Dana Desa, Sudah Bagus Tapi Belum Selesai

Dana Desa, Sudah Bagus Tapi Belum Selesai

Ist

SHNet – Index Pembangunan Desa (IPD) kini terus membaik. Hal itu berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Desember 2018 lalu saat mempublikasikan pendataan Potensi Desa (Pondes) 2018. IPD adalah index komposit yang menggambarkan tentang tingkat kemajuan dan perkembangan desa dari satu waktu ke waktu.

IPD mengacu pada setidaknya lima aspek, yakni ketersediaan infrastruktur, aksesibilitas dan transportasi, pelayanan public, ketersediaan pelayanan dasar dan penyelenggaraan pemerintahan. Kualitas dan ketersediaan kelima aspek inilah yang menentukan apakah sebuah desa bisa dikategorikan sebagai desa mandiri, desa berkembang atau desa tertinggal. Lima aspek itu pula yang menjadi penentu apakah ia termasuk desa juara dalam kegiatan lomba desa yang diselenggarakan pemerintah pusat belakangan ini.

Saat ini ada 75.436 desa dan 8.444 kelurahan di seluruh Indonesia. Desa-desa itu tersebar di 7.232 kecamatan yang berada di 514 kabupaten/kota. Pada tahun 2014 lalu, Indonesia masih memiliki 19.750 desa tertinggal, 51.516 desa berkembang dan 2.941 desa mandiri dari total 74.207 desa. Namun, dalam empat tahun terakhir, merujuk data DPS tadi, terjadi perkembangan yang sangat berarti, yakni desa tertinggal menyusut menjadi 14.461, desa berkembang bertambah menjadi 55.369 dan desa mandiri meningkat menjadi 5.606.

Perkembangan ini tak lepas dari keberadaan dana desa yang terus ditingkatkan oleh Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Keberadaan dana desa yang diatur dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, terbukti tangguh untuk membangun desa, entah untuk pembanguan dan perbaikan infrastruktur, meningkatkan aksesibilitas dan tiga aspek lain dari lima syarat tadi.

Data BPS juga menujukkan bahwa dari 14.461 desa tertinggal tadi, paling banyak berada di Porpinsi Papua dan Papua Barat serta Kalimantan Utara. Situasi inilah yang sedang menjadi pekerjaan berat bagi Pemerintahan Jokowi, yakni membangun konektivitas yang baik di daerah-daerah itu. Tentu tidak mudah!

Belum Selasai

Presiden Jokowi sendiri mengaku puas dengan pencapaian program dana desa yang sejak tahun 2015 lalu hingga tahun 2018 jumlahnya mencapai Rp 187,6 triliun. Namun, saat bersamaan, masih ada tugas besar untuk dikerjakan ke depannya, terutama pemberdayaan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia (SDM).

“Saya senang infrastruktur di desa-desa itu sudah siap semuanya. Karena itu adalah pondasi dasar pembangunan seluruh wilayah yang ada di Tanah Air. Kepuasan masyarakat terhadap program dana desa di atas 85 persen. Artinya masyarakat merasakan,” kata Presiden Jokowi saat sosialisasi prioritas dana desa 2019 di Surabaya, Jawa Timur, 2 Februari 2019.

Dengan dana sebesar itu, menurut Presiden Jokowi dalam debat calon presiden 17 Februari 2019 lalu, telah berhasil membangun dan memperbaiki jalan desa sepanjang 191.000 km dan 58.000 irigasi desa.

Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, bulan Oktober 2018 menunjukkan ada 6.932 unit pasar desa dan 14.770 unit kegiatan BUMDes telah dibangun untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat karena adanya dana desa. Selain juga ada 4.711unit tambatan perahu, 3.026 unit embung, 39.351 unit irigasi dan 11.399 unit sarana olahraga. Juga telah dibangun 179 unit penahan tanah, 942.927 unit air bersih, 178.034 unit MCK dan 8.028 unit polindes, 48.694 unit paud, 24.005.604 meter drainase, 18.477 unit posyandu dan 37.662 unit sumur.

Bagi Presiden Jokowi, keberadaan dana desa adalah untuk membangun pondasi bagi kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Namun, ia juga mengatakan  kalau ke depan penggunaan dana desa sakan sedikit bergeser. Jika sebelumnya konsentrasi dana desa lebih banyak untuk pembangunan infrastruktur, ia berharap ke depannya sudah menuju ke pengembangan potensi ekonomi desa. Karena itu, semua desa perlu melakukan inovasi desa, menggali potensi ekonomi yang bisa dikembangkan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, kepada para kepala desa di berbagai kesempatan mengemukakan agar penggunaan dana desa oleh desa sejalan dan searah dengan kebijakan pemerintah pusat. “Agar kepala desa secara optimal mampu merencanakan program desa, menyusun laporan pembangunan, dan keuangan desa. Serta mampu melaksanakan program desa yang oleh Presiden Jokowi sangat perhatian sekali,” kata Tjahjo Kumolo kepada para ribuan kepala desa di Malang, Jawa Timur beberapa waktu lalu.

Diapresiasi

Dampak positif keberadaan dana desa saat ini diakui oleh sejumlah kepala daerah. Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, pada 9 Maret 2019 lalu mengemukakan, dukungan Presiden Jokowi terhadap keberadaan dana desa sangat membantu daerah. Keberadaan dana itu memudahkan daerah untuk konsentrasikan pembangunan ke sector lain karena di desa sudah terkover dengan dana desa.

Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, mengatakan ekonomi kreatif daerah kini jadi lebih cepat maju dan berkembang karena dukungan Presiden Jokowi untuk membangun desa. “Kepala daerah dengan cara konvensional enggak akan sukses. Ekonomi kreatif adalah kunci. Presiden Jokowi adalah yang pertama menggerakkan ekonomi kreatif. Presiden sudah beri semua tools, tinggal kepala daerah mau sambut atau tidak,” kata Azwar Anas.

Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Widiartono mengatakan komitmen Presiden Jokowi untuk membangun desa saat ini sangat nyata. Hal itu terlihat dari terus bertambahnya dana desa, laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang dipermudah. Sekarang, katanya, desa lebih leluasa mempercantik desa karena dana desa sedapat mungkin tidak kembali ke kota.

“Ini dana riil yang diterima desa yang kemudian dampaknya desa sudah menggeliat menuju kemajuan yang sesungguhnya. Baru di era Presiden Jokowi desa bisa mempercantik dirinya dengan pembangunan infrastruktur, ekonomi dan lain sebagainya,” kata Widiartono, 7 Januari 2019 lalu. (inno jemabut)