah Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) menjadi dasar pengambilan kebijakan sistem zonasi yang bertujuan untuk mempercepat pemerataan akses layanan dan mutu pendidikan nasional.

Sesjen Kemendikbud Didik Suhardi pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Lembaga Pendataan Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019, di Jakarta, Rabu (13/3) lalu. [SHNet/Ist]

Perkuat Ekosistem Pendidikan
Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud tidak hanya melibatkan para pengelola data pokok Dikdasmen, serta data pokok PAUD dan Dikmas dalam rakornas tahun ini. Untuk pertama kalinya, para pengelola data kebudayaan serta pengelola data bahasa dan sastra turut bergabung untuk menyamakan persepsi dalam membangun data pokok pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas.

“Ini sebagai upaya untuk membentuk insan Indonesia yang tidak hanya cerdas akademik, melainkan juga berakhlak mulia,” ujar Kepala PDSPK Kemendikbud, Bastari.

Ia menyatakan bahwa pendayagunaan data yang terintegrasi akan sangat bermanfaat dalam upaya menguatkan ekosistem pendidikan, yang nantinya berujung pada peningkatan mutu pendidikan.
Bastari mencontohkan, sekolah dapat mengetahui dan memanfaatkan berbagai macam potensi sumber-sumber belajar seperti cagar budaya atau museum yang berada di sekitarnya untuk pendidikan karakter. Ataupun, melalui kebijakan zonasi, akan lebih mudah untuk melakukan gotong royong berbagi sumber daya (‘resource sharing’) antarsatuan pendidikan.

Peningkatan kualitas data serta penguatan kerja sama, baik internal maupun eksternal, menjadi tujuan penyelenggaraan rakornas. Tak hanya integrasi antara data pokok pendidikan dan kebudayaan, melainkan rakornas kali ini juga akan membahas upaya integrasi data pokok antarkementerian dan lembaga.

Kepala PDSPK menjelaskan, saat ini Kemendikbud bersama Kementerian Dalam Negeri sedang membahas intens proses integrasi data pokok pendidikan dengan data kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) seiring dengan upaya mewujudkan identitas kependudukan tunggal. (whm/sp)