Kemenristekdikti Sosialisasikan Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2018

Kemenristekdikti Sosialisasikan Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2018

Sosialisasi Permenristekdikti Nomor 55/2018 tentang Pembinaan Ideologi Bangsa dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. (Dok. Humas Kemenristekdikti)

SHNet, Jakarta-Dalam rangka meningkatkan pemahaman akan ideologi bangsa serta mencegah radikalisme dan intoleransi berkembang di perguruan tinggi, Pemerintah RI qq Kemenristekdikti menyusun Permenristekdikti Nomor 55/2018 tentang Pembinaan Ideologi Bangsa dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.

“Peraturan Menteri ini ada untuk menjembatani wawasan kebangsaan dan bela negara melalui unit kegiatan mahasiswa,” ungkap Menristekdikti Mohamad Nasir pada acara Silaturahmi, Jalan Sehat, dan Dialog Interaktif Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2018, bersama keluarga Cipayung, Selasa (5/2), Auditorium Lantai 2 Gedung D Kemenristekdikti.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi membahas tentang UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) yang dibentuk dan dibina oleh pimpinan perguruan tinggi.
Anggota UKM PIB ini berasal dari organisasi mahasiswa intra kampus dan organisasi mahasiswa ekstra kampus yang mahasiswanya kuliah di kampus tersebut.

Menteri Nasir tetap menegaskan bahwa partai politik tetap tidak boleh menyelenggarakan aktivitas di perguruan tinggi.

Adapun fokus dari Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2018 adalah untuk mendorong Pimpinan Perguruan Tinggi, membuka UKM yang kegiatannya adalah untuk pembinaan 4 Pilar Kebangsaan (Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika).

“Kalau partai politik memang saya larang beraktivitas di kampus, karena kampus bukan tempat politisasi bagi suatu golongan politik tertentu.
Saya pikir mahasiswa/i yang punya potensi besar untuk membangun negeri ini, nach, kalau urusan kebangsaannya saja masih bermasalah, ini akan jadi problem bagi mereka untuk membangun negara dimasa yang akan datang,” ungkapnya.

Menteri Nasir juga menjelaskan bahwa Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2018 tidak mengatur atau mendorong organisasi ekstra kampus untuk membuka cabang atau komisariat di dalam perguruan tingginya, melainkan mengajak mahasiswa/i anggota organisasi ekstra kampus, untuk berpartisipasi dengan UKM yang akan dibina oleh Pimpinan Perguruan Tinggi (PT)-nya.

“Apakah nanti semua komisariat dibuka di kampus? Tidak. Yang kami dorong adalah UKM Pembinaan Ideologi Bangsa, yang dibentuk oleh Pimpinan PT dengan keanggotaannya dari mahasiswa/i yang tergabung dalam organisasi ekstra (kampus). Perwakilan satu per satu dari mereka, seperti dari HMI, PMII, GMKI, GMNI, PMKRI, Hikmahbudhi, KMHDI maupun organisasi mahasiswa lainnya, dapat bergabung untuk menyuarakan pemikiran-pemikiran mereka ,” ungkap Menristekdikti. (Stevani Elisabeth)