Pemda Agar Perhatikan Standardisasi Penyelenggara PAUD

Pemda Agar Perhatikan Standardisasi Penyelenggara PAUD

Mendikbud Muhadjir Effendy dalam salah satu kegiatan pada Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 di Sulawesi Selatan, Sabtu (16/2) lalu. [SHNet/Ist]

SHNet, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Didik Suhardi mengatakan pemerintah daerah (pemda) perlu memperhatikan standardisasi lembaga-lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di daerah masing-masing. Tujuannya, agar semua lembaga penyelenggara memiliki kualitas yang sama dan bagus.

Didik menyampaikan hal tersebut saat berdialog dengan para Bunda PAUD Se-Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam rangka Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019, di Baruga Karaeng Pattingalloang, Rumah Jabatan Gubernur, Sabtu (16/2) lalu.

Didik mengatakan bahwa Kemendikbud memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulsel atas kemajuan penyelenggaraan PAUD di daerah tersebut. Ia menjelaskan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD, Pasal 1, menyebutkan standar PAUD adalah kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penguatan Pendidikan Karakter
Didik berharap penyelenggara pendidikan PAUD mengedepankan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

“PPK ditekankan pada penyenggaraan PAUD, bukan baca, tulis, dan hitung atau calistung. Begitu juga saat mau masuk Sekolah Dasar, tidak boleh ada tes calistung,” pesan Didik.

Penyelenggaraan PAUD untuk tidak mengedepankan calistung tersebut pun didukung Bunda PAUD Provinsi Sulsel, Liestiaty F Nurdin. Ia membenarkan bahwa anak-anak usia dini jangan dituntut untuk harus bisa membaca, menulis, dan berhitung.

“Mohon Ibu-ibu juga jangan mengharuskan anak-anak yang mau masuk SD bisa membaca, karena di TK seharusnya anak belajar mengenal huruf saja,” pesan Liestiaty kepada para Bunda PAUD Se-Sulsel.

Ia juga memberikan masukan kepada Kemendikbud agar membuat regulasi tentang anak yang akan masuk Sekolah Dasar sebaiknya wajib tamat Taman Kanak-kanak (TK).

“Saya berharap Pak Sekjen agar anak-anak tidak dimasukkan ke SD sebelum tamat TK, karena di TK diajarkan bagaimana motoriknya, cara saling menyayangi sesama teman, dan bagaimana saling berbagi,” kata Liestiaty.

Pada kesempatan tersebut, Kemendikbud memberikan bantuan Alat Permainan Edukatif (APE) yang secara simbolis diberikan kepada Bunda PAUD Kabupaten Gowa, Bunda PAUD Kabupaten Jeneponto, dan Bunda PAUD Kabupaten Maros.

Pejabat yang menghadiri acara tersebut antara lain adalah Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Supriano; Inspektur Jenderal Kemendikbud Muchlis R Luddin; dan para pejabat eselon dua di lingkungan Kemendikbud.

Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan 2019
Sementara itu, sebanyak sekitar 35 ribu orang memadati acara Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) Kemendikbud menyampaikan bahwa acara Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan 2019 di kawasan ini merupakan hasil kerja sama institusinya dengan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

BKLM menyebutkan acara yang diselenggarakan di Alun-alun Citra Mas tersebut dipadati lebih dari 35 ribu peserta yang terdiri dari siswa, guru, orang tua, dan masyarakat di Kabupaten tersebut. Acara dikemas dengan kegiatan jalan sehat dan pameran pendidikan dan kebudayaan, serta diikuti lebih dari 35 sekolah, mulai dari jenjang Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

“Hari ini merupakan hari yang berbahagia untuk Kabupaten Pangkep, karena bertepatan dengan acara Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan juga Hari Jadi Kabupaten Pangkep,” kata Didik.

Pada kesempatan itu, Didik memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Pangkep yang menurutnya telah berkomitmen memajukan pendidikan di daerah tersebut.

Mendikbud Muhadjir Effendy dalam salah satu kegiatan pada Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 di Sulawesi Selatan, Sabtu (16/2) lalu. [SHNet/Ist]

“Pangkep telah mengalokasikan APBD-nya untuk kebutuhan pendidikan khususnya memberikan beasiswa kepada warganya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi,” tutur Didik.

Ia mendorong pemerintah Kabupaten Pangkep untuk lebih mendukung kemajuan pendidikan di daerah tersebut. Ia mengharapkan seluruh anak di daerah Pangkep dapat bersekolah, dan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) bisa dilaksanakan di seluruh sekolah di Kabupaten Pangkep.

“Sekolah yang belum memiliki fasilitas komputer dapat menggunakan komputer di sekolah yang mempunyai komputer. Komunikasi dengan dinas pendidikan dan antarsekolah harus terus dilakukan,” kata Didik. (whm/sp)