Presiden Berhak Bekukan Pengurus Parpol Dan Golkar

Menteri Kehakiman Di Depan Sidang Pleno DPR

Presiden Berhak Bekukan Pengurus Parpol Dan Golkar

Jakarta, 12 Januari 1975 – Dalam RUU yang diajukan oleh pemerintah tidak mengenal pembubaran organisasi partai politik maupun organisasi golongan karya, demikian keterangan Menteri kehakiman Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja SH dalam keterangan pemerintah pada Siang Pleno DPR RI Senin pagi atas RUU tentang Kepartaian dan Golongan Karya.

Namun demikian menteri menambahkan untuk menjamin dilaksanakannya ketentuan dalam undang-undang ini disediakan sarana seperti apa yang tercantum dalam Bab VI RUU ini yang bunyinya antara lain “Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang ini dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas petunjuk Presiden sampai dengan pembekuan Pengurus Partai Politik atau Golongan karya oleh Presiden”.

Selayaknya
Disebutkan juga dalam keterangannya bahwa kemungkinan pembekuan pengurus sudah selayaknya diberikan wewenang kepada Presiden mengingat Presiden adalah Mandataris MPR yang melaksanakan GBHN dan harus mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada MPR.

Dapat ditambahkan dalam Bab VI pasal 13 RUU ini ditentukan bahwa : (1) Presiden atas usul Menteri Dalam Negeri dan setelah mendengar pertimbangkan Ketua Mahkamah Agung dapat membekukan pengurus partai politik atau pengurus Golongan Karya jika ternyata parpol atau Golkar yang bersangkutan tidak lagi memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini.

Pengurus baru
namun dalam pasal ini yaitu pada ayat 3 ditetapkan bahwa : (3) Partai politik dan atau Golongan Karya yang pengurusnya dibekukan berdasarkan ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diberikan kesempatan untuk menyusun pengurus baru yang dapat menjamin pelaksanaan ketentuan undang-undang ini sebaiknya.

Untuk menjamin agar partai politik dan Golongan Karya dapat tumbuh kearah yang dikehendaki maka dalam RUU ini diatur juga larangan untuk menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme serta paham atau ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam segala bentuk dan perwujudan.

Disamping itu dinyatakan juga larangan untuk menerima bantuan dari pihak asing atau memberi bantuan kepada pihak asing.

Dalam keterangannya pemerintah mengemukakan bahwa larangan tentang hal ini semata-mata untuk menjamin persatuan dan kesatuan nasional. Namun ini tidak berarti bahwa bangsa Indonesia mengurung diri untuk tidak mengadakan hubungan dengan bangsa lain.

Kesempatan sama
Dalam undang-undang ini juga ditentukan bahwa bagi setiap warganegara Indonesia diberikan kesempatan yang sama untuk menjadi anggota salah satu parpol atau Golkar.
Namun demikian khusus bagi pegawai negeri sipil yang akan menjadi anggota parpol atau Golkar harus mendapat ijin tertulis dari pejabat yang berwenang.

Rancangan undang-undang tentang Kepartaian dan Golongan Karya yang diajukan oleh pemerintah terdiri atas 8 Bab dan 17 pasal.
Sidang Pleno DPR RI dalam mendengarkan keterangan pemerintah dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Drs. Soemiskum. (SH)