Presiden Jelaskan Kekuatan Sospol OTB Yang Merupakan Bahaya Laten

Presiden Jelaskan Kekuatan Sospol OTB Yang Merupakan Bahaya Laten

Jakarta, 20 Februari 1974 – Presiden Soeharto menjelaskan bahwa ancaman bahaya laten bagi bangsa Indonesia tidak hanya sisa kekuatan G30S/PKI tetapi juga kekuatan sosial politik lainnya yang dalam mengembangkan atau melaksanakan keinginannya menempuh jalan yang inkonstitusionil.

Menteri Penerangan Mashuri mengatakan hal itu sebagai inti pokok yang disampaikan Kepala Negara kepada menteri dalam sebuah pertemuan yang mendahului Sidang Dewan Stabilisasi Ekonomi hari Selasa.

Dalam sidang telah diundang hadir menteri lainnya yang tidak menjadi anggota dari Dewan Stabilisasi Ekonomi maupun Dewan Stabilisasi Politik dan Keamanan Nasional.
Mashuri mengatakan menteri tersebut telah diundang untuk mendengarkan penjelasan tentang latar belakang peristiwa 15 dan 16 Januari yang bulan lalu langsung dari Presiden Soeharto dan Menhankam/Pangab Jenderal TNI Panggabean.

Dengan penjelasan itu, kata Mashuri diharapkan menteri tersebut tahu duduk letaknya persoalan dan dalam menangggapi masalah serta mengambil langkah dibidang masing-masing dapat menggunakan satu bahasa.

Ditanya tentang kekuatan sosial politik tersebut secara terperinci Mashuri menunjuk kepada keterangan Kepala Negara ketika bertemu dengan tiga kekuatan sosial politik bulan Januari yang bulan lalu.
Atas pertanyaan lain Mashuri katakan kekuatan bergerak dengan cara OTB (Organisasi Tanpa Bentuk).

Penyelesaian tahanan
Sidang juga menurut Mashuri telah membicarakan masalah penyelesaian tahanan akibat peristiwa 15 dan 16 Januari yang lalu. Mashuri menegaskan bahwa baik cara mengambil, menahan dan cara menangkap serta perlakuan terhadap mereka tetap berlandaskan hukum yang berlaku. Ini perlu ditegaskan sebab dalam masyarakat seolah-olah ada gambaran penahaan itu tidak berlandaskan hukum yang ada kata Mashuri.

Ia selanjutnya menunjuk pada keterangan Menteri Kehakiman hari Senin yang mengatakan bahwa kewenangan Presiden itu dengan Tap X/MPR, UU 5/1969 dan proses pidana yang berlaku acara “Dus ketentuan hukum acara yang berlaku diperlukan kepada mereka, jadi saya rasa ini perlu jelaskan karena ada suatu gambaran, lebih-lebih dari luar negeri, seolah-olah pemerintah Indonesia ini main kayu saja”.

Mashuri tidak menjawab pertanyaan sekitar jumlah tahanan sekarang hanya mengatakan “justru yang dilepas lebih banyak dari yang ditahan”. (SH)