Jangan Sampai Pegawai Kementerian Koperasi Tidak Paham Berkoperasi!

Jangan Sampai Pegawai Kementerian Koperasi Tidak Paham Berkoperasi!

Meliadi Sembiring

SHNet, BANDUNG – Kementerian Koperasi dan UKM melakukan program pelatihan koperasi di lingkungan internalnya. Hal itu dimaksudkan agar pegawai di kementerian tersebut lebih paham tentang perkoperasin yang merupakan tugas dan tanggung jawab utamanya.

Hal yang dilatih antara lain menyangkut badan hukum, detail dari prinsip-prinsip berkoperasi hingga pengertian tentang koperasi hingga jelas dan terukur. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Meliadi Sembiring, mengatakan pelatih tersebut sangat penting bagi pegawai di kementeriannya.

“Dari situ, kita bisa membedakan mana yang koperasi dan mana yang bukan koperasi. Saya jadi teringat jaman dulu ketika masih ada yang dinamakan Balai Latihan Koperasi atau Balatkop. Aneka bentuk pelatihan selalu kita ikuti,” kata Meliadi saat membuka Pelatihan Akuntansi dan Pengawasan Koperasi di Lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM, di Lembang, Bandung, Senin (11/2).

Ikut hadir dalam kegiatan itu, Rektor Institut Koperasi Indonesia (Ikopin), Burhanuddin Abdullah, Direktur Pusat Inkubator Bisnis Ikopin, Indra Fahmi, dan Kepala Biro Umum Kemenkop dan UKM Hardiyanto. Pelatihan berlangsung selama lima hari. “Kalau hasilnya sama saja, saya sarankan ke depan pelatihan perkoperasian seperti ini tidak perlu diselenggarakan lagi. Untuk apa? Jadi, saya tegaskan harus ada bedanya antara yang ikut pelatihan ini dengan yang tidak ikut,” tegas Meliadi.

Ia mengatakan, usai pelatihan harus ada ujian bagi peserta, dilakukan perbandingan dengan yang tidak ikut pelatihan. “Harus dituntut untuk terus berbenah diri selaku pembina. Karena, di sisi lain, kita juga menuntut koperasi untuk menjadi lebih moderen, lebih terbuka, bisa menjadi besar, dan sebagainya. Itu tuntutan kita,” tambahnya.

Situasi kini memang cukup ironis, yakni kementeriannya menuntut banyak kepada koperasi, sementara sebagai pegawai kementerian selaku pembina tidak tahu apa-apa dalam praktek. “Kita mengatakan koperasi harus menjadi koperasi yang baik. Kita harus paham dan tahu bagaimana bentuk koperasi yang baik itu. Kita harus tahu apa itu koperasi bodong. Kita harus tahu bedanya yang bodong dengan yang tidak bodong itu apa,” katanya.

Nah, guna mengawasi koperasi dengan baik, Meliadi menekankan bahwa aparat pembinanya harus terus diisi dengan pengetahuan tentang tata cara berkoperasi yang baik dan benar. Apalagi akuntansi sudah menjadi kebutuhan bagi koperasi dalam menjalankan setiap usahanya. “Karena itu, sebagai pembina kita harus tahu dan paham sistem akuntansi seperti apa yang dibutuhkan koperasi, supaya tidak dikibuli oleh pelaku koperasi,” tegasnya.

Sementara itu, Burhanuddin Abdullah, mengatakan pelatihan seperti ini merupakan pendidikan yang sangat penting. Ia sangat berharap pelatihan tersebut akan ada kelanjutannya. “Nanti mestinya ada sertifikasi dari para pengawas koperasi supaya bisa jelas. Standar kompetensi juga terukur,” kata Burhanuddin.

Menurutnya, koperasi harus mencoba untuk ikut dalam arus perbaikan teknologi. Dengan begitu, koperasi akan lebih dimudahkan untuk diperbesar, efisiensi akan meningkat, dan keuntungan juga akan makin baik. Ia berpandangan, koperasi mempunyai masa depan yang sangat baik di Indonesia.

“Koperasi mempunyai masa depan yang cerah. Karena di masa depan itu tanpa kolaborasi tanpa komunikasi, tidak bisa kita menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa kita,” katanya. (inno jemabut/ali)