Tiga Bulan Rencana Aksi Percepat Pemulihan Pariwisata Selat Sunda

Tiga Bulan Rencana Aksi Percepat Pemulihan Pariwisata Selat Sunda

Pra-Rakor Strategi Pemulihan Sektor Pariwisata Pasca Tsunami Selat Sunda yang berlangsung di Hotel Red Top Jakarta, Rabu (9/1). (Dok. Humas Kemenpar)

SHNet, Jakarta- Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bersama instansi terkait dan stakeholder pariwisata menyiapkan sejumlah rencana aksi untuk mempercepat pemulihan (recovery) sektor pariwisata di sekitar Banten dan Lampung Selatan yang terkena musibah tsunami Selat Sunda pada 22 Desember 2018 yang lalu.

Rencana aksi akan difokuskan untuk pemulihan sumber daya manusia (SDM) dan Kelembagaan kepariwisataan, strategi promosi destinasi pariwisata yang tidak terkena dampak, serta pemulihan destinasi pariwisata yang terdampak. Diproyeksikan aksi pemulihan akan berlangsung dalam tiga bulan (11 Januari-12 April 2019) kemudian dilanjutkan dengan program normalisasi pada 9 bulan (12 April hingga 31 Desember 2019) ke depan.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kemenpar Guntur Sakti mengatakan, masing-masing deputi di Kemenpar telah menyiapkan rencana aksi pemulihan dan akan dikoodinasikan dengan berkoordinasi instansi terkait dan pelaku bisnis pariwisata. “Rencana aksi ini akan dikoordinasikan dalam Rakor Strategi Pemulihan Sektor Pariwisata Pasca Tsunami Selat Sunda di Hotel Marbella Anyer pada Jumat (11/1) dan dibuka oleh Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya,” kata Guntur Sakti sebagai moderator dalam diskusi Pra-Rakor Strategi Pemulihan Sektor Pariwisata Pasca Tsunami Selat Sunda yang berlangsung di Hotel Red Top Jakarta, Rabu (9/1).

Guntur yang juga sebagai Ketua Tim Crisis Center menjelaskan, semua rencana aksi untuk mempercepat recovery pariwisata pasca tsunami Selat Sunda akan dibahas dan dikordinasikan bersama-sama dengan Pemda Banten dan Lampung serta instansi terkait lainnya, termasuk usulan dari industri pariwisata di kedua wilayah yang terkena dampak.

“Di antara rencana aksi pemulihan tersebut perlu ada relaksasi bagi industri pariwisata. Menpar Arief Yahya telah mengusulkan kepada Otoritas Jasa Keuanangan (OJK) dan pihak terkait untuk memberi relaksasi di bidang keuangan termasuk cicilan ke bank. Ini sebagai salah satu aksi yang juga dilakukan di Bali dan Lombok ketika terkena musibah bencana gempa beberapa waktu lalu,” kata Guntur.

Sementara itu, Deputi Komisioner OJK Bidang Industri Keuangan dan Non Bank (IKNB) II, M Ichsanuddin menjelaskan, OJK tengah mempertimbangkan kebijakan keringanan bagi para debitur terdampak bencana Tsunami Selat Sunda.

“Kemungkinan ada relaksasi. Kalau di perusahaan pembiayaan tempat kami biasanya relaksasi itu di antaranya untuk angsuran jangan ada denda dulu yang berlangsung 3 hingga 24 bulan,” ujarnya.

Dia mengatakan kebijakan pemberian perlakuan khusus tersebut sebelumnya telah diterapkan terhadap kredit dan pembiayaan syariah perbankan, debitur, atau proyek yang berada di lokasi bencana alam gempa di Palu, Sulteng.

OJK telah berkoordinasi dengan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) untuk melakukan pendataan terdapat perusahaan pembiayaan yang terkena dampak bencana tsunami Selat Sunda. Menurut data APPI per 28 Desember 2018 ada sebanyak 15.222 debitur dengan potensi kerugian sebesar Rp 707,86 miliar atau sebesar 23,81% dari total piutang pembiayaan di wilayah Kabupaten Serang, Pandeglang, Lampung Selatan, Tenggamus dan Pesawaran. “Pada umumnya kerugian itu pada aset kendaraan,”ujarnya.

Dia menjelaskan, musibah tsunami Selat Sunda di Banten mempunyai potensi klaim asuransi sebesar Rp 15,9 triliun, namun seberapa besar yang dapat direalisasikan masih dikaji oleh OJK. “Pengalaman selama ini dari 10 daerah terkena bencana di Tanah Air, klaim aruansi terbesar terjadi di Padang mencapai 78,3% (Rp 1,4 triliun terealisasi Rp 1,2 triliun) dan Aceh sebesar 77% (dari Rp 950 miliar terealiasi Rp 746 miliar),” ujarnya. (Stevani Elisabeth)