FSGI: Isu Pendidikan untuk Debat Cawapres

FSGI: Isu Pendidikan untuk Debat Cawapres

Wasekjen FSGI Satriwan Salim dalam suatu acara diskusi pendidikan beberapa waktu yang lalu.[SHNet/Ist]

SHNet, Jakarta – Debat Calon Wakil Presiden (Cawapres) pada Minggu, 17 Maret 2019 akan mengangkat topik tentang Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Sosial-Budaya. Terkait ajang tersebut, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) sebagai salah satu organisasi profesi guru, memberikan beberapa catatan kritis dan masukan, khususnya bagi para kandidat untuk mengangkat, membahas, mengelaborasi, dan memberi solusi beberapa masalah pendidikan di Tanah Air yang penting dan mendesak untuk dilaksanakan.

“Agar perdebatan nanti khususnya persoalan pendidikan, tidak hanya menjadi ajang tebar-tebar janji melangit, berisi slogan kosong dan jargon-jargon kampanye belaka, yang tidak menjawab persoalan pendidikan yang mendasar,” kata Wasekjen FSGI Satriwan Salim kepada media, Jumat (15/3).

Satri menyebutkan catatan pertama, FSGI meminta agar para Cawapres fokus kepada alokasi penggunaan anggaran pendidikan. Sebab persoalan utama pendidikan secara nasional di antaranya adalah soal penggunaan anggaran pendidikan.

“APBN anggaran pendidikan sudah mengalokasikan secara konstitusional, sesuai perintah Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945, sebesar 20% APBN. Kewajiban konstitusional tersebut sudah dilaksanakan pemerintah. Bahkan untuk anggaran pendidikan tahun 2019, tercatat sebesar 492,5 triliun untuk pendidikan. Pada 2018 dan 2017 sebesar 444,1 triliun dan 419,8 triliun. Ini adalah angka yang sangat fantastis,” kata Satri.

Menurutnya, angka sebesar itu semestinya mampu mengangkat kualitas pendidikan di Tanah Air; kompetensi guru, kesejahteraan guru, meningkatkan nilai kompetensi siswa dan angka partisipasi sekolah, membuka akses pendidikan seluas-luasnya, membangun sarana-prasarana yang layak dan pemenuhan minimal 8 Standar Nasional Pendidikan. Namun, harapan tersebut menurut FSGI belum kunjung tercapai.

Satriwan mengatakan, FSGI mencatat memang terjadi kenaikan anggaran pendidikan tiap tahunnya. Tetapi persoalan mendasar dunia pendidikan terus terjadi. Seperti rendahnya perolehan nilai siswa nasional yang diukur oleh PISA; rendahnya kompetensi guru (terlihat dari hasil Uji Kompetensi Guru, rata-rata nilai nasional pada 2017 di kisaran angka 60-69, untuk guru di semua jenjang); persoalan guru honorer yang masih muncul, distribusi guru yang masih acak-acakan (masih tersentralisasi di kota-kota); angka partisipasi sekolah dan lainnya,” kata Satriwan.

Persoalan Anggaran Pendidikan
Lebih lanjut, guru sekolah swasta di Jakarta ini meminta agar pasangan kandidat capres/cawapres mampu mengelaborasi persoalan penggunaan anggaran pendidikan ini lebih jernih, memberikan solusi yang tepat sasaran, yang tidak klise atau terkesan populis. Misalnya, bagaimana dan untuk apa semestinya anggaran pendidikan yang besar itu digunakan. Bagaimana cara pengelolaan yang tepat sasaran dan berpengaruh terhadap peningkatan ‘outcome’ pendidikan.

Catatan kedua, FSGI menilai program-program pendidikan (berupa kartu) yang bertujuan membuka akses pendidikan bagi semua adalah sangat tepat. Namun organisasi guru ini berpendapat bahwa yang jauh lebih urgen bagi FSGI adalah peningkatan kompetensi guru serta perlindungan dan kesejahteraan guru. Ketiganya menurut FSGI merupakan pilar utama yang menjadi faktor kunci suksesnya pendidikan Tanah Air.

Ketiga pilar utama tersebut menurut FSGI muaranya adalah pada seorang guru dan mutlak didapatkan para guru, apa pun status keguruannya. Fakta selama ini menunjukkan, persoalan guru di Tanah Air tak lepas dari ketiga hal tersebut. Kompetensi guru masih rendah; perlindungan terhadap guru sangat minim.

“Terbukti banyak kasus kekerasan yang menimpa guru tapi negara seolah absen dalam melindungi guru/tenaga kependidikan, seperti dalam Kasus Baiq Nuril; dan kesejahteraan guru, seperti guru honorer yang masih ratusan ribu jumlahnya, yang tetap mengajar walau digaji sangat tidak manusiawi,” kata Wasekjen FSGI ini.

Perlu Cetak Biru
Oleh karena itu FSGI menilai sudah waktunya negara memiliki ‘blue print’ tentang guru. Mulai dari rekrutmen guru di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), pembenahan kurikulum LPTK, model sertifikasi guru, skema dan model pelatihan guru, sampai pada distribusi guru.

“Negara harus punya cetak biru persoalan guru mulai dari hulu sampai hilir. Rumusan poin-poin mendasar inilah yang diharapkan bisa kita dengar dari jawaban para kandidat dalam Debat Cawapres nanti,” demikian tutur Satriwan yang juga guru lulusan kampus LPTK ini.

Catatan ketiga, bagi FSGI anekdot yang mengatakan “ganti menteri ganti kurikulum” adalah keganjilan pendidikan Indonesia. Pasalnya, kurikulum ditaruh sekadar menjadi bersifat “politis” belaka. Jangan sampai masing-masing kandidat menawarkan solusi pendidikan di Tanah Air, misalnya dengan: Kami akan mengganti kurikulum!

“Bukan FSGI anti terhadap perubahan kurikulum, bahkan kurikulum itu sendiri makna etimologisnya adalah berlari cepat. Tetapi menjadikan pergantian kurikulum secara mendadak itu ibarat sopir bus yang sedang melaju cepat, tiba-tiba menginjak rem. Bayangkan apa yang terjadi,” kata Satriwan.

Sekjen FSGI Heru Purnomo mengemukakan bahwa FSGI mendorong siapa pun yang terpilih sebagai pemimpin RI 2019 nanti, agar memperkuat Kurikulum 2013 yang sudah ada. Selain itu, hal yang perlu dilakukan adalah pelatihan berbobot dan berkelanjutan bagi guru-guru; membuat buku teks pelajaran yang menarik bagi siswa; serta mendisain metode pembelajaran yang menjawab tantangan dan kebutuhan siswa.

“Ini yang lebih dibutuhkan guru saat ini. Bukan dengan ‘genit’ ingin mengganti kurikulum yang baru saja dibangun,” kata Heru

Catatan keempat, kata Heru, bagaimana pemerintah mampu mensinkronkan kebijakan-kebijakan pendidikan pusat dengan daerah. Persoalan anggaran pendidikan yang besar tadi, di antaranya untuk transfer ke daerah. Semestinya daerah-daerah itu mampu mendisain pembangunan pendidikan yang bermutu; meningkatkan angka partisipasi sekolah, meningkatkan angka literasi yang masih rendah, memberikan upah layak bagi guru honorer daerah; dan menurunkan angka putus sekolah.

Tapi agaknya sinkronisasi urusan pendidikan antara pusat dan daerah belum sejalan. Pusat dan daerah-daerah terkesan berjalan sendiri. Harus ada formulasi yang tepat agar sinkoronisasi bisa diwujudkan ke depan. Demikian kata Heru yang saat ini memimpin sebuah sekolah negeri di Jakarta.

Catatan kelima, dalam Debat Cawapres nanti, persoalan menumpuknya lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang tidak diterima dunia industri mesti diberi solusi nyata. FSGI mendorong keberanian para kandidat untuk menawarkan solusi progresif atas persoalan SMK ini.

“Alih-alih SMK mendorong dunia kerja, yang terjadi justru lulusan SMK menambah jumlah pengangguran. Mengapa dunia industri tidak menyerap lulusan SMK, padahal pemerintah sudah getol membangun SMK yang sesuai dengan karakter demografis dan geografis setempat, bahkan yang menjawab kebutuhan industri kreati?,” tanya Heru.

Persoalan Ujian Nasional
Keenam, FSGI menantang para kandidat untuk meniadakan Ujian Nasional (UN), dan menyampaikannya di dalam Debat. FSGI berpandangan keberadaan UN sebenarnya saat ini sudah tak lagi relevan. UN bukan lagi penentu kelulusan siswa. Juga bukan penentu siswa diterima di Perguruan Tinggi (untuk SMA/MA).

Tapi nyatanya, UN masih menjadi momok menakutkan bagi siswa termasuk bagi guru, kepala sekolah, dinas pendidikan dan orang tua. Sebab UN masih menjadi parameter baik atau buruknya pendidikan di sebuah daerah.

“Alhasil, di semester akhir para siswa, guru, orang tua, dinas sibuk menyiapakan UN. Energi sekolah (dan anggaran negara) terkuras untuk menghadapi UN. Tentu, hasil UN ini demi pamor dan prestise sekolah/pejabat dinas daerah. FSGI meminta para kandidat tegas menghapus UN untuk siswa ke depannya. Sebab untuk mengukur kemampuan belajar siswa tidak mesti melalui UN di akhir/ujung tahun,” kata Heru. (whm/sp)