FSGI Sayangkan Pemecatan Enam Honorer Tangerang

FSGI Sayangkan Pemecatan Enam Honorer Tangerang

Wasekjen FSGI Satriwan Salim dalam acara Peluncuran dan Bedah Buku "Guru untuk Republik" pada Mei 2017 lalu, di Perpustakaan Labschool Rawamangun, Jakarta. [SHNet/Ist]

SHNet, Jakarta – Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyayangkan pemecatan terhadap enam guru honorer di Tangerang, Banten, beberapa waktu yang lalu. FSGI menyebutkan, pemecatan enam guru honorer tersebut berkaitan dengan dugaan para guru yang bersangkutan memasang foto dengan pose dua jari mendukung calop presiden (capres)/calon wakil presiden (cawapres) 02. Kasus yang ramai pemberitaan di media tersebut menimbulkan kontroversi, khususnya di kalangan guru.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) FSGI Satriwan Salim menyampaikan hal ini, Jumat (22/3), di Jakarta.

“Begitu pula sebelumnya, kasus dukungan para guru yang tergabung dalam Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) di Semarang,” kata Satri.

Ia menjelaskan, kasus di Semarang, para guru yang tergabung dalam AGPAII bersama para siswa yang tergabung dalam Rohis (Rohani Islam) menyatakan dukungan kepada capres/cawapres 01 dan berfoto dengan pose satu jari.

Satri menyampaikan terkait kedua kasus tersebut di atas, organisasinya memberikan sejumlah catatan. Pertama, dalam hal kasus pemecatan enam guru honorer, FSGI menilai tindakan Dinas Pendidikan terlalu tergesa-gesa.

“Terkesan keputusan tersebut berdasarkan sentimen politik belaka. Ini seharusnya dihindari,” kata Satri.

Seharusnya Surat Teguran Lebih Dulu
FSGI berpendapat, semestinya Dinas Pendidikan Banten memberikan Surat Peringatan/Teguran kepada guru-guru tersebut. Selain itu, menurut Satri, keenam guru honorer SMA N 9 Kronjo tersebut hendaknya mendapatkan hak mereka untuk melakukan pembelaan diri.

“Sebab, di antara mereka sudah mengabdi lebih dari 5 tahun. Terlihat sekali posisi para guru honorer ini sangat lemah berhadapan dengan birokrasi daerah,” kata Satri.

Catatan kedua, Dinas Pendidikan semestinya memberikan kesempatan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terlebih dulu untuk mengusut kasus tersebut sesuai Undang-Undang (UU) Pemilihan Umum (Pemilu).

Catatan ketiga, terkait kasus asosiasi profesi guru AGPAII yang menyatakan dukungan terang-terangan kepada capres tertentu, walaupun kejadian tersebut berlangsung pada hari libur, ada dugaan guru-guru yang tergabung dalam organisasi tersebut berstatus Aparat Sipil Negara (ASN).

Selain itu, FSGI mencermati bahwa para siswa Rohis yang ikut dalam kegiatan tersebut adalah mereka yang masih tergolong anak-anak karena berusia di bawah 18 tahun.

“Ini berpotensi melanggar UU Pemilu dan UU Perlindungan Anak,” kata Sekjen FSGI Heru Purnomo.

Guru Agar Tidak Berpolitik Praktis
Heru mengatakan FSGI mendukung Bawaslu untuk menyelidiki kasus ini lebih mendalam. Tujuannya agar para guru dan siswa bisa memberikan klarifikasi kepada Bawaslu. Dengan demikian, tidak terjadi spekulasi-spekulasi politik tertentu.

“Bahkan, langkah tersebut bisa mengantisipasi tersebarnya berita hoaks terkait peristiwa ini,” kata Heru mengingatkan.

Catatan keempat, FSGI konsisten mengimbau guru dan organisasi profesi guru agar tidak berpolitik praktis. Sebab, jika guru berpolitik praktis di sekolah atau lembaga pendidikan apa pun, langkah tersebut pasti akan berdampak terhadap tidak kondusifnya proses pembelajaran di sekolah.

“Apalagi dengan memobilisasi peserta didik. Ini jelas-jelas berpotensi melanggar UU Perlindungan Anak,” tegas Heru mengingatkan.

Catatan kelima, FSGI meminta dan mendukung Bawaslu untuk menindaklanjuti laporan-laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Pemilu.

“Khususnya yang melibatkan guru dan siswa. Tujuannya, agar Pemilu berjalan aman, tertib dan demokratis,” kata kepala SMP Negeri di Jakarta ini penuh harapan. (whm/sp)