Kominfo Blokir 2.334 Konten Negatif dalam Aplikasi Live Chat

Kominfo Blokir 2.334 Konten Negatif dalam Aplikasi Live Chat

Ist

SHNet, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan dan melakukan pemblokiran 2334 konten negatif dalam 11 aplikasi live chat selama tahun 2018. Kesebelas aplikasi itu terdiri dari Bigo, BIGO LIVE, Cheez, Go Live, GOGO LIVE, KWAI GO, Live Me, Nonolive, Smule, TikTok, dan Vigo.

Berdasarkan pantauan Direktorat Pengendalian Konten Internet Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, aplikasi terbanyak yang diblokir kontennya adalah aplikasi Smule, yakni sebanyak 613 konten. Pemblokiran dilakukan karena pakaian yang digunakan menunjukkan kevulgaran.

Sementara pada urutan kedua, konten terbanyak yang diblokir pada aplikasi TikTok yakni 591 konten. Pertimbangan pemblokiran karena pakaian yang digunakan tampak vulgar (293 konten); isu yang mengganggu  dalam bentuk Tatto (227 konten) serta menunjukkan konten merokok, minuman keras dan obat obatan terlarang (48 konten). Selebihnya karena aksi, bahasa, erotis dan memuat anak di bawah umur.

Pada urutan ketiga, konten yang banyak diblokir dalam aplikasi KWAI GO sebantak 424 konten. Kebanyakan konten menunjukkan aksi yang tidak layak atau vulgar (172 konten), pakaian yang vulgar (103 konten), aksi yang membahayakan (79 konten). Selebihnya karena konten yang menampilkan erotisme, merokok, minuman keras, penyiksaan mahluk hidup.

Hasil pantauan konten negatif ditemukenali ada di aplikasi Vigo (225 konten), Go LIve (197 konten), Nanolibe (124 konten), Bigo (89 konten), BIGO LIve (32 konten), GOGO LIVE (20 konten), Live Me (13 konten) dan Cheez (6 konten).

Berdasarkan kategori konten terbanyak ditemukan konten yang tidak layak atau vulgar dari penggunaan pakaian sebanyak 1653 konten. Selanjutnya konten yang mengganggu berupa Tatto (227 konten) dan konten aksi vulgar (97 konten).

Pelaporan itu diterima Kementerian Kominfo melalui @aduankonten dan website aduankonten.id serta sudah ditindaklanjuti dengan tindakan pemblokiran oleh Kementerian Kominfo dengan penapisan mencakup IP filtering, hosting, URL dan aplikasi, serta bekerja sama dengan pihak-pihak pengelola layanan atau aplikasi.

Sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat 12 kelompok konten yang dikategorikan sebagai konten negatif.  Kategori konten negatif itu antara lain: pornografi/pornografi anak; perjudian; pemerasan; penipuan; kekerasan/kekerasan anak; fitnah/pencemaran nama baik; pelanggaran kekayaan intelektual; produk dengan aturan khusus; provokasi sara; berita bohong; terorisme/radikalisme; serta informasi/dokumen elektronik melanggar undang-undang lainnya.  (ij/pr)

 

 

Program Kotaku Tahun 2018 Menjangkau 18 Kelurahan di Kota Bogor

SHNet, JAKARTA – Program Padat Karya Tunai (PKT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2019 terus dilanjutkan di seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Jawa Barat.

Melalui Program PKT, Kementerian PUPR membangun infrastruktur kerakyatan seperti pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi kecil, penataan kawasan kumuh, penyediaan akses air minum dan sanitasi, serta hunian layak terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Salah satu PKT di Kementerian PUPR adalah Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang dilaksanakan secara sinergi antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Cipta Karya, Pemerintah Daerah dan Kelompok Masyarakat untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan. Terlebih saat ini diperkirakan 54% penduduk Indonesia tinggal di Perkotaan dan diperkirakan akan terus meningkat.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan program kotaku merupakan wujud kolaborasi antara Kementerian PUPR mendorong dan memberdayakan Pemerintah Daerah terkait dan partisipasi masyarakat.

“Kalau Pemerintah Daerah tidak bergerak dan masyarakat tidak terlibat aktif, maka program tidak akan berjalan. Bahkan kawasan yang sudah ditata akan kembali kumuh,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Dalam kurun waktu empat tahun (2015-2018, Pemerintah telah berhasil menangani 13.556 Ha kawasan kumuh perkotaan. Tahun 2019 akan kembali ditangani kawasan kumuh perkotaan seluas 2.564 Ha dengan anggaran Rp. 318,3 miliar.

Pada tahun 2018, program Kotaku dilaksanakan di 18 Kelurahan dengan total anggaran Rp 10 miliar diantaranya di Kedung Jaya, Menteng Bogor, Pasirjaya, Gunung Batu, Sempur, Paledang, Gunung Batu, Batu Tulis, Mulyaharaja, Cibuluh, dan Sukasari.

Melalui Program KotaKU tahun 2018, menghasilkan drainase total sepanjang 5.678 meter,  jalan aspal hotmix sepanjang 363 meter, jalan paving blok sepanjang 1.252 meter, jalan lingkungan beton sepanjang 2.557 meter dan penyediaan 21 unit gerobak sampah. Sebagai program pemberdayaan masyarakat, keterlibatan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sangat penting bagi kesuksesan program ini. Bahkan masyarakat juga secara swadaya turut mendanai pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar di daerahnya.

Sebagai contoh di RT 01/011, Kelurahan Gunung Batu, dana program KotaKu sebesar Rp 75,5 juta digunakan untuk pembangunan drainase U-Ditch sepanjang 111 meter dengan dana swadaya masyarakat sebesar Rp 6 juta. Program penataan kawasan kumuh perkotaan melalui KotaKu bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan komitmen Indonesia melaksanakan Sustainable Development Goals (SDGs). (ij)