Kawasan Timur Diperlakukan Tidak Adil

Kawasan Timur Diperlakukan Tidak Adil

Diskusi Mengenai Ketidakadilan Pembangunan

JAKARTA-Kawasan Timur Indonesia diperlakukan tidak adil sejak kemerdekaan Indonesia. Artinya, sekitar 73 tahun, Kawasan ini mengalami ketidakadilan. Kawasan ini tertinggal puluhan tahun disbanding Kawasan barat. Ini sangat ironis, karena Kawasan ini memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah.

Hal itu terungkap dalam diskusi “Rabu Biru” di Media Center Prabowo-Sandi di Jakarta, Rabu (6/2). Narasumber dalam diskusi Keadilan Pembangunan Maluku dan Papua, Amir Hamzah Marasabessy, Hendry Apituley, Thomas Matulessy, dan Roy Simbiak.

Amir Hamzah mengatakan, data membuktikan kawasan ini memang ditinggalkan, karena lima provinsi, yakni Papua, Papua Barat, NTT, Maluku dan Maluku Utara hanya bergantian urutan kemiskinan sesuai data statistik.

“Untuk bisa sama dengan pembangunan kawasan barat, maka harus dihentikan selama 75 tahun. Itu agar Kawasan timur bisa mengejar, kalau tidak maka perlu solusi nyata,’ jelas Amir Hamzah.

Dia menegaskan, Maluku misalnya sangat kaya dengan ikan, tetapi hasil ikan itu tidak pernah membawa perubahan di Maluku, karena semua dibawa keluar.  Berapa sen dolar saja dari setiap kilogram ikan yang diangkut dari Maluku diberikan ke Maluku, maka itu sudah lebih dari cukup untuk Maluku sejahtera, tapi itu tidak dilakukan.

Sementara itu, Hendry Apituley mengatakan, sebagai orang yang hidup di Maluku sangat merasaka perlakuan tidak adil yang dialami Maluku. Ada banyak janji dari satu pemerintahan ke pemerintahan lain, tetapi itu tidak pernah terlaksana. Maluku ini ibarat tikus mati di lumbung, karena kekayaan yang ada tidak memberikan kesejahteraan, justru miskin di atas kekayaannya.

“Sebenarnya, kami itu bosan dengan janji-janji, sehingga tidak mau lagi percaya dengan janji yang nantinya tidak dilaksanakan juga. Kami sudah pengalaman. Jujur saja, kami marah dengan perlakuan tidak adil,” katanya.

Apituley mengatakan, sebenarnya demokrasi hanya ad di Jawa, karena memang penduduknya yang paling banyak. Jadi, apapun hasil pemilu di Maluku tidak akan menentukan apapun. “Tidak ada pengaruhnya suara dari sana. Jadi, untuk apa juga memilih,” tegasnya.

Thomas Matulessy mengatakan, sebenarnya dengan kekayaan yang melimpah rakyat tidak harus miskin, karena banyak negara bisa mengatur sehingga memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Misalnya, Negara Bagian Alaska di Amerika.

Menurutnya, pemasukan dari penyewaan lahan, pajak, royalty dan pertambanggan itu, ada bagian Alaska yang menjadi pemasukan permanen, yang dibagi 75 persen untuk pemerintah dan 25 untuk rakyat.

Dana 25 persen itu tidak melalui pemerintah, tetapi langsung diberikan kepada rekening warga negara. Menurutnya, metode Alaska ini, bukan hanya bisa diterapkan di Maluku, tetapi juga bisa diterapkan di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Roy Simbiak menyoroti pendekatan pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi persoalan Papua. Menurut Roy, pemerintah harus menghentikan pendekatan keamanan di Papua. Karena dengan jumlah pendidikan sekitar tiga juta, tetapi memiliki dua Kodam dan pemerintah terus-menerus mengirim pasukan dan apparat kepolisian di sana.

“Kalau pemerintah tidak mengubah pendekatan, misalnya, dengan cara dialog, maka lama kelamaan orang Papua akan semakin terpinggirkan di tanahnya sendiri, akan miskin di atas kekayaannya,” tegas Roy.(dt)