BPNT Dukung Program Keuangan Inklusif

BPNT Dukung Program Keuangan Inklusif

Penyaluran PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). (Dok. Kemensos RI)

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendukung program keuangan inklusif dengan sistem non tunai. Program ini terbukti mampu menurunkan angka kemiskinan dan mengecilkan ketimpangan (gini ratio) di Indonesia.

Dirjen Penanganan Fakir Miskin Andi Z A Dulung mengatakan, data BPS pada November 2018, angka kemiskinan secara nasional berada satu digit yakni 9,6%.

Menurutnya, konsep penanganan fakir miskin dilakukan dengan model graduasi. Konsep ini dimulai dengan pemenuhan kebutuhan dasar terlebih dahulu seperti kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan dan tempat tinggal setelah itu diintervensi dengan stimulus pemberdayaan.

Sekarang ini terdapat 15 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). “Kedepan kita akan menitikberatkan pada program-program pemberdayaan,” tegas Dirjen PFM.

Terkait dengan BPNT, beberapa hari yang lalu, Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pada Juli 2019 semua penerima rastra ditransformasikan ke BPNT, Meski demikian, ada beberapa daerah di Indonesia belum terakses teknologi.

Dirjen PFM menjelaskan, saat ini masih terdapat 295 kabupaten yang menggunakan sistem bansos rastra, sehingga pemerintah mentargetkan seluruh daerah sudah transformasi ke BPNT, dalam rangka mendukung program keuangan inklusif dengan sistem non tunai.

Bagi daerah-daerah yang belum terakses teknologi atau daerah yang tidak ada signal, maka akan dibuat pusat pelayanan di daerah tersebut, Pusat layanan dilengkapi dengan VSAT seperti BTS untuk menyambung ke satelit.

Ada juga model EDC offline yang dikembangkan oleh Himpunan Bank Negara (HIMBARA). Tidak ada mekanisme khusus terkait transformasi bansos rastra ke BPNT.

Selama di daerah tersebut ada e-warong atau agen bank, maka para penerima bansos BPNT bisa membeli beras dan telur di warong atau agen HIMBARA. Para penerima Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Sedangkan penerima rastra akan dibuatkan KKS baru.

Kementerian Sosial juga membangun dan mengembangkan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) sebanyak 150 Kab/Kota serta Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di 300 desa/kelurahan.

SLRT juga membantu dalam upaya up-dating data kemiskinan melalui penyediaan pre-list data kemiskinan yang saat ini program aplikasinya sedang disinergikan dengan SIK-NG. Hal ini akan memberikan kemudahan dalam memperbaharui data kemiskinan di pusat dan daerah. (*)