Mendesak, Pelatihan Literasi Kritis untuk Guru

Mendesak, Pelatihan Literasi Kritis untuk Guru

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim (tengah) dalam suatu acara di Jakarta pada 2017 lalu. [SHNet/Ist].

SHNet, Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menetapkan tersangka kasus penyebaran hoaks terkait pencoblosan 7 kontainer surat suara. Yang meresahkan sekaligus memprihatinkan adalah tersangka kasus tersebut adalah seorang guru SMP swasta di Cilegon, Banten. Guru tersebut diduga merupakan simpatisan salah satu pasangan calon presiden (capres).

“Februari 2018 lalu, juga ada oknum guru di Banten yang menjadi tersangka karena menyebarkan hoaks soal Partai Komunis Indonesia (PKI). Begitu juga oknum dosen di Medan,” kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Sabtu (12/1) .

“Rentetan kasus oknum guru, termasuk dosen yang menyebarluaskan berita hoaks di atas, membuat keprihatinan mendalam FSGI. Sebab guru dan dosen sejatinya adalah kaum intelektual yang lekat dengan nilai-nilai akademis, ilmiah, objektif, rasional dan kritis. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Guru berpikir dan bertindak irasional dan tidak kritis lagi,” kata Satriwan.

Oleh karena itu, organisasinya, kata Satriwan, menanggapi fenomena di atas melalui penyampaian beberapa poin catatan.

Pertama, sudah mendesak bagi pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan pelatihan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau High Order Thinking Skills (HOTS). Keterampilan berpikir tingkat tinggi di dalamnya mencakup keterampilan berpikir kritis atau “critical thinking” bagi para guru.

“Berpikir kritis tidak hanya ditujukan kepada siswa, untuk menjawab soal Ujian Nasional (UN), melainkan juga bagi para guru,” kata Satriwan.

Literasi Digital untuk Guru
Lebih lanjut Satriwan mengatakan bahwa adanya oknum guru yang suka menyebarkan berita berkonten hoaks dan ujaran kebencian (hate speech) mengindikasikan jika keterampilan berpikir kritis ini belum sepenuhnya dipahami dan diimplementasikan para guru di ruang kelas sehari-hari.

“Keterampilan berpikir tinggi berisikan: kemampuan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah atau “problem solving”, kemampuan membandingkan, menganalisis, menilai dan mencipta atau berkarya, masih jauh dari keseharian guru,” kata Satriwan.

Kedua, merebaknya penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian di masyarakat, bahkan dilakukan oknum terdidik seperti guru, menandakan jika kemampuan literasi guru pun masih rendah.

Gerakan Literasi Sekolah yang diinisiasi pemerintah selama ini, lebih menargetkan siswa sebagai pelaku literasi di sekolah dengan skema pembiasaan membaca sebelum belajar dan budaya membaca di sekolah. Tapi yang sebenarnya jauh lebih urgen adalah “literasi digital” yang bersifat kritis bagi guru.

Lebih lanjut guru SMA swasta ini berpendapat guru tak hanya dituntut rajin membaca buku di luar buku teks pembelajaran, tetapi juga wajib memiliki keterampilan literasi terhadap penggunaan media sosial (digital). Guru seharusnya tidak mudah percaya dengan apa yang disuguhkan internet, tetapi mekanisme berpikir kritis dan verifikatif harusnya lebih dulu dilakukan. Jika ada berita yang belum valid kebenarannya bisa dipastikan dulu. Guru jangan mudah membagikan tautan laman tanpa memahami konten berita. Apalagi dari kanal berita yang medianya tidak dikenal.

Jangan Mudah Percaya
“Guru juga jangan mudah percaya dengan berita-berita bombastis, apalagi dari media sosial lalu dibagikan ke media sosial lainnya. Oleh karena itu sudah waktunya guru membaca dan memahami UU ITE. Jika guru rendah dalam literasi, jangan berharap para peserta didik kita akan gemar membaca,” kata Satriwan.

Ketiga, berkali-kali FSGI mengingatkan bahwa, para guru jangan mau dipolitisasi menjelang pemilihan umum (pemilu) atau pemilihan kepala daerah (pilkada) seperti ini. Sekjen FSGI Heru Purnomo mengimbau guru jangan terlibat politik praktis. Sudah semestinya guru, termasuk organisasi profesi guru independen dan netral dalam arus politik praktis. Jika para guru jatuh ke dalam politik praktis, apalagi menjadi simpatisan dan relawan pasangan capres/cawapres.

“Apa bedanya nanti guru dengan tim sukses?,” tanya Heru.

Heru yang juga Kepala SMP Negeri ini menambahkan, lebih bahayanya lagi nanti dampak adalah guru tak ubahnya akan seperti “juru kampanye” di depan siswa, di ruang-ruang kelas. Sekolah akan terkotori kampanye partisan oleh oknum guru. Apalagi di depan Kelas XII SMA/SMK/MA yang sudah punya hak pilih dalam pemilu.

Berdasarkan catatan kritis tersebut, FSGI menurut Heru merekomendasikan tiga hal. Pertama, Kemendikbud hendaknya memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS) yang di dalamnya terdapat keterampilan berpikir kritis bagi para guru.

Jangan Hanya Pelatihan Administratif
Guru jangan hanya difokuskan ke pelatihan-pelatihan teknis administratif kurikulum semata, melainkan pada “keterampilan berpikirnya” yang lebih utama.

Pelatihan tidak hanya keterampilan HOTS yang bertujuan membuat dan menjawab SOAL UN, tetapi dengan tujuan lebih mulia agar para guru terbiasa berpikir kreatif, kritis, inovatif, analitis dan mampu memecahkan masalah (inilah intisari dari berpikir HOTS). Jika gurunya sudah mampu berpikir dan bertindak HOTS, para peserta didiknya juga akan terbiasa berpikir HOTS.

Kedua, literasi digital bagi guru juga mendesak. Sebab makin masifnya penggunaan internet dan kepemilikan terhadap gawai di masyarakat saat ini berdampak terhadap arus informasi yang makin besar. Para guru pun memiliki akun-akun media sosial dan akses internet yang tiap detik bisa terhubung tanpa batas.

Guru tak hanya dituntut rajin membaca buku di luar buku teks pembelajaran, melainkan juga harus memiliki keterampilan literasi terhadap penggunaan media sosial (digital). Guru seharusnya tidak mudah percaya dengan apa yang disuguhkan internet. Jika ada berita yang belum valid kebenarannya bisa dipastikan dulu. Guru jangan mudah membagikan tautan tanpa memahami konten berita. Apalagi dari laman kanal berita yang medianya tidak dikenal.

Guru juga jangan mudah percaya berita-berita bombastis, apalagi dari media sosial lalu dibagikan ke media sosial lainnya. Oleh karena itu sudah waktunya guru membaca dan memahami UU ITE. Jika guru rendah dalam literasi, jangan berharap para peserta didik kita akan gemar membaca.

Ketiga, para kepala sekolah dan pengawas harus mengawasi jika ada oknum guru yang berpolitik praktis di ruang kelas, dan yang memengaruhi pilihan politik siswa.

“Siswa juga jangan takut melapor kepada kepala sekolah jika ada guru yang berkampanye, memengaruhi pilihan politis siswa, dan mengarahkan pilihan kepada pasangan capres/cawapres tertentu. Harus ada komunikasi dan koordinasi yang baik antara siswa, wali kelas, kepala sekolah dan orang tua untuk mengantisipasi dan mengawasi oknum guru yang bertindak demikian,” kata Heru. (whm/sp)