Mayoritas KPM Puas pada Program BPNT

Mayoritas KPM Puas pada Program BPNT

Mensos Agus Gumiwang usai paparan hasil survei yang mengungkapkan 96 persen PKM puas terhadap Program BPNT (Ist)

SEBANYAK  96 persen Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan 89 persen pemilik  e-warong menyatakan puas terhadap pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sepanjang 2018.

Demikian hasil riset dan survei yang dilaksanakan MicroSave Consulting Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Sosial RI dan Bill & Melinda Gates Foundation yang dirilis beberapa waktu lalu.

Survei berlangsung pada bulan Oktober hingga Desember 2018 dan mencakup 93 kota dan kabupaten di 25 provinsi. Survei melibatkan 2.398 KPM dan 779 e-warong, serta 30 responden lainnya

Dalam hasil survei itu juga terungkap  Keluarga Penerima Manfaat (KPM)  menyatakan lokasi e-warong dekat dengan rumah KPM dengan waktu tempuh sekitar 10 menit.

Sementara nilai median biaya pangan per rumah tangga KPM per bulan sekitar Rp700 ribu dengan mayoritas empat  hingga lima anggota keluarga dapat memenuhi satu hingga dua minggu atau sekitar 12%-29% kebutuhan pangan keluarga tersebut.

Temuan tersebut dinilai sebagai catatan perbaikan dari pelaksanaan program bantuan sosial pada 2017, karena BPNT telah berhasil memperbaiki ketepatan dalam hal jumlah dan waktu penyaluran bantuan, pengurangan antrian, proses pencairan yang lebih cepat, serta pengurangan secara signifikan masalah teknis yang dihadapi seperti saldo kosong, kerusakan jaringan/sistem.

 

Menanggapi hasil survei ini, Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, tingkat kepuasan KPM dan e-warong yang tinggi tersebut linear dengan data angka kemiskinan BPS yang turun menjadi single digit sekitar 9,82 persen pada Maret 2018 dan 9,66 persen pada September 2018.

Selain itu, terbukti bahwa bansos yang diberikan oleh pemerintah melalui BPNT memberikan peluang usaha bagi pengusaha mikro khususnya wanita (68 persen) sehingga mendorong pertumbuhan e-warong KUBE yang dikelola oleh penerima PKH yang pada akhirnya meningkatkan kemandirian masyarakat kurang mampu.

Temuan tersebut menjadi catatan perbaikan yang signifikan atas pelaksanaan program bantuan sosial pada 2017, karena BPNT berhasil memperbaiki ketepatan dalam hal jumlah dan waktu penyaluran bantuan, pengurangan antrian, proses pencarian yang lebih cepat serta pengurangan secara signifikan masalah teknis yang dihadapi seperti saldo kosong, kerusakan jaringan atau sistem. Hal ini mendorong KPM menyatakan kepuasannya terhadap pelaksanaan BPNT tahun 2918.

“Hasil temuan lain yang tidak kalah penting adalah fakta bahwa BPNT mampu meningkatkan inklusi keuangan terhadap masyarakat miskin terutama wanita. Sekitar 87 persen KPM adalah masyarakat yang baru pertama kali memiliki rekening bank melalui KKS serta fakta bahwa BPNT membantu pengusaha mikro untuk terbiasa dengan pembayaran secara digital sehingga dalam jangka panjang diharapkan hal ini dapat mendorong upaya pemerintah dan Bank Indonesia dalam Gerakan Nasional Non Tunai, meskipun penggunaan transkasi rekening tabungan saat ini masih terbatas,” kata Mensos.

Saat ini jumlah penerima bantuan non tunai ada sekitar 10,25 juta KPM. Jumlah ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah dalam rencana kerja tahun 2018.

“Sesuai dengan rencana kerja tahun 2019, kami akan melakukan perluasan BPNT sebanyak 5,3 juta. Artinya dengan perluasan ini, BPNT akan menyalurkan bant kepaa 15,5 juta KPN di akhir tahun 2019 di seluruh wilayah Indonesia. untuk tahun ini juga kami mengaokasikan anggaran sebanyak 20,1 triliun untuk program ini,” kata Agus.

Country Manager MicroSave Consulting (MSC) Indonesia, Grace Retnowati, dalam rilisnya mengatakan hasil temuan-temuan tersebut diharapkan dapat mendukung pemerintah untuk mengambil langkah-langkah atau kebijakan yang diperlukan dalam upaya perbaikan penyaluran bantuan sosial, terutama terkait dengan sosialisasi program, mekanisme pencairan/distribusi bantuan sosial, keberlanjutan program, dan mitigasi risiko.

Dari hasil temuan riset, misalnya, sekitar 85% KPM memiliki ponsel dan mayoritas di antaranya adalah smartphone. Hal ini tentunya bisa menjadi masukan bagi pemangku kepentingan untuk mempertimbangkan alternatif sistem pembayaran dan transaksi baru yang lebih mudah, murah, dan aman bagi masyarakat miskin sehingga risiko seperti lupa ’PIN’ bisa ditekan.

Di sisi lain, kepemilikan rekening baru oleh penerima BPNT perlu didorong lebih lanjut pemanfaatannya sehingga dapat mendukung pencapaian program pemerintah lainnya seperti meningkatkan inklusi keuangan, meningkatkan kesejateraan masyarakat miskin melalui peluang usaha baru dari kerjasama antara e-warong, bank, serta BULOG.

Selain itu, untuk memastikan sistem audit dan pemantauan yang lebih akurat dan tepat waktu, perlu dipertimbangkan pengembangan platform sistem pembayaran dan pemantauan seluruh program bantuan sosial oleh pemerintah dengan memanfaatkan teknologi sebagai mana dilakukan di negara lain.

”Contohnya, PFMS (Public Financial Management System) di India memanfaatkan gerbang sistem pembayaran nasional untuk menghubungkan secara langsung rekening perbendaharaan negara dan rekening KPM,” kata Grace. (*)