Kabinet Bahas “Peristiwa Purwodadi” Tunggu Laporan Kopkamtib

Kabinet Bahas “Peristiwa Purwodadi” Tunggu Laporan Kopkamtib

Jakarta, 21 Maret 1969 – Pemerintah tidak bisa lain daripada menarik kesimpulan bahwa ada hubungan antara “Peristiwa Puwodadi” dan kegiatan komunis dalam dan luar negeri, demikian Menpen Budiardjo selesai Sidang Kabinet siang yang dipimpin oleh Presiden Soeharto di Guesthouse Istana.

Kesimpulan tersebut diambil setelah pemerintah mendengar laporan tim Kopkamtib yang disampaikan oleh Pangad Jenderal M. Panggabean setelah tim tersebut mengirim fact finding mission ke Purwodadi baru-baru ini.

Menpen Laksda Budiardjo yang didampingi Asisten Intel AD Mayjen Sutopo Yuwono, menegaskan kepada pers bahwa kabinet hari Kamis selain membahas masalah Purwodadi yang hanya memakan waktu lebih kurang setengah jam, juga telah membahas soal Sub-Dewan Ekonomi.

Sebagaimana ditekankan sebelumnya Pak Harto menghendaki agar “Peristiwa Purwodadi” jangan dibesar-besarkan seperti pembunuhan bergelombang dan siksaan. Namun Presiden masih mau menunggu laporan dari Kokamtib.
Dikatakan oleh Menpen sampai ini operasi militer terhadap PKI di Jateng yang merupakan satu-satunya daerah SOB masih belum selesai dan masih akan ada korban yang jatuh dalam operasi militer, demikian Menpen.

Atas pancingan pers apakah dengan kesimpulan pemerintah bahwa peristiwa Purwodadi ada temali dengan kegiatan komunis, dapat dituduhkan bahwa Princen diperalat, Menpen tidak mau memberi komentar. Hanya dikatakan bahwa dalam sidang kabinet hari itu tidak dibicarakan masalah Princen.

Selanjutnya atas pertanyaan pers bagaimana policy pemerintah seterusnya dalam menghadapi penyelesaian peristiwa Purwodadi. Budiardjo menerangkan “Selama PKI memakai garis yang keras, kami juga akan mempertahankan policy yang keras dalam jiwa (in de gecst) Tap XX”.

Ditanya tentang bukti mengenai terseretnya Princen dengan peristiwa Purwodadi, menteri mengatakan bahwa pemerintah baru pada taraf pengumpulan fakta.
Akhirnya mengakhiri keterangannya mengenai “Peristwa Purwodadi” ini, Budiardjo atas pertanyaan membenarkan bahwa kesimpulan yang diambil pemerintah bukanlah atas dasar fakta tetapi hanya berdasarkan “anproach intellgence”.

Pada sidang kabinet hari Kamis antara lain telah dibahas mengenai kenaikan harga kertas koran dari Rp. 50/Kg untuk oplah dibawah 5000 menjadi Rp. 63/Kg serta dan dari Rp. 62/Kg untuk oplah diatas 5000 menjadi Rp. 67/Kg.

Namun pemerintah mempertahankan harga yang sama untuk pusat dan daerah dan tetap pertahankan harga “progresif” sedangkan harga kertas rim dan sheet tetap sama.
Menurut Menpen harga sesugguhnya daripada kertas atas dasar kalkulasi yang sekarang jatuh pada Rp. 84/Kg. Maka itu dengan menggunakan fasilitas kredit AS, pemerintah sesungguhnya memberikan subsidi tak langsung sebesar Rp. 204 juta untuk tahun 1969.

sidang kabinet juga telah memutuskan agar bank swasta nasional dengan syarat tertentu dapat mengurus devisa disamping 3 bank swasta yang sampai kini telah diberi ijin.
Selanjutnya Menpen menjelaskan bahwa dari pihak Rumania telah ada kesediaan pengertian untuk menangguhkan hutang RI pada Rumania. (SH)