FSGI: Pendidikan Belum Menjadi Prioritas Kedua Cawapres

FSGI: Pendidikan Belum Menjadi Prioritas Kedua Cawapres

Ketua Dewan Pengawas FSGI Retno Listyarti [SHNet/Ist]

SHNet, Jakarta – Debat Calon Wakil Presiden (Cawapres) mendapat perhatian penuh Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Organisasi guru ini menilai hingga sesi akhir Debat Calon Wakil Presiden (Cawapres), perkara pendidikan tampaknya belum menjadi prioritas kedua kubu.

“Saya belum menemukan pandangan baru yang membuat saya yakin bahwa pendidikan berkualitas akan terwujud ketika salah satu kubu berkuasa,” Ketua Dewan Pengawas FSGI Retno Listyarti menyampaikan hal ini di Jakarta, sesaat setelah Debat Cawapres usai, Minggu (17/3).

Retno menjelaskan penilaiannya terkait Debat Cawapres sehubungan dengan persoalan Pendidikan. Pertama, soal penggantian sistem Ujian Nasional (UN) dengan Penulusuran Minat dan Bakat. Retno menyebutkan bahwa terkait program menghapus UN sekarang sebenarnya sudah tidak relevan lagi.

Pasalnya, karena saat ini pemerintahan tidak lagi menjadikan UN sebagai parameter untuk menentukan kelulusan siswa. Retno mengingatkan, saat ini kelulusan ditentukan oleh guru dan sekolah sebagaimana perintah dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Penggunaan Sistem Zonasi
Retno mengingatkan bahwa UN juga tidak lagi digunakan untuk seleksi masuk sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Karena proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) telah menggunakan sistem zonasi, bukan nilai UN.

“Makin dekat rumah siswa dengan sekolah maka peluang siswa yang bersangkutan diterima di sekolah tersebut akan makin besar,” kata Retno.

Ia menjelaskan, sistem zonasi mendekatkan anak dengan sekolah secara jarak dan menghilangkan sistem sekolah unggul. Hal ini karena masuk sekolah negeri di Indonesia saat ini sudah menggunakan jarak atau zonasi bukan tinggi atau rendahnya nilai yang dicapai seorang anak.

Retno menjelaskan, UN tetap diperlukan untuk parameter pemetaan kualitas pendidikan secara nasional sebagaimana diperintah UU Sisdiknas. Ketika menjadi parameter pemetaan kualitas pendidikan, semestinya pelaksanaan UN cukup berupa sampel.

“Tidak perlu seluruh anak, seluruh sekolah dan setiap tahun,” ujarnya mengingatkan.

“Link and Match” Pendidikan Menengah
Retno menilai tawaran ‘link and match’ dalam pembelajaran di sekolah sebagai isu yang menarik. Meski ide tersebut bukan gagasan baru karena para siswa selama ini banyak mempelajari hal-hal yang tidak mereka perlukan saat mereka di dunia kerja atau saat mereka melanjutkan ke perguruan tinggi. Untuk itu, menurutnya, perlu ada evaluasi terhadap kurikulum agar disesuaikan dengan tuntutan era revolusi 4.0.

“Berarti pemerintahan ke depan kembali merevisi kurikulum pendidikan nasional, Kurikulum 2013,” kata Retno.

Ia selanjutnya juga menilai kedua kubu sama sekali tidak berbicara dengan gamblang tentang cara meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas guru. Padahal, Retno mengingatkan bahwa guru yang berkualitas akan membuat siswanya berkualitas. Siswa dan guru yang berkualitas akan membuat sekolah tersebut berkualitas. Sekolah-sekolah yang berkualitas akan membuat kualitas pendidikan di suatu daerah juga berkualitas.

“Tidak ada usulan pelatihan-pelatihan guru yang sistemik, masif, dan berkelanjutan. Masih berkutat dengan kesejahteraan guru dan status guru honorer K2,” kata Retno. (whm/sp)