Pengaturan Kembali Hutang RI – Yugoslavia Disepakati

Pengaturan Kembali Hutang RI – Yugoslavia Disepakati

Jakarta, 16 Februari 1974 – Pengaturan kembali pembayaran hutang Indonesia sekitar US$ 130 juta kepada Yugoslavia telah disepakati hari Jum’at di Jakarta. Berdasarkan ketentuan persetujuan Paris yang mengatur pembayaran kembali hutang Indonesia pada berbagai negara Barat.

Dengan tercapainya persetujuan itu, Indonesia dan Yugoslavia menyatakan keinginan untuk lebih meningkatkan hubungan ekonomi kedua negara.
Indonesia sudah mengajukan keinginan membeli pupuk dari Yugoslavia 1,5 juta ton berikut semen 1,5 juta ton dan besi beton.
Pihak Yugoslavia sebaliknya berharap akan membeli karet, minyak bumi, kayu, kopi dan rempah-rempah dari Indonesia.

Hutang jangka pendek
Termasuk dalam persetujuan itu hutang jangka pendek yang diberikan perusahaan Yugoslavia kepada Indonesia US$ 15 juta. Ini menjadi penyebab mengapa persetujuan itu lambat disepakati. Semula Yugoslavia mengharapkan agar hutang jangka pendek tersebut tidak dimasukkan dalam pengaturan kembali hutang.

Hutang yang dibuat sebelum 1965 sekitar US$ 100 juta, selebihnya dibuat antara 1965 – 1968. Bantuan negara itu digunakan untuk membangun elektrifikasi di Pulau Jawa, sumber ketenagaan di Palembang dan Ujung Pandang, pabrik “rood rollers” di Surabaya dan perbaikan dan pembangunan galangan Kapin.

Persetujuan itu ditandatangani oleh Dirjen HELN Deplu, Dr. Arifin BS dan Menteri Muda Keuangan Federasi Yugoslavia, Ketua Delegasi, Josip Lovrenovlo. (SH)