Papua Barat Sah Sebagai Propinsi Konservasi

Papua Barat Sah Sebagai Propinsi Konservasi

SHNet, MANOKWARI – DPRD Papua Barat mengesahkan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Propinsi Pembangunan Berkelanjutan, yang menjadikan Papua Barat sebagai propinsi konservasi pertama di Indonesia bahkan di dunia, Rabu (21/3).

Propinsi Pembangunan Berkelanjutan  Papua Barat yang disahkan ini menempatkan pembangunan berkelanjutan dan konservasi di garis depan dari setiap kegiatan ekonomi dan pembangunan. Pengesahan itu dilakukan bersama 6 Perdasus lainnya dalam Rapat Paripurna DPRD Propinsi Papua Barat Masa Sidang ke-1 tahun 2019.

Ketua DPRD Propinsi Papua Barat, Pieter Kodjol, mengatakan peraturan daerah khusus tentang pembangunan berkelanjutan adalah untuk memastikan bahwa pembangunan di Papua Barat dilakukan sesuai dengan aturan lingkungan, serta memastikan kesejahteraan untuk masyarakat. Menurut Pieter, pemanfaatan sumberdaya alam yang sesuai aturan bagi orang asli Papua sangat penting, karena eksistensi masyarakat adat dan wilayah adat telah diakui negara.

Aturan ini akan melindungi ekosistem laut dan darat yang diketahui sebagai ekosistem yang paling utuh yang tersisa di Indonesia, selain juga mempromosikan pengembangan mata pencaharian berkelanjutan, dan mengakui hak-hak masyarakat adat. Tahun 2015,  Papua Barat pertama kali menyatakan akan menjadi propinsi konservasi dan merupakan perubahan signifikan dalam bergerak menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Burung Kasuari

“Di tempat-tempat keanekaragaman hayati yang vital seperti Papua Barat, taruhannya tinggi dengan margin kesalahan yang tipis, jadi merekonsiliasi pembangunan dan konservasi adalah sesuatu yang harus kita perbaiki.  Sekarang dunia dapat melihat ke Papua Barat sebagai standar global baru. Peraturan Daerah ini membantu menunjukkan bahwa melindungi ekosistem Bumi akan membuka nilai untuk pembangunan berkelanjutan dan mata pencaharian. Ini adalah cetak biru untuk pembangunan dan konservasi yang bermanfaat bagi semua orang di Bumi ini, “kata Jennifer Morris, Presiden Conservation International.

Kebijakan baru ini akan menyatukan masyarakat, lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan akademisi untuk menentukan jalan menuju pembangunan berkelanjutan. Kebijakan tersebut menetapkan kerangka kerja pemerintah yang mendukung pembangunan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan konservasi keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem bagi manusia, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Bagian penting dari kebijakan baru ini termasuk pemberdayaan orang Papua melalui perlindungan hak-hak sumber daya alam dan penyediaan pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Merupakan rumah bagi 870.000 orang, 80% penduduk Papua bergantung pada alam untuk penghidupan mereka.

Papua Barat yang terletak di Bentang Laut Kepala Burung, adalah salah satu daerah dengan keanekaragaman hayati paling banyak di Bumi, tempat bagi lebih dari 1.800 spesies ikan, habitat bagi 75% karang keras dunia, dan hingga hari ini spesies baru terus ditemukan. Dengan 90% tutupan hutan, maka ekosistem hutan ini merupakan hutan hujan terbesar kedua di dunia, yang sebagian besar masih belum dijelajahi.

Propinsi seluas 120.777 km2 ini juga memiliki hutan bakau terluas di dunia, dan luas lahan gambut yang signifikan. Bakau dan gambut adalah  ekosistem dengan kandungan empat kali jumlah karbon dibandingkan  hutan tropis, dan sangat penting untuk memerangi laju perubahan iklim. (inno jemabut)