Pemda “Wajib” Tetapkan “Jalur Evakuasi” di Setiap Sekolah

Pemda “Wajib” Tetapkan “Jalur Evakuasi” di Setiap Sekolah

Para siswa berlatih menghadapi bencana. Foto Ilustrasi dari laman presidenri.go.id. [SHNet/Ist]

SHNet, Jakarta – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat terkait pendidikan kebencanaan, yang dibahas dalam sidang kabinet paripurna, Senin (7/1) lalu. Sebagai masukan, KPAI menyarankan tiga hal yang wajib dijadikan pertimbangan saat pemerintah menyiapkan pendidikan kebencanaan. Ketiga hal tersebut antara lain, pemerintah daerah (pemda) wajib memastikan jalur evakuasi dan titik kumpul ada di semua sekolah, tanpa kecuali.

“Sebab jika jalur evakuasi tidak ada, simulasi bencana sulit dipraktikkan. Karena, saat saya melakukan pengawasan kasus di berbagai daerah dan berkunjung ke sekolah, saya menemukan masih banyak sekolah tidak memiliki jalur evakuasi dan titik kumpul, padahal peluang bencana terjadi saat anak-anak berada di sekolah sangat besar,” kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti di Jakarta, Rabu (9/1).

Ia menjelaskan, institusinya mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo terkait pendidikan kebencanaan yang dibahas dalam sidang kabinet paripurna, Senin lalu. Presiden menginstruksikan edukasi kebencanaan agar mulai digalakkan di sekolah-sekolah hingga perguruan tinggi, selain ke masyarakat umum.

“Dengan demikian diharapkan, semua komponen masyarakat menyadari dan tanggap menghadapi bencana yang sewaktu-waktu terjadi di wilayahnya,” kata Retno.

Para siswa berlatih menghadapi bencana. Foto Ilustrasi dari laman presidenri.go.id. [SHNet/Ist]

Tidak Jadi Mata Pelajaran Tersendiri
Tugas edukasi kebencanaan di antaranya dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Kementerian Agama (Kemenag), dan Kemenristekdikti. Terkait pendidikan kebencanaan yang digalakkan pemerintah, menurut Retno ada dua hal penting lainnya yang juga wajib dijadikan pertimbangan saat pemerintah menyiapkan pendidikan kebencanaan.

Pertama, pendidikan kebencanaan sebaiknya tidak menjadi mata pelajaran tersendiri, mengingat beban mata pelajaran dan kurikulum di jenjang SD sampai SMA/SMK sudah sangat berat. Agar lebih terstruktur dan sistematis, materi pendidikan kebencanaan bisa dimasukan dalam mata pelajaran yang sudah ada, seperti IPS/IPA (SD), IPS/IPA terpadu (SMP) dan Fisika dan Geografi (SMA/SMK).

“Pada mata-mata pelajaran tersebut, ada materi tentang bumi, gempa tektonik, gempa vulkanik, tsunami, dll. Jadi, pengetahuan dan informasi tentang kebencanaan dan upaya menghadapinya bisa ditambahkan saat membahas materi-materi terkait di beberapa mata pelajaran tersebut,” kata Retno.

Kedua, terkait simulasi saat bencana (baca: teknis apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana), pemerintah wajib melatih para guru dan kepala sekolah di berbagai daerah agar dapat mempraktikkan simulasi bencana di sekolahnya secara rutin, misalnya sebulan sekali. Tujuannya, agar anak-anak sejak dini sudah dididik untuk siap menghadapi bencana.

“Anak menjadi paham apa yang harus dilakukan saat bencana terjadi di mana pun, terutama di sekolah. Ini sangat penting untuk meminimalkan jumlah korban,” kata Retno.

UN 2019 di Sekolah-sekolah Darurat
KPAI mengingatkan, Ujian Nasional (UN) tinggal tiga bulan lagi. Sementara itu, di kawasan terdampak bencana, banyak sekolah tidak mampu menyelesaikan kurikulum nasional karena situasi dan kondisi yang memang serba-darurat. Sekolah tersebut umumnya mengalami serba-kekurangan dalam beberapa hal, baik terkait proses pembelajarannya maupun sarana dan prasarananya.

Oleh karena itu, KPAI mendorong Kemendikbud dan Kemenag agar ketika melaksanakan UN 2019, membedakan antara UN di wilayah-wilayah terdampak bencana dengan UN di sekolah yang tidak mengalami atau yang terdampak bencana. Menurut Retno, UN di sekolah-sekolah darurat semestinya disesuaikan dengan batas pembelajaran yang mampu diselesaikan para siswa di sekolah-sekolah darurat tersebut.

KPAI juga mengusulkan, untuk para siswa yang pindah sekolah akibat bencana di wilayahnya, juga harus dipertimbangkan agar UN-nya disesuaikan dengan batas pembelajaran yang mampu mereka selesaikan.
“Jangan sampai, anak-anak di wilayah bencana, diuji dengan materi yang tak pernah diajarkan atau tak pernah diterimanya,” sarannya. (whm/sp)