Mahasiswa Tidak Boleh Punya Interest Politik

Sidang Perkara Drs. Syahrir

Mahasiswa Tidak Boleh Punya Interest Politik

Jakarta, 8 Januari 1975 – Dalam sidang ketujuh pemeriksaan perkara Drs. Syahrir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari Rabu pagi, Jaksa Penuntut Umum P. Tambunan SH bertanya “Apakah menurut saudara Strategi Pembangunan, Hubungan Luar Negeri dan Gerakan Mahasiswa yang saudara ceramahkan di Yogya di Fakultas Ekonomi Gama saudara anggap sebagai hal yang besar dan menarik perhatian ?”.
Ya, jawab Syahrir.

Tanya : Agar tercapai seperti apa yang terdapat dalam catatan saudara “Apa yang diuraikan itu dapat mencairkan sistem politik di Indonesia ?”.
Jawab : Tidak, tetapi saya maksudkan agar dalam sistem politik di Indonesia kita dapat berperan, itu yang saya maksudkan, jawab Syahrir. Ditambahkan bahkan oleh tertuduh bahwa untuk dapat mahasiswa berperan maka haruslah diketahui benar sistem ekonomi dan politik di Indonesia. Sebagai penggerak utama mencapai suatu sistem politik menurut terdakwa adalah mahasiswa dan baru kemudian oleh kekuatan lainnya.

Tanya : Yang membantu mahasiswa dalam mencapai tujuan politiknya ?, tukas Jaksa.
Jawab : Oh tidak, saya maksudkan bahwa dalam hal itu mahasiswa boleh mempunyai kekuatan politik sebagai pengarah saja tetapi sama sekali tidak saya maksudkan boleh mempunyai interest politik, jawab Syahrir. “Agar ini dijadikan sebagai bahan pemikiran juga bagi Jaksa”, kata Syahrir ditambahkan oleh tertuduh, “Saya akui bahwa mahasiswa angkatan 1966 memang mempunyai vested dalam gerakannya dan ini seharusnya tidak boleh terjadi. Dalam hal ini digambarkan oleh Syahrir bahwa banyak mahasiswa 1966 telah mempunyai interest politik”.

Hakim Ketua : Sistem politik yang saudara maksudkan sistem politik yang sekarang atau nanti ?.
Jawab : Nanti.
Tanya : Untuk Indonesia ?.
Jawab : Ya, untuk Indonesia. Kita harus menciptakan suatu keadaan yang di dalamnya terdapat suatu sistem politik yang kuat terhadap pergaulan internasional.
Hakim Ketua : Apakah pengertian pencairan sistem politik yang saudara inginkan menurut saudara dapat memperkuat konstitusionil atau tidak ?.
Jawab : Oh, memperkuat banget, memperkuat betul dan itulah yang merupakan cita-cita saya, sahut Syahrir cepat.

Dalam menjawab pertanyaan Hakim Anggota Suwandono SH, diuraikan oleh Syahrir bahwa kita harus mempunyai konsepsi untuk menuju keadilan sosial dan harus menghindari apa yang disebutkannya permissiveness seperti misalnya membiarkan saja korupsi merajarela di kalangan sendiri, tidak ada disiplin, masih berlakunya sistem koneksi dll. Korupsi menurut Syahrir harus diberantas bukan saja terhadap lawan tetapi juga di lingkungan sendiri kalau kita benar-benar hendak menuju keadaan dimana di dalamnya terdapat keadialan sosial yang dinginkan oleh UUD 45 dan Pancasila.
Saya berpendapat, kata Syahrir selanjutnya, unsur keadilan sosial tidak boleh diabaikan terutama oleh mahasiswa dalam segala gerakannya.

Tetapi itu semua terdapat hanya dalam catatan saya yang dijadikan bahan bukti dalam pemeriksaan ini, sama sekali tidak pernah saya ucapkan dalam ceramah saya atau dalam kesempatan lainnya, kata Syahrir tegas. Untuk masa depan yang lebih baik kata Syahrir, sekarang kita harus berani “kejam” terhadap “diri kita sendiri” dan tidak membiarkan hal yang kita anggap sebagai penghalang mencapai masyarakat berkeadialan sosial. Sekali lagi itu terdapat dalam catatan saya yang belum pernah saya ungkapkan, tambahnya.

Universitas
Digambarkan oleh tertuduh bahwa universitas dan dunia mahasiswa sekarang ini juga masih menganut sistem yang dianggapnya sebagai penghalang dalam mencapai keadilan sosial tadi. Digambarkannya bahwa di dunia universitas baik dalam Dewan Mahasiswa, Senat Fakultas dan pimpinan universitas masih berlangsung sistem kesukuan, agama, golongan, koneksi dll. Yang menurutnya tidak boleh ada karena akan memperlambat untuk mencapai tujuan dalam mencapai keadaan yang lebih baik bagi bangsa. (SH)