Tidak Lapor Soal Kependudukan Diancam Dengan Pidana Kurungan

Kepala KUP DKI Jaya

Tidak Lapor Soal Kependudukan Diancam Dengan Pidana Kurungan

Jakarta, 11 Januari 1975 – Pemerintah DKI Jakarta mengharapkan kesadaran masyarakat akan kewajiban sebagai penduduk warga kota untuk melaporkan/mendaftarkan setiap mutasi/perubahan seperti penambahan jiwa atau kematian dalam keluarganya.

Hal ini dikemukakan oleh Kepala Kantor Urusan Penduduk (KUP) DKI Jakarta Drs. Sutan Bachtiar pada wawancara dengan TVRI Jum’at malam dalam rangka program penggantian KTP gaya baru DKI Jakarta secara bertahap mulai 15 Januari nanti.
Setiap mutasi yang terjadi harus dilaporkan dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah tentang kependudukan yaitu selambat-lambatnya 14 hari setelah terjadinya mutasi (kelahiran, kematian, pindah, datang).

Setiap pendatang baru/penduduk baru yang bermaksud menetap di Jakarta harus memenuhi persyaratan dan prosedur pendatang baru yang telah ditentukan dalam pelaksanaan ketentuan Jakarta sebagai kota tertutup.
Penduduk yang melanggar peraturan daerah tentang kependudukan dapat diancam dengan pidana kurungan atau denda.

Penggantian ini sesuai dengan Peraturan Daerah no. 6 tahun 1974 tentang “kewajiban penduduk untuk memegang KTP” yang diubah bentul dan modelnya.
Perunahan ini karena bentuk dan kwalitas tekhnis KTP yang berlaku selama ini dirasakan masih mengandung kekurangan dan kelemahan tekhnis yang dapat mengurangi kemantapan penggunaan KTP tersebut sebagai bukti identitas seseorang.

Perubahan juga untuk kepentingan sistem informasi serta singkronisasi administrasi kependudukan.

Administrasi
Sutan Bachtiar menerangkan, penyempurnaan administrasi kependudukan diarahkan untuk peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan penyederhanaan administrasi penduduk yang menyangkut beberapa instansi antara laini Kantor Urusan Penduduk, Kantor Sensus dan Statistik, Kantor Catatan Sipil, Dinas Kesehatan Kota, Dinas Pemakaman serta Sub Direktorat Pemilihan Umum dan instansi lain yang berhubungan langsung dengan masalah kependudukan.

Ketentuan baru dalam Peraturan Daerah ini berorientasi kepada kebutuhan data dan informasi statistik bagi berbagai instansi yang disebutk tadi sehingg dapat diciptakan kesatuan bahasa dan memudahkan proses pengolahan data penduduk dengan komputer sehingga tercipta pula suatu sistem pendataan, pengolahan dan penerbitan informasi kependudukan secara lebih tepat, cermat, up to date dan dapat diandalkan.

Program peningkatan dan penyempurnaan administrasi kependudukan yang menyangkut aspek pendapatan, pengolahan, penerbitan dan pembaharuan KTP secara efektip dilaksanakan Repelita ke II ini, kata Sutan.

Masalah penduduk ini di ibukota selalu banyak menimbulkan problema yang beraneka ragam dan sulit terutama sekali sebab pertambahan penduduk yang cepat, arus urbanisasi yang sulit di kontrol dan dikendalikan sehingga perlu ditangani secara menyeluruh. (SH/Ant)