Mensos Kukuhkan 250 Sahabat Peduli ODHA dan Perkuat Peran LKSA

Mensos Kukuhkan 250 Sahabat Peduli ODHA dan Perkuat Peran LKSA

Penyebaran tertinggi HIV/AIDS berada pada kelompok usia produktif yang seharusnya jadi subjek dan penggerak pembangunan

ist

SHNet, BEKASI – Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita merekrut dan mengukuhkan 250 sahabat peduli ODHA di Jawa Barat. Pada tahun 2019 ini, Kementerian Sosial menargetkan akan mengukuhkan 1000 sahabat peduli Orang Dengan HIV AIDS (ODHA) pada tiga provinsi.

Mensos berharap, melalui Sahabat Peduli ODHA, masyarakat dapat memahami, sekaligus menghindari penyebaran virus HIV-AIDS. “Sekalgus agar masyarakat juga dapat menjadi sahabat mereka yang telah terdampak untuk bangkit bersama menatap masa depan yang lebh cerah,” kata Mensos, dalam kegiatan Pengukuhan 250 Sahabat Peduli ODHA, di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (19/02/2019).

Sebelumnya, Kementerian Sosial sudah mengukuhan 250 Sahabat Peduli ODHA, di Provinsi Sumatera Utara. Selain mengukuhkan Sahabat Peduli ODHA, Mensos juga memberikan sambutan pada kegiatan pembukaan Rapat Koordinasi dalam rangka penguatan Lembaga Perlindungan Anak (LPA)/Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).

Dalam sambutannya Mensos menyatakan, angka pengidap HIV-AIDS di Indonesia masih tergolong tinggi. Mengutip data Kementerian Kesehatan, Mensos menyatakan, sampai tahun 2018, tercatat sebanyak 314.143 kasus HIV dan 111.973 kasus AIDS.

“Penyebaran tertinggi pada kelompok umur 20 – 49 tahun. Kondisi ini tentu saja sangat mengkhawatirkan karena populasi tertinggi justru ditemukan pada usia produktif yang seharusnya jadi subyek dan penggerak pembangunan,” kata Mensos.

Kondisi tertular HIV-AIDS, kata Mensos, sangat berpengaruh pada berbagai aspek fisik dan psikologis, yang kemudian bisa menjadi masalah sosial ketika terjadi diskriminasi. “Oleh karena itu penanganan HIV-AIDS haruslah komprehensif,” kata Mensos.

Dalam kaitan itu, Kementerian Sosial telah mengambil langkah-langkah antisipatif yang tepat dan terencana, salah satunya, sejak tahun 2017-2018 Kementerian Sosial telah mengukuhkan 2000 Sahabat Peduli ODHA dan tahun 2019 ini kembali mengukuhkan 1000 Sahabat Peduli ODHA.

“Mereka yang dikukuhkan diharapkan dapat menjadi pioneer, agen-agen di masyarakat yang memberikan pemahaman yang tepat dan benar tentang HIV-AIDS,” kata Mensos.

Di samping hal tersebut Kementerian Sosial juga menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi sosial bagi mereka yang terdampak HIV melalui Balai dan Loka Rehabilitasi Sosial Orang dengan HIV.

Saat ini Kementerian Sosial telah memiliki 3 Balai dan Loka, yaitu; Balai Rehabilitasi Sosial Orang Dengan HIV Wasana Bahagia Ternate, untuk penanganan wilayah timur, Balai Rehabilitasi Sosial Orang Dengan HIV Bahagia Medan, untuk penanganan wilayah Sumatera dan Kalimantan, serta Loka Rehabilitasi Sosial Orang Dengan HIV Kahuripan Sukabumi dengan wilayah kerja Pulau Jawa, NTB, dan Bali.

“Perlu kita ketahui, Indonesia adalah negara pertama di dunia yang memiliki lembaga rehabilitasi milik pemerintah, meski angka HIV-AIDS di Indonesia bukan tertinggi di dunia,” kata Mensos. Hal ini bisa arti bahwa pemerintah memiliki perhatian serius terhadap pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS.

Mensos menyatakan, penanggulangan HIV-AIDS hendaknya dibarengi dengan pemahaman bahwa masalah ini sudah menjadi masalah yang mendesak dan perlu segera ditangani.

“Upaya penanggulangan ini harus memperhatikan nilai-nilai agama dan budaya serta diarahkan untuk mempertahankan dan memperkokoh ketahanan dan kesejahteraan keluarga,” kata Mensos Semua upaya, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, perlu mendapat dukungan aktif dari berbagai komponen.

Mensos juga berharap, dengan kegiatan ini mampu membangun jejaring antara pemerintah dan masyarakat khususnya generasi muda guna menanggulangi permasalahan HIV-AIDS sehingga berkurangnya penderita HIV-AIDS baru dan meningkatnya kualitas hidup ODHA.

Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Edi Suharto menyatakan, berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan tentang Penanganan Orang Dengan HIV AIDS (ODHA) Bidang Rehabilitasi Sosial menjadi tanggung jawab pusat dalam hal ini Kementerian Sosial.

“Implementasi dari UU tersebut, Kemensos melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang telah melakukan berbagai langkah kebijakan inovatif,” kata Edi.

Dengan kebijakan ini, diharapkan menjadi upaya dan tindakan besar dalam proses penanganan ODHA di seluruh Indonesia. Langkah-langkah yang sudah dilaksanakan tersebut meliputi : Mendirikan 3 Balai Rehabilitasi Sosial yang secara khusus melakukan layanan rehabilitasi sosial bagi ODHA, menyusun Permensos RI tentang standar nasional rehabilitasi sosial ODHA dan Membangun kerjasama dengan 87 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

“Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memperkenalkan dan menginformasikan berbagai pengetahuan serta memberikan wawasan dan pemahaman tentang pengetahuan dasar dalam penanggulangan HIV/AIDS,” kata Edi.

Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang HIV-AIDS secara komprehensif bagi usia remaja, khususnya usia 15–24 tahun. “Untuk itulah perlu sosialisasi tentang penanggulangan HIV-AIDS yang benar kepada masyarakat,” kata Edi lagi.

Salah satu caranya dengan menyebarluaskan informasi tersebut melalui lingkungan sekitar tentang Pencegahan HIV-AIDS. “Harapan saya semoga para peserta dapat lebih memahami dan mengerti tentang pengetahuan penanggulangan HIV-AIDS,” kata Edi.

Rakor LKSA
Di bagian lain, Mensos menyatakan, masih banyak anak Indonesia yang hidup dalam beragam situasi yang membuat kualitas tumbuh kembang, bahkan kelangsungan hidupnya terancam. “Bahkan, pada banyak kasus kondisi ini terjadi sejak anak tersebut dalam kandungan,” kata Mensos.

Kondisi terkini menunjukkan, adanya kecenderungan semakin kompleksnya permasalahan anak di Indonesia yang pada gilirannya pada meningkatkan kebutuhan akan pelayanan rehabilitasi sosial. “Hal ini tentu memerlukan penanganan secara terkoordinasi, terpadu dan terarah antar berbagai pemangku kepentingan,” kata Mensos.

Saat ini Kemensos memiliki 7 Balai Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, tersebar di Provinsi DKI Jakarta,, Jawa Tengah, Jambi, Riau, NTB, Makassar dan NTT serta 1 Loka Rehabilitasi Sosial di Provinsi Aceh yang melaksanakan proses rehabilitasi sosial lanjut. Selain Balai/Loka Rehabilitasi Sosial milik Kementerian Sosial, terdapat juga 88 Panti Rehabilitasi Sosial Anak milik Pemerintah Daerah yang berfokus pada pemberian pelayanan dasar serta 6.105 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) panti milik masyarakat, sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial anak.

LKSA melaksanakan proses rehabilitasi sosial baik didalam lembaga maupun diluar lembaga dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada termasuk mengoptimalkan fungsi Satuan Bhakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) sebagai pendamping program pelaksanaan rehabilitasi sosial anak di LKSA, melakukan respon kasus dan pendampingan khusus.

Mensos juga mengingatkan, adanya pergeseran paradigma pengasuhan dari pengasuhan berbasis lembaga ke berbasis keluarga. Hal ini mengakibatkan perkembangan peran LKSA juga bergeser, menjadi tempat pengasuhan alternative.

Menurut Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA), kedudukan LKSA memperkuat pengasuhan berbasis keluarga sebagai basis pengasuhan utama. Pangasuhan berbasis keluarga bisa dilakukan oleh kerabat, orangtua pengganti dan orangtua angkat,” kata Mensos.

Mensos menyambut baik penyelenggaraan Rapat Koordinasi LKSA ini, salah satunya karena pembangunan perlindungan anak merupakan pembangunan yang bersifat lintas bidang.

“Maka isu dan tantangan perlindungan anak harus dijawab dengan membuat perencanaan terpadu dan membangun sinergitas dengan seluruh pemangku kepentingan,” kata Mensos.

Ini artinya, langkah-langkah nyata tersebut seyogyanya harus melalui perencanaan yang terpadu untuk membangun sinergitas di berbagai sektor terkait. (**)