ADHI Apresiasi Program Hukum Capres Jokowi dan Prabowo

ADHI Apresiasi Program Hukum Capres Jokowi dan Prabowo

Presiden ADHI Yetti Suciaty Soehardjo (Ist)

SHNet, Jakarta –  Asosiasi Doktor Ilmu Hukum Indonesia (ADHI) memberikan apresiasi terhadap visi dan misi masalah hukum, hak asasi manusia, terorisme dan korupsi dari pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandiago Uno.

ADHI menilai visi dan misi kedua pasangan capres dan cawapres itu cukup bagus dan saling mengisi.

“Siapapun yang nanti terpilih, bisa mengakomodasi ide-ide capres lain demi kemajuan penegakan hukum di Indonesia,” kata Presiden ADHI Yetti Suciaty Soehardjo kepada wartawan di Jakarta, Senin (21/1).

Seperti diketahui Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menggelar debat putaran pertama  dengan membahas isu hukum, hak asasi manusia, terorisme dan korupsi yang diikuti pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di  Jakarta pada Kamis (17/1).

Yetti Suciaty mencontohkan, terkait masalah penegakan hukum tanpa pandang bulu seperti yang disampaikan Jokowi, ADHI mengingatkan hukum harus menjadi panglima tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Hukum jangan hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Tapi semua warga negara harus berkedudukan sama dimata hukum,” ujar Yetti.

Dalam masalah pemberantasan korupsi, Yetti juga setuju terhadap  visi Jokowi untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Yetti, saat ini Indonesia sudah masuk dalam fase darurat korupsi  sehingga perlu adanya upaya-upaya yang luar biasa (extraordinary) dalam melakukan pemberantasan korupsi termasuk salah satunya penguatan peran KPK.

“Selain itu, pemerintah juga harus memberikan perlindungan maksimal kepada para pimpinan KPK dan seluruh aparat penegak hukum mengingat banyaknya kriminalisasi terhadap mereka,” tambahnya,

Sementara terkait usulan Prabowo untuk memperkuat aparat penegak hukum dengan menaikkan gaji mereka, ADHI menyambut baik. Meskipun tidak ada jaminan tidak terjadi penyimpangan oleh aparat hukum,  namun ADHI berharap bisa meminimalisasi kasus korupsi.

“Tapi,  harus juga dipikirkan juga bagaimana membangun mental sebagai upaya pemberantasan korupsi,” ujar Yetti.

Ia menambahkan, masih banyak persoalan hukum, HAM dan pemberantasan korupsi yang membutuhkan komitmen yang kuat dari presiden terpilih nantinya. Diharapkan dengan debat capres kemarin minimal membuka mata semua pihak bahwa masih banyak persoalan hukum yang harus dibenahi. (Victor)