BERBENAH SISTEM PEMILU

BERBENAH SISTEM PEMILU

Hasyibulloh Mulyawan

Oleh: Hasyibulloh Mulyawan. S.IP, M.Sos., peneliti politik Lembaga Ethical  Politics

SHNet – Pemilu merupakan salah satu instrument utama dalam demokrasi. Pemilu sendiri memiliki arti penting dalam hak warga negara untuk dapat memilih siapa yang akan menjadi pemimpin dalam sebuah negara yang menganut sistem tersebut. Sehingga pemilu akan memberikan dampak yang besar dalam menentukan arah kemajuan suatu bangsa lewat budaya demokrasi yang dibangunya melalui pemilu.

Akan tetapi apabila sistem pemilu dalam sebuah negara tidak diatur secara baik maka akan berdampak pada terbentuknya budaya negatif dalam politik demokrasi tersebut, khususnya dampak tersebut akan banyak dilakukan oleh para pejabat negara yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu yang dilakukan setiap lima tahun sekali. Hal ini yang seharusnya mulai dilihat dan dikaji oleh para akademisi dan juga praktisi yang memang konsen dalam pembangunan sistem demokrasi khususnya sistem pemilu.

Budaya Pemilu Negatif

Semestinya kita harus mulai belajar dari perjalanan pemilu langsung yang demokratis yang telah berlangsung sejak tumbangnya rezim orde baru tepatnya pasca reformasi politik 1998 yang dilakukan oleh mahasiswa. Nyatanya kita harus kembali melihat secara holistik celah sistem yang masih kurang baik dalam membangun sebuah sistem politik pemilu yang baik.

Pastinya kita akan bertanya dimana celah sistem pemilu yang kurang baik tersebut? apakah itu akan memberikan dampak negatif pada pemilu berikutnya? bahkan pada pembentukan budaya politik demokrasi masyarakat Indonesia pada masa yang akan datang?. pertanyaan tersebut semestinya secara bersama-sama harus kita bahas dan kita dalami untuk menjadi sebuah wacana perbaikan sistem pemilu untuk mencegah penyelewengan wewenangan, kurang tepatnya mendapatkan pemipin serta korupsi oleh pejabat negara yang diamanahkan masyarakat dalam pesta demokrasi baik itu  pemilihan Presiden maupun dalam pemilihan Gubernur, Walikota dan juga Bupati.

Sebelum itu semua nantinya akan sama-sama kita bahas untuk menjadi wacana perbaikan sistem pemilu, tentunya kita harus melihat celah apa saja yang akan membentuk budaya pemilu yang negatif. Budaya pemilu yang negatif seyogyanya bukan hadir begitu saja akan tetapi budaya tersebut timbul karena kurang cermatnya dalam melihat celah sistem pemilu yang membentuk budaya tersebut. Dimana masa jabatan Presiden, Gubernur, Walikota dan Bupati yang dapat menjabat dua priode juga menjadi permasalahan yang belum diperhitungkan oleh para pembuat kebijakan sistem pemilu pasca reformasi 1998.

Celah dua priode untuk menjabat ini pada giliranya akan menjadi sebuah permasalahan baru dalam budaya politik demokrasi kita, khususnya ketika Presiden, Gubernur, Walikota dan juga Bupati akan maju dalam pemilihan umum berikutnya dan mereka merupakan incumbent yang memiliki wewenang untuk menggerakan sumber daya yang ada dalam jabatan politiknya. Inilah yang akan menjadi sebuah permasalah besar yang harus  kita semua selesaikan bagaimana konflik kepentingan sebagai pejabat negara dan sebagai peserta yang berkontestasi tidak memanfaatkan kewenangan tersebut untuk menggerakan dan bahkan mendulang suara serta mencari modal politik dalam kontestasi tersebut yang menyebabkan banyaknya Bupati/Walikota serta Gubernur tersandung kasus korupsi dan berujung di jeruji besi KPK.

Selain itu juga dalam sistem pemilu kita pun belum mampu banyak menciptakan pemimpin yang tepat dan memang layak untuk mengelola negara dengan sebaik-baiknya, baik itu Presiden, Gubernur, Walikota, dan juga Bupati. Dengan sistem politik yang hari ini tidak dapat menguji logika politik calon Presiden dan calon Kepala Daerah secara mmpuni apakah mereka memiliki kapasitas dalam menentukan kebijakan yang tepat atau melakukan pengelolaan negara? Atau hanya mengikuti pilihan masyarakat yang terombang-ambing dengan citra yang dibangun oleh calon-calon pemimpin tersebut.

Pemperbaiki Budaya Pemilu Negatif

Supaya memperbaiki dan mencegah budaya pemilu negatif tersebut akan tertular pada generasi mendatang khususnya menjelang perubahan besar dalam perubahan kepemimpinan pada pemilu 2024 yang akan datang, maka seharusnya kita harus dengan cepat sama-sama dapat berbenah untuk menciptakan sistem pemilu yang lebih baik lagi untuk mencegah korupsi, penyalahgunaan wewenang dan juga terpilihnya pemimpin yang kurang tepat,

Pertama-tama pembatasan masa jabatan Presiden dan Kepala Daerah harus menjadi konsen utamana yaitu dengan membatasi masa jabatan Presiden dan Kepala Daerah hanya satu Priode namun dengan menambahkan dua tahun masa jabatan menjadi tujuh (7) tahun masa jabatan Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota. Upaya ini untuk mencegah Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota ketika maju dalam kontestasi berikutnya untuk mendapatkan priode kedua jabatannya yang akan berusaha memenangkan pemilu dengan menggunakan sumberdaya yang dimilikinya, sehingga roda pemerintahan tidak lagi berjalan efektif dan juga mereka mampu menekan penyelenggara pemilu ataupun aparatur negara untuk mendulang dan mememenangkan mereka dalam pemilu.

Selain itu juga pembatasan dua priode masa jabatan ini juga untuk mencegah timbulnya korupsi karena penyalahgunaan wewenang kepala negara dan kepala daerah untuk menggunakan anggaran negara untuk kepentingan kampanye dalam pemilu. Berikutnya untuk mencegah agar kita tidak mendapatkan pemimpin yang salah atau tidak mempu melakukan tata kelola pemerintahan dengan baik untuk mengelola negara maka harus diaturnya mekanisme yang tepat bagaimana logika politik calon kepala negara dan kepala pemerintahan di ujikan melalui forum-forum akademis dan juga diskusi-diskusi dikampus-kampus sehingga Calon pemimpin yang dipilih melalui mekanisme pemilu merupakan pemimpin yang mempuni dalam melakukan tata kelola negara demi kepentingan seluruh warga Negara Indonesia.