Tanpa Klarifikasi, Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani Bangga Memfitnah Kemendagri di Hadapan...

Tanpa Klarifikasi, Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani Bangga Memfitnah Kemendagri di Hadapan Presiden

SHNet, Jakarta –  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Kapuspen Kemendagri Bahtiar Baharuddin menegaskan Mendagri Tjahjo Kumolo dan pejabat di lingkungan Kemendagri tidak pernah mengeluarkan kebijakan larangan untuk rapat di hotel.  Berita yang menyebutkan hal Itu adalah berita hoax (bohong) dan telah mendiskreditkan institusi  Kemendagri.

“Mendagri atau pejabat di lingkungan Kemendagri tidak pernah membuat larangan rapat-rapat aparatur di hotel-hotel,” kata Kapuspen Kemendagri di Jakarta, Rabu (13/2).

Hal ini disampaikan terkait pernyataan Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani yang menuding Mendagri Tjahjo Kumolo mengeluarkan larangan bagi pejabat Kementerian untuk menyelenggarakan rapat di hotel-hotel. Pernyataan Hariyadi ini disampaikan dalam acara gala diner HUT PHRI, Senin (11/2) yang dihadiri Presiden Jokowi. Padahal, Mendagri menegaskan tidak pernah membuat pernyataan seperti itu.

Bahtiar  menambahkan,  bahkan seringkali rapat-rapat Kemendagri  dilaksanakan di hotel-hotel, baik di Jakarta dan sekitarnya maupun di daerah-daerah karena melibatkan banyak peserta dan keterbatasan ruang rapat.

Ia mencontohkan, kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kehumasan dan Hukum yang dilaksanakan di Hotel Bidakara Jakarta pada hari senin tanggal 11 Februari 2019. Selain itu, pada Selasa 12 Februari 2019, berlangsung Rapat Koordinasi jajaran Kesbangpol di Hotel Clarion Jalan Pettarani Makasar Sulawesi Selatan.

Bahtiar menyatakan bahwa Mendagri hendak atau ingin melakukan larangan bagi aparatur  untuk rapat-rapat di hotel adalah informasi yang menyesatkan.  Pihak yang menginformasikan hal tersebut tidak pernah melakukan konfirmasi kepada Kemendagri.

Kapuspen Kemendagri mengatakan, tanpa klarifikasi Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani bangga memfitnah Kemendagri di hadapan Presiden.

“Pihak yang menyampaikan informasi tersebut telah menyebarkan berita bohong dan fitnah kepada lembaga Kemendagri. Dan yang bersangkutan tidak pernah melakukan konfirmasi,” kata Bahtiar.

Kapuspen Kemendagri menjelaskan, Mendagri hanya memberikan arahan kepada staf internal kemendagri agar menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), khususnya terkait pelayanan konsultasi evaluasi rancangan perda APBD sebagai respons atas kasus yang terjadi Hotel Borobudur Jakarta beberapa waktu yang lalu.

“ Aparat pemerintah daerah yang datang ke Jakarta yang mau konsultasi ke Kemendagri silakan menginap di hotel-hotel, tetapi pelayanan konsultasi khususnya konsultasi evaluasi rancangan perda APBD agar tetap dilaksanakan di kantor Kemendagri,” ujar Kapuspen.

Bahtiar kemudian mengutip pernyataan Mendagri Tjahjo Kumolo yang mengingatkan pentingnya untuk  memperhatikan soal evaluasi rancangan perda APBD  sebagai  hal yang sensitif maka dilakukan terbuka di kantor dan hal tersebut dalam pengawasan KPK.  Jadi arahan kepada aparat internal kemendagri untuk menyusun SOP semata-mata untuk mencegah staf Kemendagri terhindar dari hal-hal yang dapat menimbulkan permasalahan hukum.

“ Jadi, sama sekali tidak ada  larangan rapat-rapat di hotel. Kami sangat keberatan dengan penyebaran informasi yang tidak benar tersebut dan itu adalah  fitnah, berita bohong (hoax),” kata  Bahtiar.

Ia menambahkan, setiap kebijakan yang hendak dikeluarkan Kemendagri yang berkaitan dengan kepentingan publik selalu di komunikasikan dengan kementerian dan lembaga terkait. Dan kami taat asas-asas penyusunan regulasi yang baik.

“SOP proses penyusunan regulasi selalu ada forum antar kementeriandan  lembaga untuk sinkronisasi  harmonisasi kebijakan sebelum diterbitkan. Untuk diketahui Mendagri Tjahjo Kumolo sangat memahami dan  taat asas bahwa setiap hal hendak menyusun kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan pihak ketiga atau terkait kepentingan masyarakat dan pemerintahan daerah selalu dikonsultasikan dan dilaporkan kepada Bapak Presiden RI dan Wakil Presiden RI,” ujar Bahtiar. (Victor)