2,5 Juta Hektare Perhutanan Sosial Dikelola Rakyat

2,5 Juta Hektare Perhutanan Sosial Dikelola Rakyat

Presiden Joko Widodo yang didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo berbincang dengan Menteri LHK, Siti Nurbaya.

CIANJUR-Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengelolaan Perhutanan Sosial seluas 13.900 hektare untuk 8.900 Kepala Keluarga (KK), di Wana Wisata Pokland Haurwangi yang berlokasi di Desa Haurwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat,  Jumat (8/2). Selama dua tahun terakhir, pemerintah telah memberikan SK Pengelolaan Perhutanan Sosial seluas 2,5 juta hektare.

Presiden Joko Widodo didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Mensesneg Pratikno, Menteri BUMN Rini Soemarno, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Plt. Bupati Cianjur Herman Suherman.

Presiden Jokowi mengemukakan, dulu-dulu, lahan-lahan ini banyak dibagikan kepada yang gede-gede. Namun, sekarang pemerintah memberikan kepada rakyat dalam bentuk surat keputusan seperti ini.

“Ini untuk 35 tahun. Tapi status hukumnya jelas. Bapak-Ibu pegang ini bisa mengelola 35 tahun,” tegas Presiden Jokowi.

Setelah diberikan SK Pengelolalan, Presiden mempersilakan kepada warga untuk produksinya. Mau dipakai untuk menanam kopi, cengkeh, buah-buahan, pala, durian silakan. Ia meyakini dengan hak pengelolaan 35 tahun sudah lebih dari cukup lahan tersebut untuk produksi.

Menurut Presiden, pemberian SK Pengelolaan Perhutanan Sosial sudah dilakukan pemerintah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. “Itu sudah 2,53 juta hektare selama 2 tahun. Selama 2 tahun sudah 2,5 juta hektare,” ujar Presiden seraya menambahkan, target pemerintah memang tidak kecil.

Pemerintah, lanjut Presiden, menargetkan akan memberikan SK Pengelolaan Perhutanan Sosial hingga seluas 12,7 juta hektare. Selain itu, tanah tersebut tidak akan diberikan kepada yang gede-gede seperti masa lalu, ketika ada yang diberi sampai 200 ribu hektare, ada yang 300 ribu hektare. Sementara rakyat mau mengelola 1 hektare saja sulit.

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi mengingatkan kepada pemegang hak kelola hutan yang luasnya gede-gede, kalau tidak produktif, tidak dipakai, akan diambil lagi dan akan diberikan nanti kepada rakyat.

Dalam acara ini, Presiden juga memanggil perwakilan petani untuk maju dan berdialog. Presiden menanyakan beberapa hal diantaranya  apa yang ditanam, luas lahan, dan hasil panen yang didapat.

Dalam laporannya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, menyampaikan penyerahan SK Perhutanan Sosial dilakukan sejak 2016, yang dimulai di Kalimantan pada Desember 2016.

“Realisasi distribusi pemberian akses kelola kepada masyarakat sampai dengan 31 Januari 2019 mencapai 2.531.277,13 Ha, atau sebanyak 5.454 Unit SK bagi 601.892 KK diseluruh Indonesia,” jelas Menko Darmin.

Sebelum acara penyerahan SK Perhutanan Sosial, telah diserahkan bantuan peralatan produktif kelompok tani dari CSR Bank BUMN, dan penyerahan bibit produktif buah-buahan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya.(sp)