RI Negara Pertama Yang Akan Akui Kemerdekaan Suriname

RI Negara Pertama Yang Akan Akui Kemerdekaan Suriname

Jakarta, 2 Januari 1975 – Dubes Indonesia untuk Kerajaan Belanda, membantah adanya sementara pendapat di luar negeri bahwa di Indonesia kini terdapat militerisme.
“Di Indonesia tidak ada apa yang disebut militerisme karena pemerintah, ABRI dan rakyat adalah satu”, kata Dubes Letjen TNI Sutopo Yuwono menjawab pertanyaan pers di Paramaribo baru-baru ini.

Dalam konferensi pers mengakhiri kunjungannya selama seminggu di Suriname, Dubes Sutopo Yuwono mengemukakan harapannya bahwa Indonesia merupakan negara pertama yang akan memberikan pengakuan kepada Suriname yang merdeka.

Dikatakan, pembicaraan yang dilakukannya dengan wakil pemerintah Suriname dalam usaha mempererat hubungan kedua negara, tidak hanya dalam bidang kebudayaan dan pendidikan tetapi juga di bidang tata tanaman padi, bauxit dan industri perkayuan dimana yang terakhir ini Indonesia merupakan industri yang kedua yang menghasilkan devisa sesudah minyak.

Sesudah Suriname merdeka, demikian Dubes, maka status Konsol Jenderal RI di Paramaribo akan menjadi Kedutaan Besar dimana diharapkan masing-masing negara akan menempatkan duta besarnya.
Mengenai orang Suriname keturuanan Indonesia, Dubes Sutopo Yuwono menyatakan pemerintah Indonesia sejak lama mengharapkan agar mereka ini berintegrasi dalam masyarakat Suriname.

Orang Jawa di Suriname sejak permulaan kedatangannya di negara ini telah ikut membangun dan akan terus membangun negara ini setelah mendapat kemerdekaannya nanti kata Dubes.

Mengenai kewarganegaraan mereak nanti dalam Suriname merdeka, menurut Dubes terserah kepada mereka sendiri untuk menentukannya. Hingga kini pada Konsulat Jenderal RI terdaftar 1.728 kepala keluarga warganegara Indonesia hingga dengan demikian diperkirakan ada delapan atau sembilan ribu orang.

Mengenai orang yang secara yuridis adalah statelese persons karena tidak memenuhi undang-undang kewarganegaraan RI tahun 1958 dan tidak mendaftarkan pada KJRI (Konsulat Jenderal Republik Indonesia) disebabkan orang tersebut tidak mempunyai pengertian tentang masalahnya, akan mendapatkan perhatian dari pemerintah Indonesia. (SH/Ant)