Pemerintah RI Resmi Sampaikan Tuntutan Ganti Rugi Pada Jepang

Akibat Kandasnya “Showa Maru”

Pemerintah RI Resmi Sampaikan Tuntutan Ganti Rugi Pada Jepang

Jakarta, 10 Januari 1974 – Pemerintah Indonesia secara resmi menyampaikan kepada pemerintah Jepang melalui dubesnya di Jakarta, mengenai keputusan pemerintah RI untuk menuntu ganti rugi atas pengotoran perairan Indonesia di sekitar Selat Malaka yang disebabkan oleh bocornya kapal tangki raksasa milik Jepang “Showa Maru” baru-baru ini.

Jum’at pagi Menlu Jenderal M. Panggabean memanggil Dubes Jepang di Jakarta Ryozo Sunobe ke kantor kerja Menlu di Hankam untuk menyampaikan putusan pemerintah tersebut.

Disamping itu Menlu yang didampingi oleh pejabat Dirjen Pol. Deplu Ny. Surjo juga menyampaikan kepada dubes agar menunggu tahap pertama tim penyelidikan yang dikirimkan oleh pemerintah Indonesia ke tempat kecelakaan “Showa Maru”.

Kapal tangki tersebut jangan bergerak dulu dari tempat kejadian. Jenderal M. Panggabean pada pertemuan lebih dari satu jam di Hankam itu menekankan lagi kepada pihalk Jepang betapa pentingnya dilakukan pembatasan pelayaran kapal di atas ukuran 200.000 ton melalui Selat Malaka demi menjaga keamanan pelayaran di selat tersebut serta mencegah polusi yang mungkin ditimbulkan apabila ada kapal yang kandas seperti yang menimpa “Showa Maru”.

Melalui Dubes Sunobe Menlu mengharapkan dan minta pengertian pemerintah Jepang demi kepentingan semua pihak tiga negara pantai Selat Malaka maupun Jepang sendiri mengenai perlunya pelarangan tersebut.
Jenderal Panggabean menunjuk sebenarnya untuk mencegah kejadian seperti yang menimpa “Showa Maru” sudah sejak lama pemerintah Indonesia memberi alternatif jalan laut (Sea Lane) melalui Selat Lombok.

Dubes Jepang Sunobe berjanji kepada Menlu akan menyampaikan semua penjelasan yang diberikan kepadanya kepada pemerintahnya.
Sementara itu kepada pers selesai pertemuan ia mengatakan tentutnya pemerintahnya akan membantu penyelesaian masalah tuntutan ganti rugi.

Pemilik kapal “Showa Maru” katanya sekarang sedang mempertimbangkan masalah ganti rugi tersebut, akan tetapi Dubes Sunobe mengatakan masih terlalu pagi untuk menyebutkan angka berapa besar ganti rugi yang akan dituntut oleh pemerintah Indonesia.

Ia tidak bersedia memberikan banyak keterangan oleh karena katanya “Saya tidak mengetahui sampai berapa jauh keterangan dapat saya berikan kepada pers. Tergantung kepada pihak hankam saja”. (SH)